Sebuah kotak dengan penutup berwarna biru terpantau dikirim anggota kepolisian dari dalam mobil.

Dua anggota kepolisian masing-masing membawa sebuah kotak dengan penutup biru dan barang dibungkus plastik berwarna hijau diserahkan ke Kejagung.

Beberapa anggota kepolisian dengan jaket yang di bagian punggung bertuliskan Labfor juga terpantau hadir ke area Kejagung.

Baca Juga: Kejagung: Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka di 3 Sprindik Baru

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut barang yang diserahkan kepolisian masih berkaitan dengan perkara korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie.

"Itu masih bagian darj penyerahan barang bukti dalam tiga perkara dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung," ujar Anang melalui layanan pesan, Kamis (16/7).

Namun, dia tak membeberkan secara terperinci barang bukti yang dibawa kepolisian pada Kamis ini ke kejaksaan.

Diketahui, polisi pada Sabtu (11/7) kemarin telah menyerahkan penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie ke kejaksaan.

Baca Juga: LSAK Kritik Penjelasan Kejagung soal Kasus FA: Membingungkan Publik

Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Febrie dan Don Ritto dalam tiga kasus korupsi dan TPPU.

Belakangan, kejaksaan pada Rabu (15/7) kemarin menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait kasus Febrie.

Adapun, tiga Sprindik yang diterbitkan ialah bernomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau, bernomor 44 terkait tindak pidana korupsi perkara PLTU PLN, bernomor 45 terkait korupsi di ASABRI.

Baca Juga: Kejagung Bentuk Timsus Penyidik untuk Pelajari Berkas Kasus Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah

"Sebagaimana laporan yang kami terima dari penyidik Polri," kata Anang dalam keterangan persnya dikutip Kamis ini.

Anang menuturkan tiga Sprindik yang diterbitkan kejaksaan menegaskan bahwa status Febrie masih Tersangka.

Dia menerangkan penetapan status didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri.

Sejak diterbitkannya Sprindik, ujar Anang, pengusutan kasus korupsi dan TPPU terkait Febrie resmi ditangani Kejagung.

Dia mengatakan penyidik nantinya akan melibatkan lembaga lain dalam mengusut kasus terkait Febrie.

"Proses penyidikan yang berlangsung akan tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Penyidik Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama dalam hal supervisi. Mitra kami dari Komisi III juga akan mengawasi pelaksanaan proses penyidikan,” kata dia. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong mengatakan ketersediaan BBM memiliki peran strategis karena memengaruhi distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Kelangkaan dan antrean BBM di Sumatera Utara menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha,” kata Anthony, dalam keterangannya, Kamis (16/7).

Menurutnya, gangguan pasokan BBM dapat meningkatkan biaya logistik dan menghambat pergerakan barang dan jasa sehingga perlu langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca Juga: Atasi Kelangkaan BBM di Sumut, Kementerian ESDM Tambah Armada Truk Tangki Harian

HIPMI mengapresiasi langkah Pertamina yang menambah armada mobil tangki, personel distribusi, serta mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan pasokan di wilayah terdampak.

Anthony menilai upaya tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempercepat normalisasi distribusi sekaligus mengurangi antrean yang sempat terjadi di sejumlah SPBU.

“Evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM tetap diperlukan agar distribusi lebih efektif,” ujarnya.

Dia menambahkan, keamanan pasokan energi harus didukung sistem mitigasi risiko, stok penyangga yang memadai, dan kesiapan menghadapi potensi gangguan distribusi di masa mendatang.

Baca Juga: Program B50 Dinilai Mampu Tekan Impor BBM, Sokong Target Swasembada Energi

Anthony juga menekankan pentingnya sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, DPR, dan aparat dalam menjaga kelancaran distribusi energi, terutama saat terjadi lonjakan permintaan.

“Sinergi seluruh pihak menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah,” katanya.

HIPMI turut mengapresiasi inspeksi mendadak yang dilakukan Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo terkait antrean BBM di Sumatera Utara.

Baca Juga: HIPMI Nilai Kenaikan Harga Pertamax untuk Jaga Kesehatan Fiskal Negara

Menurut Anthony, koordinasi antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat dapat mempercepat penyelesaian masalah di lapangan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem distribusi BBM ke depan. (jlo/jpnn)

Berdasarkan kajian yang disusun KADIN Indonesia, rangkaian kegiatan Piala Dunia, baik melalui aktivitas siaran (on-air) maupun berbagai kegiatan masyarakat (off-air), diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung lebih dari Rp5,03 triliun.

Perhitungan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamen, mulai dari aktivitas penyiaran dan belanja periklanan, sponsorship, promosi produk, peningkatan penjualan perangkat elektronik dan merchandise, transaksi sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA), kegiatan nonton bareng, hingga penjualan UMKM dalam beragam event termasuk Festival Rakyat 2026.

Kajian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya terkonsentrasi pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga menyebar ke berbagai sektor usaha dan aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Kadin Soroti Pemkab Bogor yang Menaikkan Pajak Air Tanah Tinggi

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan Piala Dunia 2026 menjadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor.

"Piala Dunia 2026 tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan besar dan pemilik merek nasional, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi bagi hotel, restoran, kafe, pedagang makanan, pelaku industri kreatif, penyedia jasa, hingga UMKM di berbagai daerah," ujar Kukrit.

Menurut Kukrit, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sebuah ajang olahraga berskala global dapat menciptakan manfaat ekonomi yang luas ketika didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran publik, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan KADIN Indonesia, nilai ekonomi tersebut berasal dari sekitar Rp1,76 triliun dari aktivitas promosi berbagai produk melalui iklan on-air, Rp850 miliar dari kegiatan komersial off-air, sekitar Rp2,4 triliun dari sektor HOREKA, serta kontribusi ekonomi yang dihasilkan melalui beragam event termasuk Festival Rakyat 2026.

Baca Juga: Cetak Founder Berkualitas, DSC Siapkan Dana Hibah Rp2,5 Miliar, Buruan Daftar!

KADIN Indonesia memperkirakan bahwa selain perputaran ekonomi langsung sebesar Rp5,03 triliun, kegiatan Piala Dunia 2026 juga memiliki potensi untuk menciptakan efek pengganda ekonomi lanjutan.

Sebab, selain meningkatkan konsumsi, rangkaian Piala Dunia 2026 juga mendorong investasi pelaku usaha dalam perangkat televisi, proyektor, set-top box, sistem audio, kapasitas tempat duduk, serta fasilitas layanan makanan dan minuman.

Dampak tersebut sejalan dengan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang dalam laporan tercatat tumbuh 13,14 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.

Baca Juga: Piala Presiden 2026 Segera Bergulir, Ini Jadwal Lengkapnya

Besarnya dampak ekonomi dari penyiaran Piala Dunia 2026 juga didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan event empat tahunan tersebut.

Sebagian besar pengeluaran itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket data, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya, sehingga manfaat ekonominya banyak dirasakan oleh pelaku UMKM.

Di sisi lain, Direktur Utama TVRI, Fiki Satari, mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia membuktikan bahwa penyiaran publik dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam menghadirkan manfaat yang melampaui aspek hiburan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus KADIN yang menunjukkan komitmen untuk menyukseskan kegiatan ini pendukung selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dukungannya terhadap TVRI," ungkap Fiki.(chi/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Meski demikian, petugas pemadam kebakaran (Damkar) masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan petugas Damkar yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman sekaligus melokalisasi kobaran api agar tidak meluas.

"Jadi bisa segera dilokalisasi sehingga tidak menyebar," kata Reni di lokasi kejadian, Kamis malam.

Baca Juga: TPA Cipayung Depok Terbakar, Delapan Mobil Damkar Dikerahkan Padamkan Api

Menurut Reni, saat ini api telah berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih melakukan pendinginan di area yang terbakar sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi penyalaan kembali.

"Alhamdulillah sekarang sudah padam, tetapi masih dalam proses pendinginan supaya tidak ada percikan api lagi. Karena berarti ada pemicunya, sehingga sekarang kami antisipasi supaya pemicunya tidak bertambah dan bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan sementara, kebakaran bermula dari satu titik api. Namun, kobaran sempat merambat ke area di sekitarnya sebelum berhasil dikendalikan oleh petugas.

"Kalau tadi hanya satu titik api, tetapi kemudian merambat," katanya.

Baca Juga: Kasus Teror Tetangga di Depok Masuk Proses Penyelidikan Polisi

Reni menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan luas area TPA Cipayung yang terdampak kebakaran karena proses investigasi masih berlangsung.

"Untuk luas area, saya belum mengecek secara pasti karena masih dalam proses investigasi," ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, personel Damkar masih bersiaga di lokasi untuk menyelesaikan proses pendinginan serta memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Baca Juga: Selain Perusakan Rumah, Korban Teror Tetangga di Depok Klaim Pernah Diancam Santet

Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun kerugian akibat peristiwa tersebut. (mcr19/jpnn)

Sikap Kejagung yang dinilai plin-plan tersebut dianggap telah memicu kebingungan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas penanganan kasus tersebut.

Peneliti LSAK Ahmad A. Hariri menegaskan bahwa ketidakjelasan Kejagung dalam menyampaikan status hukum FA menunjukkan bentuk ketidakprofesionalan dalam menangani perkara besar yang kini tengah menjadi sorotan nasional.

"Ketidakjelasan Kejaksaan Agung dalam menyampaikan status FA dalam kasus korupsi dan TPPU menunjukkan ketidakprofesionalan Kejaksaan dalam menangani perkara ini," ujar Hariri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Baca Juga: Kejagung: Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka di 3 Sprindik Baru

Hariri menduga ada faktor relasi psikologis atau hambatan struktural di internal korps adhyaksa yang membuat penanganan kasus ini terkesan gamang.

Mengingat, FA merupakan mantan pejabat teras di lingkungan Kejaksaan Agung.

"Mungkin karena FA ini kan mantan Jampidsus, jadi ada ewuh pakewuh (sungkan). Masa sudah ditetapkan tersangka, berubah jadi saksi, eh sekarang tersangka lagi. Ini sangat membingungkan publik," cecar Hariri.

Menurutnya, ketidakkonsistenan informasi ini berdampak fatal bagi kredibilitas Kejagung. Alih-alih mendapatkan apresiasi, masyarakat justru semakin meragukan komitmen Kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan.

Baca Juga: Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Usut Kasus Febrie Adriansyah, Sebagian Pernah Bertugas di KPK

Hariri mengingatkan bahwa perkara ini merupakan atensi besar publik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika di lembar siaran pers.

"Bukan saja bikin bingung, masyarakat semakin sangsi dan ragu kasus ini akan diusut tuntas secara objektif oleh Kejaksaan. Padahal, kasus ini menjadi atensi besar publik. Ketidakpercayaan masyarakat harusnya dijawab dengan bukti nyata yang menunjukkan profesionalitas dan objektivitas, bukan sekadar retorika untuk kebutuhan press release," tegasnya. (dil/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga: Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik Kasus Korupsi, Status Tersangka Febrie Adriansyah Jadi Tanda Tanya

Penolakan itu disampaikan karena warga menilai lingkungan permukiman tersebut telah memiliki cukup banyak usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Selain itu, toko tersebut disebut telah memasang plakat promosi meski belum beroperasi.

Ketua RT 7 RW 3 Barata Jaya Hadi Santoso mengatakan penolakan merupakan hasil kesepakatan seluruh pengurus RT di wilayah RW 3.

"Kami menolak adanya toko minuman keras Spiritshaus. Saat rapat kemarin, seluruh pengurus RT sepakat menolak. Sudah cukup usaha seperti itu di wilayah kami," kata Hadi, Kamis (16/7).

Baca Juga: Survei Seismik di Kepulauan Kangean Tuai Penolakan, Anggota DPRD Jatim Desak Hentikan

Menurut Hadi, warga berharap lingkungan permukiman tetap kondusif dan tidak bertambah dengan usaha penjualan minuman beralkohol.

Dia mengaku telah menyampaikan keberatan tersebut kepada pihak pengelola, termasuk meminta agar plakat promosi yang dipasang diturunkan.

Hadi juga menyarankan agar pemilik mempertimbangkan jenis usaha lain yang dinilai lebih sesuai dengan lingkungan permukiman.

"Mumpung belum mengurus izinnya, kami minta mengganti usahanya. Kalau membuka warung kopi, kafe, restoran, atau depot makanan tentu kami tidak keberatan," ujarnya.

Baca Juga: Eksekusi Gedung Hotel di Surabaya Diwarnai Kericuhan Akibat Penolakan Manajemen

Ketua RW 3 Barata Jaya Suyitno mengaku telah menerima sejumlah laporan dari warga terkait rencana operasional toko tersebut.

"Beberapa warga sudah melapor kepada saya terkait keberadaan toko miras Spiritshaus. Aspirasi warga ini akan saya teruskan ke kelurahan dan kecamatan," katanya.

Menurut Suyitno, pihaknya akan terus memantau perkembangan rencana operasional toko tersebut. Dia juga mengingatkan agar pengelola tidak membuka usaha sebelum seluruh perizinan dan persoalan dengan warga diselesaikan.

Baca Juga: Pembayaran QRIS Parkir Banyak Penolakan, Akademisi Unair: Masyarakat Belum Siap

"Kalau tetap nekat beroperasi, warga berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi," ujarnya.

Sementara itu, Humas Spiritshaus Nurdin membenarkan bahwa lokasi di Jalan Barata Jaya XIX disiapkan sebagai subdistributor minuman beralkohol.

"Iya, kami buka untuk subdistributor minuman keras," kata Nurdin. (mcr12/jpnn)

Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang membakar area TPA.

Pantauan JPNN.com di lokasi, kobaran api disertai kepulan asap terlihat dari area tempat pembuangan akhir tersebut.

Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api.

Baca Juga: Kasus Teror Tetangga di Depok Masuk Proses Penyelidikan Polisi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengatakan berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.

"Menurut informasi yang kami terima, kejadian sekitar pukul 20.30 WIB," kata Reni di lokasi kejadian, Kamis malam.

Reni menyampaikan hingga saat ini penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pemicu munculnya api.

"Untuk penyebabnya, kami belum mengetahui dan masih dilakukan investigasi," ujarnya.

Baca Juga: Selain Perusakan Rumah, Korban Teror Tetangga di Depok Klaim Pernah Diancam Santet

Hingga berita ini ditulis, sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel masih berjibaku melakukan proses pemadaman agar api tidak meluas ke area lain di TPA Cipayung.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun dampak lain akibat kebakaran tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi serta mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran.

Perkembangan lebih lanjut mengenai proses pemadaman maupun hasil investigasi akan disampaikan setelah ada keterangan resmi dari instansi terkait. (mcr19/jpnn)

Baca Juga: Rumah Warga di Depok Jadi Sasaran Teror Tetangga Sendiri, Korban Siap Tempuh Jalur Hukum

Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan rumah sakit ini meraih sertifikasi internasional Clinical Care Program Certification (CCPC) for Stroke dari lembaga akreditasi kesehatan dunia, Joint Commission International (JCI).

Sebelumnya, Siloam Hospitals Bali sukses mengantongi akreditasi bergengsi WSO Angels sejak 2025.

Sertifikasi skala global ini tidak sembarangan diberikan.

Baca Juga: Tak Perlu ke Luar Negeri, Operasi Lutut Berteknologi Robotik Kini Hadir di Siloam Bali

JCI hanya menganugerahkannya kepada rumah sakit yang dinilai memiliki sistem penanganan stroke yang sangat komprehensif, mulai dari layanan kegawatdaruratan, diagnosis cepat, tindakan medis, hingga rehabilitasi pasien.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM mengatakan bahwa sertifikasi ini merupakan validasi terhadap sistem pelayanan yang selama ini dibangun untuk memberikan manfaat nyata bagi pasien.

"Bagi kami, sertifikasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pengakuan bahwa sistem pelayanan stroke yang kami bangun telah memenuhi standar internasional.

Yang terpenting adalah bagaimana standar tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, aman, terkoordinasi, dan memberikan peluang pemulihan yang lebih baik bagi setiap pasien,” ujar dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM.

Baca Juga: Spesialis Mata RS Siloam Bali Ungkap Pandemi Covid-19 Membawa Dampak Negatif Pada Mata Anak

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh layanan stroke berkualitas tinggi tanpa harus meninggalkan Indonesia,” imbuh dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni MM.

Stroke sendiri masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di Indonesia.

Data menunjukkan stroke merupakan penyebab utama kecacatan dan menyumbang 18,5 persen dari total kematian di Indonesia.

Baca Juga: Penyakit Jantung Picu Kematian Tertinggi di Indonesia, Siloam & ATLAS Beach Fest Bergerak

Dalam penanganan stroke, terdapat golden period sekitar 4,5 jam sejak timbulnya gejala untuk memberikan terapi pada pasien stroke iskemik yang memenuhi indikasi.

Oleh karena itu, setiap menit memiliki arti yang sangat penting.

Makin cepat pasien mendapatkan diagnosis dan terapi yang tepat, makin besar peluang untuk mengurangi risiko kecacatan serta meningkatkan kualitas hidup.

Oleh sebab itu, dibutuhkan rumah sakit dengan sistem penanganan stroke yang cepat, terintegrasi, dan didukung koordinasi multidisiplin.

Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa pasien stroke di Siloam Hospitals Bali akan ditangani secara cepat, presisi, dan personal.

Keunggulan layanan ini didukung oleh alur penanganan yang terintegrasi penuh, mulai dari tindakan darurat di IGD, diagnosis cepat radiologi dan laboratorium, terapi reperfusi, perawatan intensif, hingga rehabilitasi medik serta edukasi keluarga.

Seluruh proses tersebut berjalan ketat berdasarkan pedoman klinis berbasis bukti (evidence-based practice) yang dievaluasi secara berkala demi menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Selain didukung tenaga medis berpengalaman, Siloam Hospitals Bali juga dilengkapi fasilitas diagnostik, layanan pencitraan, laboratorium, serta sistem koordinasi klinis yang memungkinkan pasien memperoleh penanganan dalam waktu yang optimal.

Melalui pendekatan tersebut sudah tercatat 44 kasus sejak bulan Agustus 2025 sampai Januari 2026 dengan persebaran 9 persen (empat pasien) diberikan penanganan trombolisis intravena dan 2.3 persen (satu pasien) dilakukan penanganan trombektomi mekanik.

Berdasar data tersebut, 93 persen pasien dinyatakan membaik.

Hasil ini menunjukkan bagaimana sistem pelayanan yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis bukti dapat meningkatkan peluang pemulihan sekaligus mengurangi risiko kecacatan.  

Sebagai bagian dari jaringan Siloam International Hospitals, Siloam Hospitals Bali konsisten menerapkan standar global lewat kolaborasi multidisiplin dan prioritas penuh pada keselamatan pasien.

Raihan sertifikasi Clinical Care Program Certification (CCPC) ini menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan stroke yang cepat, aman, dan komprehensif—menyelamatkan pasien di menit-menit pertama yang paling krusial demi pemulihan yang optimal. (lia/JPNN)

Dia mengatakan beberapa penyebab fenomana itu seperti penurunan angka kelahiran hingga perpindahan penduduk.

"Termasuk, persebaran sekolah yang tidak proporsional, hingga kualitas dan daya saing satuan pendidikan turut memengaruhi kondisi ini," kata Lalu melalui layanan pesan, Kamis (16/7).

Legislator fraksi PKB itu mengatakan pemerintah harus bersikap setelah muncul fenomana sekolah kekurangan murid.

Baca Juga: Fakta Baru soal Pelaku Teror Bom SD di Jaksel, Ternyata

Mulanya, kata Lalu, pemerintah perlu melakukan pemetaan akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat.

"Dari perspektif kami, pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan," ujar Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelau pemetaan, ujar Lalu, pemerintah bisa melaksanakan evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah hingga peningkatan mutu pembelajaran.

Selain itu, pemerintah bisa melakukan pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana secara terukur dan melibatkan pemerintah daerah.

Baca Juga: Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah 15 Pagi Ditetapkan Jadi Tersangka

"Jadi, solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal," kata Lalu.

Sebelumnya, muncul fenomena sekolah negeri di beberapa wilayah seperti Banyumas, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur.

Tercatat 61 SD negeri dan delapan SMP negeri yang kekurangan murid pada tahun ajaran 2026-2027.

Baca Juga: Mendiktisaintek Brian Sebut Indonesia Butuh Banyak SDM Maritim

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mengungkap terdapat dua SD negeri yang masing-masing menerima satu siswa pada tahun ajaran 2026-2027. (ast/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra mengatakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan digelar setelah perkara dengan nomor 41 tersebut sudah diregister.

"Untuk majelis yang akan mengadili, yaitu Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hiashinta Manalu," ucap Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 4 Februari 2026.

Baca Juga: Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik Kasus Korupsi, Status Tersangka Febrie Adriansyah Jadi Tanda Tanya

Sehari kemudian, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan atau barang bermerek palsu di lingkungan Bea Cukai.

Dari enam orang tersebut, terdapat tiga mantan pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang sudah menjalankan persidangan.

Ketiganya adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Sementara, tiga tersangka lainnya adalah pemilik Blueray Cargo John Field, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

Baca Juga: Kejagung Terbitkan 3 Sprindik Kasus Korupsi Terkait Eks Jampidsus

John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan sudah divonis dalam sidang pada pembacaan putusan, Jumat (10/7).

Dalam sidang vonis ketiga terdakwa tersebut, nama Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama disebut menerima suap Rp21 miliar dari John Field.

KPK pun menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru pada 26 Februari 2026.(antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Baca Juga: Bea Cukai Teluk Nibung Musnahkan Barang Hasil Penindakan, Ada Balpres & Rokok Ilegal

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan bahwa bergabungnya Danantara dengan IFSWF mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola, transparansi serta akuntabilitas berstandar dunia.

"Sebagai pengelola aset nasional Indonesia, kami bertekad membangun institusi yang memenuhi standar internasional tertinggi sehingga kami dapat menjalankan mandat investasi bagi rakyat Indonesia," ujar Pandu sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Pandu mengatakan masuknya DIM sebagai anggota IFSWF menandai komitmen institusi untuk menerapkan praktik terbaik internasional dalam tata kelola, transparansi, serta investasi yang bertanggung jawab bagi Sovereign Wealth Fund (SWF).

Baca Juga: Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan, Selaras Arah Transformasi Danantara

Sebagai Associate Member, DIM bergabung dengan jaringan global SWF yang berkomitmen menjunjung Santiago Principles, yaitu 24 Prinsip dan Praktik yang Berlaku Umum yang diakui secara internasional sebagai standar tata kelola, investasi, serta manajemen risiko bagi SWF.

Keanggotaan di IFSWF membuka peluang bagi DIM untuk terlibat dalam pertukaran pengetahuan dengan SWF terkemuka di dunia, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan berbagi pandangan yang diselenggarakan Forum.

Selain itu, juga menyelaraskan kerangka tata kelolanya dengan standar global guna memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas tertinggi.

"Kami dengan senang hati menyambut Danantara Indonesia sebagai anggota IFSWF. Sejak didirikan, Danantara Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, profesionalisme, dan transparansi, serta akan menjadi anggota yang berharga bagi komunitas kami," ujar Chief Executive IFSWF Duncan Bonfield.

Baca Juga: Danantara-PNM Perluas Pelayanan  di Wilayah 3T hingga  516 Jaringan

Danantara bermaksud memanfaatkan status Associate Member sebagai landasan untuk memperdalam keterlibatan dengan komunitas global investor sovereign yang tergabung dalam Forum.

Keterlibatan itu termasuk melalui upaya penyelarasan dengan proses selfassessment Santiago Principles sebagai bagian dari langkah memperkuat tata kelola kelembagaan.(antara/jpnn)

Baca Juga: Selaras Dengan Danantara, Pertumbuhan Kinerja BTN Makin Moncer

Founder Baba Rafi Enterprise yang menaungi NGIKAN Hendy Setiono, mengatakan pembukaan gerai baru itu juga dibarengi dengan proses rebranding. Meski menghadirkan konsep baru, perusahaan tetap mempertahankan menu yang menjadi identitas utamanya.

“Pembukaan outlet di Mulyosari melewati proses rebranding, guna menancapkan eksistensi kami, dalam industri kuliner tanah air,” ujar Hendy dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (15/7).

Menurut Hendy, Surabaya Timur dipilih karena kawasan tersebut terus berkembang sebagai pusat hunian, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kondisi itu dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk memperluas pasar.

Baca Juga: 6 Tahun Vakum, Ngikan Hadir Lagi di Surabaya dengan Konsep Baru

“Ke depan, sejumlah kota lain juga turut dalam agenda ekspansi perusahaan dalam beberapa waktu mendatang,” ungkap Hendy.

Selain memperluas jaringan usaha, perusahaan juga menyatakan ingin mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui penyajian menu yang lebih praktis dan sesuai dengan selera masyarakat perkotaan.

“Dengan bertambahnya gerai di Mulyosari, masyarakat Surabaya Timur kini memiliki pilihan baru untuk menikmati sajian olahan ikan tanpa harus menuju pusat kota,” pungkas Hendy. (mcr23/jpnn)

Baca Juga: Ngikan Express Perdana Buka di Surabaya, Jadi Lebih Dekat dengan Pelanggan

Baca Juga: Ekspansi Bisnis Berkelanjutan, Baba Rafi Enterprise Terima Penghargaan di Mojokerto

Kedua korban diketahui bernama Muhammad Fadli Al Fayad (10) dan Zafran (12), warga Desa Kalibenda.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan kedua korban ditemukan setelah proses pencarian yang dilakukan sejak Rabu (15/7) sore.

Korban Muhammad Fadli ditemukan sekitar 1,7 kilometer dari lokasi awal dilaporkan hilang, sedangkan korban Zafran ditemukan sejauh 3,5 kilometer dari titik kejadian.

Baca Juga: 10 Hari, 16 Kebakaran Lahan di Jateng, Satu Orang Tewas di Batang

"Kedua jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk penanganan lebih lanjut," kata Budiono.

Sebelumnya, kedua bocah tersebut dilaporkan hilang saat bermain di sekitar saluran irigasi di Desa Kalibenda pada Rabu sore.

Warga yang mengetahui kejadian itu sempat melakukan pencarian secara mandiri di sepanjang saluran irigasi yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 hingga 2 meter. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga bantuan tim SAR gabungan akhirnya dikerahkan.

Proses pencarian pada hari pertama sempat menghadapi kendala akibat derasnya arus air. Kondisi tersebut dipengaruhi pintu saluran irigasi yang masih terbuka sehingga menyulitkan penyisiran di lokasi kejadian.

Baca Juga: Ledakan Hebat Terjadi di Kawasan Industri Candi Semarang, 1 Pekerja Tewas

Setelah pencarian intensif dilakukan oleh tim SAR gabungan, kedua korban akhirnya berhasil ditemukan pada hari kedua operasi pencarian.

Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. (antara/jpnn)

Baca Juga: Hanyut Saat Hujan Deras, Pria 65 Tahun Ditemukan Meninggal di Kanal Banjir Barat Semarang

Menurut informasi di lapangan menyebutkan bahwa ledakan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka dari pihak anggota militer, tetapi belum ada konfirmasi resmi tentang kronologi dan korban dari pihak terkait.

Pihak Komando Resor Militer (Korem) 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ) membenarkan kejadian tersebut. Namun, penjelasan detail secara menyeluruh merupakan kewenangan tingkat pusat (Kodam V Brawijaya dan Mabes TNI).

"Nanti pusat yang akan menyampaikan hasilnya," ujar Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 081/DSJ Mayor Inf. Ismail saat dikonfirmasi para wartawan

Baca Juga: Ini Motif Siswa di Padang Meledakkan Bom di Sekolah

Seusai kejadian, aparat TNI langsung mengamankan lokasi dengan menutup akses menuju kawasan gudang untuk mendukung proses evakuasi dan sterilisasi area. Korban juga langsung dievakuasi ke RSUD Caruban Kabupaten Madiun guna mendapatkan penanganan selanjutnya.

Pantauan wartawan di lokasi RSUD Caruban hingga Kamis sore menunjukkan pengamanan diperketat. Sejumlah personel TNI bersiaga di sekitar Instalasi Gawat Darurat (IGD) tempat para korban dirawat serta di area kamar jenazah.

Sementara di lokasi ledakan, aparat melakukan pengamanan ketat dan membatasi aktivitas di sekitar Gudang Pusat Munisi. Sejumlah pejabat dari Kodam V/Brawijaya dan polisi militer juga dilaporkan telah berada di lokasi guna penanganan lebih lanjut.(antara/jpnn)

Baca Juga: Mortir Meledak di Bandung Barat, 3 Orang Tewas

Baca Juga: Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak, Begini Info dari Polisi

“Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis makin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari seusai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).

Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah masih berada pada tahap kajian bersama kementerian/lembaga terkait. Kajian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan berlaku.

BGN menyatakan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru Sudah Mulai, MBG Dibagikan Lagi di Bawah Pantauan Langsung BGN

Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGN berharap MBG dapat terus berkembang menjadi program yang adaptif, berkualitas, dan mampu mendukung peningkatan status gizi generasi muda Indonesia secara berkelanjutan. (*/jpnn)

Baca Juga: Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor Langsung ke Saya

Baca Juga: Presiden Prabowo Beri BGN Waktu 1 Bulan Benahi Tata Kelola Program MBG

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan Workshop Pemantapan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Segmen Cirebon yang digelar di Pelabuhan Cirebon pada Rabu (15/7). Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif.

"Kami sangat menyambut baik adanya Workshop Pemantapan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Segmen Cirebon di Pelabuhan Cirebon," kata Edo saat dikonfirmasi di Cirebon, Kamis.

Ia menegaskan Pemkot Cirebon mendukung penuh proses penyusunan rencana pembangunan tanggul laut agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga: 15 Warisan Budaya Takbenda Cirebon Resmi Diakui Jawa Barat, Ini Daftarnya

Menurut Edo, penyusunan rencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha.

"Penyusunan rencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Edo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall. Selain itu, setiap tahapan perencanaan juga perlu memperhatikan karakteristik wilayah pesisir di Segmen Cirebon agar pembangunan berjalan efektif.

Ia berharap penyusunan dokumen perencanaan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

Baca Juga: Sekda Jabar: Kawasan Rebana Jadi Peluang Besar Cirebon Raya Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

"Tujuannya bukan hanya memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan pembangunan berlangsung berkelanjutan," katanya.

Dalam kegiatan workshop tersebut, peserta juga membahas penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan wilayah, serta rencana zonasi kawasan Pantura Jawa.

Segmen Cirebon yang menjadi bagian dari pembahasan meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan sebagian wilayah Kabupaten Indramayu.

Baca Juga: Walah! Realisasi PBB-P2 Kabupaten Cirebon Baru 15 Persen

Menurut Edo, kawasan tersebut masuk dalam prioritas Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa hingga 2045 yang disiapkan pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.

Selain pembahasan di dalam forum, rangkaian kegiatan juga diisi dengan survei lapangan bersama PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Cirebon untuk mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pesisir serta potensi pengembangannya.

Edo berharap hasil workshop dan survei lapangan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi pembangunan Giant Sea Wall yang mampu meningkatkan ketahanan kawasan pesisir Pantura Jawa secara berkelanjutan. (antara/jpnn)

Penyerahan dokumen perwalian berlangsung di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Kamis (16/7), sebagai bagian dari program kolaborasi Kejati Jatim, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta pemerintah daerah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses pengajuan perwalian diawali dengan validasi data oleh Dinas Sosial agar bantuan hukum tersebut tepat sasaran.

“Dari total anak yang diajukan hari ini, terdapat 75 anak yang lolos validasi dengan rincian sebanyak 39 anak diajukan melalui Kejaksaan Negeri Surabaya dan 36 anak diajukan melalui Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” kata Eri.

Baca Juga: Berkas Korupsi Dinas ESDM Jatim Masuk Tahap I, Kejati Tunjuk 6 Jaksa Penuntut Umum

Menurutnya, Pemkot tidak serta-merta mengajukan seluruh anak yang berada di yayasan. Prioritas diberikan kepada anak-anak yang memang lahir dan tinggal di Surabaya.

"Kami melakukan validasi data dengan ketat. Kami memprioritaskan anak-anak yang memang asli lahir dan tinggal di Surabaya. Jika ada yayasan yang mengambil anak dari luar daerah untuk diperwaliankan di Surabaya, sementara ini tidak kami proses. Kami fokus menjaga anak-anak yang asli Surabaya dulu,” tegasnya.

Eri menyebut keberadaan perwalian yang sah akan mempermudah anak-anak memperoleh berbagai hak dasar, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga perlindungan hukum.

"Kami mewakili seluruh warga Kota Surabaya menghaturkan terima kasih. Melalui perwalian ini, hak-hak anak dapat dijaga dengan baik mulai dari hak pendidikan, kesehatan, hingga hak dasar lainnya. Tanpa adanya kolaborasi antara Kejati Jatim, PTN Surabaya, dan PTA Surabaya, kami di pemerintah kota akan kesulitan untuk bergerak sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: Kejati Jatim Fasilitasi 505 Permohonan Perwalian Anak, Surabaya Tertinggi

Dalam kesempatan itu, Eri juga berpesan kepada para wali agar merawat anak-anak tersebut dengan kasih sayang seperti anak kandung.

"Saya titip putra-putri ini kepada jenengan. Sayangi dan kasihi mereka seperti menyayangi anak kandung sendiri. Tolong bawa mereka ke jalan yang baik melalui pendidikan dan kasih sayang. InsyaAllah, menyantuni anak-anak ini adalah pintu surga dan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir untuk Bapak dan Ibu sekalian,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan anak-anak agar menghormati orang tua wali yang kini bertanggung jawab atas mereka.

Baca Juga: GGN Jatim Beri Pelatihan Ijab Kabul dan Perwalian Nikah di Ponpes Mojokerto

"Hormati orang tua kalian. Jika ingin sukses dan menjadi orang besar, ingatlah bahwa rida Allah itu ada pada rida orang tua,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kejati Jawa Timur Luhur Istighfar menjelaskan program penetapan perwalian merupakan inisiatif bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Jatim untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, terlantar, maupun menjadi korban kekerasan.

"Hal ini muncul karena banyak anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, anak terlantar, hingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar mereka bisa mendapatkan hak kehidupannya, hak pendidikan, dan hak menetap, maka perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik,” ujar Luhur.

Menurutnya, Kejati Jatim menggandeng Dinas Sosial di berbagai daerah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan sehingga para wali memiliki dasar hukum yang jelas.

"Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama, para wali ini kini memiliki landasan hukum kuat yang mengatur hak dan kewajiban mereka terhadap anak asuhnya,” imbuhnya.

Luhur menegaskan program tersebut merupakan bantuan administrasi hukum, bukan bantuan sosial.

"Melalui status hukum ini, anak-anak berhak mendapatkan kesamaan hak, termasuk jaminan pendidikan hingga hak waris,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim utang Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.

"Kami selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Purbaya menjelaskan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur keberlanjutan utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun, Purbaya Sebut Masih Aman

Berdasarkan ukuran tersebut, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam standar internasional Maastricht Treaty.

"Jadi, kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen. Kami masih 40 persen jadi masih jauh," kata Purbaya.

Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara maju yang memiliki tingkat utang jauh lebih tinggi.

Misalnya saja, Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen.

Baca Juga: Utang Indonesia Nyaris Rp 10 Ribu Triliun, Pengamat: Aman Bagi Siapa?

Selain itu, Purbaya menegaskan tidak ada alasan untuk meragukan kapasitas fiskal Indonesia.

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia juga tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan prospek (outlook) stabil.

Lebih lanjut, apabila kemampuan pembayaran utang dinilai bermasalah, lembaga pemeringkat sudah lebih dahulu menurunkan prospek maupun peringkat kredit Indonesia.

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman.

"Kalau kami dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin sudah downgrade," pungkas Purbaya.(antara/jpnn)

Konferensi internasional ini menjadi wadah strategis untuk membahas modernisasi hukum kepailitan lintas batas (cross-border insolvency) guna mendukung iklim investasi di tanah air.

Pertemuan ini dihadiri oleh para praktisi restrukturisasi, hakim, regulator, akademisi, serta pelaku usaha dari kawasan Asia Pasifik.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana adopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency ke dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia.

Baca Juga: 34 Seniman dari 10 Negara Ramaikan FOTO Bali Festival, Kurator Ikut Terhipnotis

Ada lima isu strategis yang dibahas di IIC 2026, yakni urgensi adopsi UNCITRAL Model Law di Indonesia dan kerja sama antarperadilan dalam perkara kepailitan lintas batas.

Tiga isu lainnya, yakni pelacakan dan pemulihan aset (asset tracing & recovery) di luar negeri, peran perbankan dalam restrukturisasi internasional dan penegakan hukum pidana terkait perkara kepailitan.

Ketua Umum AKPI Dr. Jimmy Simanjuntak menjelaskan bahwa perdagangan dan bisnis internasional yang kian berkembang membuat sengketa bisnis tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi.

Banyak kasus kepailitan kini melibatkan aset, kreditur, dan debitur yang tersebar di berbagai negara.

Baca Juga: Bank Indonesia: Bali Butuh Kereta Api untuk Pemerataan Investasi & Ekonomi

Oleh karena itu, adopsi UNCITRAL Model Law dinilai mendesak agar putusan hukum kepailitan Indonesia diakui di luar negeri, begitu pula sebaliknya secara timbal balik (vice versa).

"Kami sudah membahas ini bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum.

Ke depan kami juga akan melibatkan Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Bali Serius Garap Kendaraan Listrik, Butuh Investasi Rp1,2 Triliun

Gubernur Bali Wayan Koster saat memberi sambutan di ajang Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026 di The Meru Bali, Kamis (16/7). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

Penerapan aturan ini akan meningkatkan kepastian hukum berbisnis dan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia," kata Jimmy Simanjuntak.

Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam pembukaan konferensi mengamini bahwa restrukturisasi dan kepailitan tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah domestik semata.

"Aktivitas bisnis lintas negara menuntut koordinasi antarotoritas yang kuat.

Jadi, kami mendukung konferensi ini karena proses kepailitan harus dikoordinasikan dengan baik.

Harus ada kepastian hukum ketika melibatkan aset lintas negara,” ujar Gubernur Koster.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu yang membuka acara menegaskan bahwa reformasi hukum kepailitan sangat krusial.

Hal ini demi mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk merealisasikannya, Indonesia membutuhkan investasi langsung sekitar US$850 miliar atau setara Rp13.000 triliun.

"Investasi menyumbang sekitar 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Indonesia butuh sistem hukum yang kuat dan memberikan kepastian.

Kami ingin investor merasa yakin, bukan hanya saat memulai usaha, tetapi juga ketika menghadapi persoalan bisnis maupun restrukturisasi lintas negara," kata Todotua Pasaribu.

Ia menambahkan, meski kementeriannya bukan regulator utama di bidang kepailitan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Hukum dalam proses pembaruan regulasi ini. (lia/JPNN)

Seusai resmi menjadi WNI, pemain berusia 19 tahun itu langsung mendapat harapan besar untuk membantu Timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang berharap Vickery dapat menjadi bagian penting dalam perjuangan Garuda menuju panggung sepak bola dunia.

"Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia, untuk tampil di Piala Dunia 2030," kata Supratman dalam keterangan resmi.

Baca Juga: Persiapan Piala AFF 2026, 50 Pemain Dipanggil untuk Seleksi Timnas Indonesia

Proses naturalisasi Vickery telah berlangsung sejak awal 2026 setelah namanya diajukan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Setelah melewati tahapan verifikasi administrasi dan kajian Tim Pemeriksa Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K), Vickery dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Persetujuan DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 sebelum kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan kewarganegaraan.

Prosesi pengambilan sumpah turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Wakil Duta Besar RI untuk Australia Lintang Paramitasari Parnohadiningrat, serta Konsul Jenderal RI di Sydney Pendekar Muda Leonard Sondakh.

Baca Juga: Disdik Bantah Sekolah Rakyat Jadi Penyebab SD Negeri di Semarang Sepi Peminat

Setelah resmi menjadi WNI, Vickery menyatakan kesiapannya membela Timnas Indonesia dan berjuang mewujudkan target besar tersebut.

"Saya bersama tim siap membawa Indonesia tampil pada Piala Dunia 2030," ujar Vickery.

Luke Anthony Vickery lahir di Kailua, Honolulu, Hawaii, dan memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibu. Neneknya diketahui lahir di Medan pada 3 Desember 1937.

Baca Juga: Harry Kane Bongkar Biang Kerok Kekalahan Inggris dari Argentina

Dalam karier profesionalnya, Vickery saat ini bermain untuk klub Macarthur FC yang berkompetisi di A-League Australia. Sebelumnya, dia juga pernah memperkuat Western United.

Kehadiran Vickery menambah daftar pemain naturalisasi yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia dalam upaya bersaing di level internasional dan mengejar target lolos ke Piala Dunia 2030. (antara/jpnn)

Skuad asuhan Reidel Toiran itu mengawali ajang voli Asia Tenggara dengan kemenangan 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) atas Kamboja di Candon City Arena, Kamis (16/7/2026).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Lardi menilai Farhan Halim dan kolega masih kurang fokus saat melakukan servis.

Menurutnya, beberapa pemain yang memiliki servis keras masih kerap melakukan kesalahan sehingga lawan mendapat poin dengan mudah.

Baca Juga: SEA V Cup 2026: Boy Arnes Tampil Garang saat Timnas Voli Indonesia Cukur Kamboja

"Secara penampilan para pemain sudah bagus. Namun, mereka masih kurang fokus saat melakukan serve.” 

"Banyak pemain yang masih melakukan kesalahan," ujar pria asal Jawa Timur itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (16/7).

Pada laga ini, Boy Arnes Arabi menjadi pencetak poin terbanyak setelah mengoleksi 14 angka.

Farhan Halim juga tampil impresif dengan sumbangan 13 poin.

Baca Juga: AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Bakal Lawan Bahrain di Playoff Perebutan Tempat ke-9

Sementara itu, Hendra Kurniawan turut menyumbang 12 poin untuk Timnas voli putra Indonesia.

Hasil ini membuat Timnas voli putra Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci satu tempat di semifinal.

Selanjutnya, juara AVC Cup 2026 itu dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat (17/7/2026) di Candon City Arena.

Baca Juga: Ini Lawan Timnas Voli Indonesia di Perebutan Ranking AVC U18 Volleyball Championship 2026

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(fal/jpnn)

Kunjungan kerja ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 16 hingga 19 Juli 2026.

WAICO sendiri adalah organisasi internasional yang diinisiasi sebagai wadah untuk merumuskan tata kelola, standar etika, dan kolaborasi pengembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di tingkat global.

Keikutsertaan Indonesia di dalam WAICO merupakan tindak lanjut konkret atas komitmen kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital yang sebelumnya telah ditandatangani pada 2022 oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

Baca Juga: Mendikdasmen: Coding dan Artificial Intelligence Mulai Diajarkan pada Tahun Ajaran Baru

“Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu penandatangan pertama dalam pembentukan organisasi ini, menegaskan komitmen proaktif pemerintah untuk memastikan Indonesia berperan sebagai subjek utama dalam konstelasi ekonomi digital dunia, bukan sekadar menjadi pasar,“ kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan pendirian WAICO diproyeksikan bakal memberikan dorongan yang signifikan bagi upaya pemerintah dalam menjadikan sektor ekonomi digital sebagai mesin utama penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Lebih lanjut, kunjungan kerja itu juga diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis, mengamankan komitmen investasi, serta mendorong kolaborasi dalam transfer teknologi di sektor AI, infrastruktur telekomunikasi, dan robotika canggih bersama sejumlah perusahaan terkemuka China.

Momentum itu juga dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi pola investasi bilateral menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Baca Juga: ALE AI Forum 2026 Soroti Peran Artificial Intelligence dalam Transformasi Infrastruktur Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, China secara konsisten menjadi salah satu sumber investasi terbesar bagi Indonesia.

Pada 2025, nilai investasi China di Indonesia tercatat mencapai 7,5 miliar dolar AS.

Jika diakumulasikan dengan nilai investasi dari Hong Kong yang menyentuh angka 10,6 miliar dolar AS, total Penanaman Modal Asing (PMA) dari kedua ekonomi tersebut menempati peringkat pertama dan menjadi yang terbesar secara nasional.

Baca Juga: Artificial Intelligence Tingkatkan Produktivitas Manufaktur & Daya Saing Indonesia

Selain hubungan investasi yang semakin erat, kemitraan ekonomi Indonesia dan China juga ditopang oleh hubungan perdagangan yang terus tumbuh.

China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dengan komoditas utama ekspor Indonesia antara lain produk mineral, besi dan baja, nikel, minyak nabati, serta bijih logam.

Pada 2025 total perdagangan kedua negara mencapai 167,36 miliar dolar AS data dari General Administration of Customs of China (GACC).

Sementara pada periode Januari-Juni 2026 neraca perdagangan menunjukkan surplus untuk Indonesia sebesar 5,6 miliar dolar AS.

Investasi China di Indonesia masih didominasi oleh sektor industri dasar, seperti industri logam dan ketenagalistrikan.

Melalui penandatanganan WAICO, pemerintah menargetkan adanya lompatan aliran modal yang signifikan ke sektor industri berteknologi tinggi yang mampu memperkuat transformasi ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, Airlangga dijadwalkan akan menggelar serangkaian pertemuan bisnis dan promosi investasi secara langsung dengan jajaran pimpinan sejumlah perusahaan teknologi China, antara lain ByteDance, Unitree, Deep Robotics, dan FiberHome.

“Pertemuan ini diharapkan menghasilkan peluang kerja sama konkret yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem industri teknologi tinggi, memperluas transfer pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat daya saing industri nasional,” tegas Menko Airlangga.(antara/jpnn)

Arahan Presiden Prabowo ini menjadi momentum bagi BGN besama kementerian/lembaga terkait menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh.

“Dalam periode tersebut, kami akan bekerja secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi program makin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Langkah pembenahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan makin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pukat UGM: Integritas Aparat Kunci Ungkap Kasus MBG

Selama masa pembenahan, BGN akan mengevaluasi aspek pelaksanaan program. Mulai dari penguatan tata kelola, penyempurnaan mekanisme operasional, peningkatan sistem pengawasan, hingga penguatan koordinasi dengan k/l, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.

Pembenahan juga diarahkan untuk memastikan Program MBG dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yakni setiap kebijakan disusun secara matang serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Arum mengatakan proses pembenahan tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan Program MBG.

Sebaliknya, dia menambahkan, evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi fondasi memperkuat kualitas penyelenggaraan program secara berkelanjutan.

Baca Juga: KPK Terima Audiensi BGN, Bahas Perbaikan Tata Kelola MBG

Dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga, BGN optimistis pembenahan yang dilakukan dalam satu bulan ke depan kian memperkuat tata kelola Program MBG, sehingga mampu mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (*/jpnn)

Baca Juga: Minta Pengelola SPPG Tak Curangi Menu MBG, Prabowo: Jangan Satu Ayam Dipotong 20

Seusai pembacaan putusan, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Tandilolo sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Kuasa hukum terdakwa Zulfan Badru Naja, menilai majelis hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan, terutama hal-hal yang dinilai dapat meringankan hukuman kliennya.

“Menurut kami, putusan itu kurang mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan, salah satunya penerimaan maaf dari korban kepada terdakwa,” kata Zulfan.

Baca Juga: Terapis Spa di Surabaya Pencuri Uang Rp1,2 Miliar Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Menurutnya, selama persidangan terungkap bahwa korban telah memberikan maaf kepada Nur Hasannah.

Selain itu, terdakwa juga merupakan ibu yang masih memiliki anak balita sehingga kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.

“Fakta itu juga muncul di persidangan. Kami menilai seharusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim,” ujarnya.

Meski belum memutuskan langkah selanjutnya, Zulfan mengatakan kliennya masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan isi putusan tersebut bersama keluarga.

Baca Juga: Terapis Spa Terdakwa Kasus Pencurian Rp1,2 Miliar Minta Hukuman Diringankan

“Terdakwa masih ingin merenungkan putusan itu. Keluarga juga masih pikir-pikir, sehingga kami sebagai kuasa hukum menunggu keputusan dari mereka,” ucapnya.

Pihaknya menargetkan keputusan final akan diambil dalam beberapa hari ke depan, apakah menerima putusan majelis hakim atau mengajukan banding.

“Kemungkinan Senin atau Selasa kami sudah menentukan sikap, apakah menerima putusan atau melanjutkan ke proses banding,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Baca Juga: Terapis Spa Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencurian Uang Klien Rp1,2 M

Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena menunjukkan peningkatan prestasi Abhika dalam kompetisi fisika paling bergengsi tingkat dunia tersebut. Setahun sebelumnya, pada IPhO 2025 di Prancis, Abhika baru meraih Honorable Mention dan kini berhasil naik podium dengan membawa pulang medali perak untuk Merah Putih.

Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Abhika yang dinilai sebagai hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, seleksi ketat, hingga latihan intensif bersama Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI).

"Medali perak tersebut menjadi buah dari proses pembinaan, seleksi, dan latihan panjang yang dijalani Abhika bersama Tim Olimpiade Fisika Indonesia," ujar Husen Abdillah, Kamis (16/7).

Baca Juga: Peraih Medali OSN SMA Kesatuan Bangsa Berguru kepada 23 Akademisi Universitas Ternama

Tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, prestasi Abhika juga turut mengharumkan nama Indonesia di kompetisi yang mempertemukan para pelajar terbaik dunia di bidang fisika. Pada gelaran IPhO 2026, Tim Olimpiade Fisika Indonesia berhasil membawa pulang lima medali yaitu satu medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu.

Medali emas diraih Evan Syatia To dari SMA BPK Penabur Gading Serpong. Sementara dua medali perak dipersembahkan oleh Gusti Komang Abhika Atmaja dari SMA Kesatuan Bangsa dan Ackhava Adam Malonda dari SMA Wardaya.

Adapun dua medali perunggu diraih Arrow Dunatos Pascha Kristian dari SMA Negeri Unggulan MH Thamrin dan Juan Richie dari SMA Kristen Immanuel. Prestasi Indonesia tahun ini juga mencatat sejarah tersendiri karena kontingen nasional kembali berhasil meraih medali emas IPhO setelah terakhir kali mencatatkan pencapaian serupa pada 2002.

"Perjalanan Abhika hingga tampil di IPhO 2026 bukanlah proses yang singkat. Ia mendapatkan tiket ke kompetisi dunia tersebut setelah meraih predikat absolute winner dalam Olimpiade Siswa Nasional bidang Fisika pada 2025," ungkapnya.

Baca Juga: Tampil di OSN 2025, Siswa-Siswi SMA Kesatuan Bangsa Ukir Prestasi Gemilang

Setelah itu, Abhika mengikuti rangkaian seleksi Tim Olimpiade Fisika Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab Yayasan Simetri. Seleksi dimulai sejak Desember 2025 melalui berbagai tahapan, mulai dari tes tertulis, pelatihan awal, hingga seleksi akhir untuk menentukan lima siswa terbaik yang akan menjadi wakil Indonesia.

Kelima siswa terpilih kemudian mendapatkan pelatihan intensif dari para instruktur senior yang berpengalaman dalam pembinaan olimpiade fisika internasional.

Sebelum tampil di IPhO 2026, Abhika juga memperkuat pengalaman bertanding melalui ajang Asian Physics Olympiad (APhO) di Busan, Korea Selatan. Dalam kompetisi tersebut, ia berhasil mempersembahkan medali perunggu bagi Indonesia.

Baca Juga: Siswa SMA Kesatuan Bangsa Kembali Harumkan Nama Bangsa di Olimpiade Sains Dunia

Sementara itu, Abhika mengaku masih memiliki ambisi untuk meraih medali emas. Harapan itu belum terwujud karena adanya kendala kecil pada babak eksperimen yang berdampak pada hasil akhirnya.

"Alhamdulillah tetap dapat memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Saya berharap prestasi Tim Olimpiade Fisika Indonesia dapat terus dipertahankan bahkan meningkat pada kompetisi internasional berikutnya," kata Abhika.

Dia juga mengajak para pelajar Indonesia untuk lebih mengenal dan mencintai fisika. Menurutnya, fisika bukan sekadar kumpulan rumus yang sulit dipahami, melainkan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Fisika ada di sekitar kita. Rasa ingin tahu untuk memahami berbagai fenomena menjadi langkah awal untuk mendalami ilmu ini dan meraih prestasi," ujarnya. (esy/jpnn)

Bobby diperiksa oleh lembaga antirasuah tersebut sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Semua sudah disampaikan kepada penyidik," kata Bobby setelah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, sejak pukul 09.55 WIB hingga 19.13 WIB.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI tersebut menyatakan mendukung KPK dalam mengusut kasus tersebut.

Baca Juga: KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi dan Empat ASN Kasus Audit Muara Enim

"Kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai," katanya.

Ketika ditanya hubungannya dengan tersangka Augusz Dewanggara, Bobby memilih enggan menjawab dan terus berjalan menuju mobil yang terparkir di jalan depan Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026 dan menangkap 10 orang, masing-masing lima orang di Jakarta dan lima orang di Sumatera Selatan. Salah satu pihak yang diamankan dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 tersebut adalah Bupati Muara Enim Edison.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

Baca Juga: Petugas Gabungan Gerak Cepat Padamkam Karhutla di Muara Enim, Cegah Kobaran Api Meluas

KPK kemudian menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 dan menangkap lima ASN BPK RI. Operasi tersebut merupakan OTT ke-13 KPK sepanjang 2026.

Selanjutnya, pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, yakni Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara yang diduga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

KPK selama 13-14 Juli 2026 menggeledah rumah Bobby Adhityo Rizaldi dan menyita sejumlah barang bukti elektronik.(antara/jpnn)

Baca Juga: Kantor PT R6B Digeledah Kejari Muara Enim terkait Korupsi Sawit

Menurut Tito, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.

“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” kata Mendagri Tito kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Namun demikian, Mendagri Tito menegaskan posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga: Mendagri Tito Paparkan Keberhasilan Kemendagri Optimalkan Anggaran di Tengah Efisiensi

Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.

Dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Meski demikian, Mendagri Tito mengingatkan sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.

Baca Juga: AP3KI Bertemu Mendagri Tito, Bahas Kedudukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Setara PNS

“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Jaga Inflasi Terkendali, Mendagri Tito Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi

Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.

“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya. (mrk/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga: Mendagri Tito Tegaskan Kades Harus Naik Kelas Agar Desa Mandiri dan Bendung Urbanisasi

Peristiwa tersebut disebut berawal dari perselisihan antar tetangga yang telah berlangsung sejak 2024.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Depok, AKP Hendra, mengatakan korban telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Metro Depok pada Rabu (15/7).

"Iya, terjadi perselisihan tetangga yang akhirnya korban membuat laporan di Polres Metro Depok terkait dugaan perusakan," kata Hendra, Kamis (16/7).

Baca Juga: Selain Perusakan Rumah, Korban Teror Tetangga di Depok Klaim Pernah Diancam Santet

Menurut Hendra, persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pihak kepolisian di tingkat Polsek.

Namun, setelah mediasi dilakukan, peristiwa serupa kembali terjadi.

"Jadi sebelumnya sudah dilakukan mediasi di Polsek dan dinyatakan selesai. Namun, kejadian kembali terulang sehingga dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana perusakan," ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik dari Polres Metro Depok telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal.

Baca Juga: Rumah Warga di Depok Jadi Sasaran Teror Tetangga Sendiri, Korban Siap Tempuh Jalur Hukum

"Kami sudah melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP)," katanya.

Sebelumnya, korban mengaku mengalami serangkaian dugaan teror dari tetangganya.

Berdasarkan keterangan korban, rumahnya beberapa kali menjadi sasaran pelemparan helm, telur, dan pakan ayam.

Baca Juga: Kecanduan Judi Online, Pria di Depok Curi Motor dan Dua Ponsel Milik Tetangga

Korban juga mengaku menerima ancaman dari terduga pelaku.

Laporan tersebut kini ditangani Polres Metro Depok untuk proses penyelidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak yang dilaporkan terkait dugaan perusakan dan teror tersebut.

Oleh karena itu, informasi dalam perkara ini masih mengacu pada keterangan kepolisian dan pelapor, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. (mcr19/jpnn)

Penggeledahan dilakukan di rumah yang berada di Jalan Jagalan RT 02/RW 05, Kelurahan Bumi. Tim penyidik berada di lokasi sekitar satu setengah jam sebelum meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari pantauan di lokasi, petugas KPK terlihat membawa dua koper berwarna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum meninggalkan area penggeledahan.

Salah seorang warga setempat berinisial E mengatakan tim KPK bersama aparat kepolisian tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

Baca Juga: PDIP Hormati OTT KPK yang Menjerat Bupati Sukoharjo

"Tadi pukul setengah 10 datang dan langsung ke sana," kata E sambil menunjuk rumah yang digeledah.

Menurut dia, rumah tersebut merupakan milik orang tua Etik Suryani dan selama ini ditempati adiknya yang bernama Erwan. Meski demikian, Etik disebut pernah tinggal di rumah tersebut saat masih kecil.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK terhadap Bupati Sukoharjo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perkara yang menjerat Etik Suryani berkaitan dengan dugaan pemerasan.

Baca Juga: Gubernur Jateng Soal Bupati Sukoharjo Kena OTT KPK: Ikan Busuk dari Kepala

"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh Bupati," kata Budi.

KPK menduga Etik melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Hingga kini KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan maupun perkembangan penyidikan setelah OTT tersebut. (antara/jpnn)

Baca Juga: Setelah Subuh, Bupati Sukoharjo Keluar dari Mapolresta Surakarta, KPK Bawa 6 Koper

Kegiatan yang berpusat di Graha Pengayoman Jakarta ini diikuti serentak oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia guna menyamakan persepsi terhadap regulasi yang baru saja ditetapkan.

Dari Ruang Arjuna Kanwil, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan Kadiv PPPH.

Hadir juga perwakilan jajaran pejabat manajerial dan tim kerja terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Baca Juga: Kakanwil Eem Gelar Silaturahmi, Ajak Purnabakti Dukung Inovasi Kemenkum

Sosialisasi ini difokuskan langsung pada substansi implementasi PP Nomor 30 Tahun 2026, yang mencakup penyampaian materi dan pendalaman teknis dari tiga direktorat jenderal utama.

Mulai dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Penyesuaian jenis dan tarif PNBP baru ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memberikan respons positif dan menyatakan dukungan penuh jajarannya terhadap pemberlakuan peraturan pemerintah yang baru ini.

Baca Juga: Kemenkum Bali Akselerasi Kepatuhan & Kualitas Layanan AHU di Buleleng, Sorot Notaris

Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai struktur tarif PNBP baru merupakan langkah krusial agar jajaran di daerah dapat mengeksekusi pelayanan publik dengan kepastian hukum yang jelas dan tanpa hambatan.

Kakanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmen jajarannya untuk segera melakukan internalisasi dan memastikan pelayanan di Bali berjalan selaras dengan regulasi terbaru.

"Kami di Kanwil Kemenkum Bali menyambut baik lahirnya PP Nomor 30 Tahun 2026 ini sebagai panduan yang progresif dalam memberikan kepastian tarif layanan hukum kepada masyarakat.

Baca Juga: Kemenkum Bali Dorong Pendaftaran Merek Kolektif KDMP & Pelindungan IG di Buleleng

Jajaran kami siap mengawal, mengimplementasikan, dan mensosialisasikan aturan baru ini secara optimal, sehingga target peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, cepat, dan akuntabel di wilayah Bali dapat terwujud dengan baik," ujar Eem Nurmanah.

Melalui keikutsertaan aktif dalam sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memastikan bahwa setiap perubahan regulasi dari pusat dapat langsung menyentuh pelayanan di tingkat daerah secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. (jpnn)

Berlaga di Candon City Arena, Kamis (16/7/2026), skuad asuhan Reidel Toiran menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).

Pemain lain yang tampil impresif ialah Farhan Halim dengan sumbangan 13 poin.

Adapun Hendra Kurniawan turut menyumbangkan 12 angka untuk Timnas voli putra Indonesia.

Baca Juga: AVC U-18: Timnas Voli Indonesia Bakal Lawan Bahrain di Playoff Perebutan Tempat ke-9

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Dio Zulfikri dan kolega dalam persaingan menjadi juara Pool A.

Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi puncak Pool A.

Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat (17/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Di atas kertas, juara AVC Cup 2026 itu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas skuad asuhan Angiolino Frigoni.

Baca Juga: Ini Lawan Timnas Voli Indonesia di Perebutan Ranking AVC U18 Volleyball Championship 2026

Pada laga perdana, Josh Ybanez dan kolega menyerah 2-3 (23-25, 30-28, 20-25, 25-22, 8-15) dari Kamboja.

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putra Indonesia pada ajang SEA V Cup 2026.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(fal/jpnn)

Baca Juga: AVC U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Akhirnya Raih Kemenangan, Hong Kong Jadi Korban

Kepastian tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, usai menghadiri acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis.

“Ditambah jumlah truk hariannya,” ujar Laode ketika dijumpai setelah acara Groundbreaking Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela yang digelar di Tanimbar, Maluku, Kamis.

Lebih lanjut, Laode juga menyampaikan kuota penyaluran BBM tidak ada kenaikan dan masih sesuai dengan kuota tahunan yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: Pemkot Medan Desak Penyelesaian Antrean BBM, Siap Turun Tangan Bantu Pertamina

“Kalau kuota kan secara nasional sudah selesai,” kata Laode.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Medan, Sumatera Utara, meningkat 5–10 persen dibandingkan dengan rata-rata harian.

Oleh karena itu, Pertamina merespons dengan percepatan penguatan kapasitas distribusi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan, ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora.

Sebagai langkah percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki spot charter, serta memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 Awak Mobil Tangki (AMT) dari Fuel Terminal terdekat dan dukungan 16 personel dari Bekangdam.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Menduga Ada Sindikat Penyebab Antrean BBM di Sumsel

Perusahaan juga terus melakukan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran disiplin terhadap seluruh mitra operasional guna memastikan proses distribusi berjalan sesuai standar keselamatan, kepatuhan, dan keandalan.

Selain itu, operasional Fuel Terminal Medan dan sejumlah SPBU dioptimalkan selama 24 jam untuk mempercepat penyaluran BBM ke masyarakat. Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Pada 14 Juli 2026, realisasi penyaluran 104 persen dari target harian, dengan pengoperasian 149 unit mobil tangki atau 115 persen.

Saat ini, operasional Fuel Terminal Medan telah berjalan normal dan seluruh proses distribusi BBM ke SPBU berlangsung lancar. Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat.(antara/jpnn)

Baca Juga: Pakar Soroti Antrean BBM di Sumatra, Panic Buying Akibat Ketidakpastian Info

Insiden tersebut berujung aksi saling pukul yang melibatkan sejumlah orang hingga menyebabkan seorang petugas keamanan mengalami luka.

Keributan konon bermula dari adu mulut antara Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dengan Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet saat rapat berlangsung.

Ketegangan kemudian meluas hingga keluar ruang rapat dan memicu bentrokan yang diduga melibatkan pendukung masing-masing pihak.

Baca Juga: Polda Riau Usut Perambahan 100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, sejumlah pria terlihat saling pukul.

Seorang pria berbaju biru tampak terjatuh ke lantai setelah terkena pukulan, kemudian berusaha menyelamatkan diri.

Salah seorang terlibat terlihat menggunakan tempat sampah berbahan besi untuk melakukan pemukulan.

Seusai kejadian, barulah aparat dari Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan.

Baca Juga: Ketua DPRD Riau Minta Usut Tuntas Kecelakaan Pompong Tewaskan 3 Orang di Tanjung Buton

Polisi juga mengumpulkan rekaman CCTV serta video yang beredar sebagai bahan penyelidikan.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rooy Noor mengatakan pihaknya bergerak ke lokasi segera setelah menerima informasi mengenai kericuhan tersebut.

“Setibanya di lokasi, situasi sudah dalam keadaan kondusif. Saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman CCTV dan video yang beredar, untuk mengetahui kronologi lengkap serta pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Periksa 2 Anggota DPRD Riau dan Ajudan Pangdam

Rooy menambahkan, hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait penyebab maupun pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

Menurutnya, proses hukum akan berjalan apabila terdapat laporan resmi dari korban.

“Hingga saat ini belum ada laporan polisi yang masuk. Kami masih menunggu apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan ingin membuat laporan,” katanya.

Dalam peristiwa tersebut, seorang petugas keamanan DPRD Riau berinisial A mengalami luka robek di bagian kepala saat berusaha melerai keributan.

Korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan medis.

“Korban merupakan petugas keamanan yang mencoba melerai. Saat ini masih menjalani perawatan sehingga belum dapat dimintai keterangan,” kata Rooy.

Sementara itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai insiden tersebut karena sedang berada di Jakarta.

Di sisi lain, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Riau, Zulkarnain tak bisa membantah bahwa telah terjadi kericuhan di lingkungan kantor DPRD Riau, tetapi belum bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut.(mcr36/jpnn)

Wakil Kepala Kejati Jawa Timur Luhur Istighfar mengatakan penetapan perwalian itu merupakan hasil kolaborasi antara Kejati Jatim, Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, jajaran Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta pemerintah daerah.

Menurutnya, status perwalian yang sah menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

"Melalui penetapan perwalian yang sah secara hukum hari ini, kita telah membuka jalan bagi anak-anak untuk mendapatkan kepastian identitas hukum, menjamin hak pendidikan dan fasilitas kesehatan dari pemerintah, serta melindungi hak atas harta peninggalan orang tua agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Luhur.

Baca Juga: Berkas Korupsi Dinas ESDM Jatim Masuk Tahap I, Kejati Tunjuk 6 Jaksa Penuntut Umum

Dia menyebut pelaksanaan penetapan perwalian secara bersamaan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan daerah lain.

"Ini mungkin baru pertama kali terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan ditiru oleh provinsi-provinsi lain,” ujarnya.

Luhur menjelaskan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pengangkatan wali merupakan bagian dari tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), khususnya untuk melindungi hak-hak anak yang tidak memiliki wali sah atau berada dalam kondisi terlantar.

"Negara memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang terlantar atau tidak memiliki wali yang sah. Jaksa Pengacara Negara hadir sebagai representasi negara untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak yang paling rentan,” tuturnya.

Baca Juga: Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Kasus KUR Fiktif Bank Pelat Merah di Jember

Dia berharap para wali yang telah ditetapkan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Tugas Bapak dan Ibu yang menerima amanah hari ini sangat mulia. Rawatlah anak-anak ini dengan penuh cinta kasih, didik mereka agar memiliki budi pekerti luhur sehingga kelak menjadi generasi yang membanggakan bangsa,” katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai legalitas perwalian menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Baca Juga: Kejati Jatim Fasilitasi 505 Permohonan Perwalian Anak, Surabaya Tertinggi

"Bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian sehingga hak yang dimiliki benar-benar bisa mereka rasakan. Anak-anak inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan dan menjaga kota ini,” ujar Eri.

Sementara itu, Pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, mengatakan program tersebut membantu anak-anak asuh yang selama ini kesulitan mengurus identitas administrasi.

"Program perwalian dari Kejaksaan sangat membantu sekali, karena proses ini sangat diperlukan untuk identitas anak-anak sehingga mereka bisa sekolah. Dengan adanya perwalian ini, anak-anak benar-benar tertolong,” katanya. (mcr23/jpnn)

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, seusai membuka acara Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta, pada Kamis sore. 

"Pak Presiden Prabowo bahkan sudah memastikan bahwa bunga pinjaman ke Usaha Mikro (UMi) itu bisa turun dari 22 persen ke delapan persen," kata Menteri Purbaya usai membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta, Kamis sore.

Menurut dia, kebijakan tersebut dilaksanakan sebagai komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah bahwa penguatan ekonomi UMKM agar terus tumbuh akan selalu diperhatikan.

Baca Juga: Yakini Manfaat Sedayu Mart, Pelaku UMKM Berharap Omzetnya Meningkat

"Itu salah satu indikasi keberpihakan Bapak Presiden Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, terutamanya ekonomi rakyat dan UMKM," katanya.

Purbaya menilai, upaya memperkuat ekonomi UMKM itu sebagai bagian dari langkah yang bisa menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini melemah akibat sentimen pasar global yang tidak bisa dikendalikan.

"Ada karena beberapa sentimen global di pasar dunia yang kita nggak dapat kendalikan, tapi selama kita pastikan ekonomi Indonesia tumbuh dan usaha-usaha seperti UMKM juga bisa hidup, lama-lama juga rupiah akan menguat," katanya.

Menteri Purbaya mengatakan, hal tersebut karena orang akan berinvestasi di tempat yang ekonomi tumbuh dengan baik dan stabilitas sosial politiknya terjaga.

Baca Juga: Pelaku UMKM Mulai Memanfaatkan Nilai Sisa Emas Tergadai untuk Tambah Modal Usaha

"Jadi, kalau UMKM bisa tumbuh dengan kuat sudah pasti stabilisasi sosial politik terjaga, dan kita akan pastikan dari Kemenkeu dan pemerintah bahwa ekonomi UMKM diperhatikan ke depannya," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya melakukan serangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta dengan agenda utama meliputi peresmian becak listrik bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan pembukaan Pasar Rakyat UMi 2026 di Alun-Alun Kidul.

Pasar Rakyat UMi 2026 menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang menawarkan beragam produk unggulan kepada masyarakat.

Baca Juga: Ini Pentingnya Pelaku UMKM Memahami HKI Sebelum Produk Dipasarkan

Selain menjadi ajang promosi dan pemasaran produk UMKM, kegiatan ini juga menyediakan paket sembako murah, berbagai perlombaan dan hiburan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga memperkenalkan program Bekalista sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui elektrifikasi becak. Sebanyak 80 penerima manfaat menjadi bagian dari program ini, dengan 15 pengayuh becak hadir mewakili dalam acara tersebut. 

Ekosistem Bekalista telah dilengkapi dengan 12 stasiun pengisian daya, satu bengkel mobile, delapan baterai cadangan, serta bengkel induk yang berada di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pembangunan ekosistem tersebut melibatkan 100 persen tenaga kerja lokal Yogyakarta.(antara/jpnn)

Dia kolaborasi dengan RCTI untuk memudahkan penggemar menonton gratis pertandingan turnamen yang dahulu bernama Piala AFF tersebut.

Semua pertandingan ASEAN Championship 2026 bakal tayang melalui akun milik Reza Arap yakni YB Channel di YouTube.

Dia mengaku terhormat bisa memberikan kemudahan untuk para penggemar yang ingin menonton melalui kanal YouTube pribadinya.

Baca Juga: Harusnya Horror, Reza Arap Libatkan Geng Marapthon

Pria kelahiran 15 Oktober 1987 itu berharap hal yang dilakukan membuat fan sepak bola utamanya yang ingin menonton Timnas Indonesia tidak kesulitan untuk mencari streaming.

“Seluruh siaran langsung pertandingan bisa ditonton di kanal Youtube kami untuk dinikmati oleh para penggemar. Semoga seluruh masyarakat dan juga penggemar bisa menyaksikan dan mendukung langsung melalui streaming perjuangan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026,” ungkap Reza Arap.

Kanal YouTube YB rencananya akan menayangkan seluruh pertandingan ASEAN Championship 2026 secara gratis.

Tidak hanya itu, nantinya bakal ada beberapa program variatif mulai dari bincang-bincang dengan mantan pemain dan pelatih serta penggemar.

Baca Juga: Reza Arap Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkannya dengan Fuji

Seluruh pertandingan ASEAN Championship 2026 akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia berada dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Skuad asuhan John Herdman itu bakal memulai perjuangan melawan Kamboja pada Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor.. (fal/jpnn)

Baca Juga: Reza Arap Akan Dimintai Keterangan soal Kematian Lula Lahfah

Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai kunci utama dalam mewujudkan swasembada energi di Tanah Air.

Program mandatori yang mencampur solar dengan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya alam domestik.

Pemerintah berupaya menjadikan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai pilar utama sumber energi terbarukan nasional.

Baca Juga: Kawal Mandat Swasembada Energi Presiden Prabowo, Komut Pertamina Jamin Stok LPG Surabaya Aman

Tri menjelaskan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi nasional mencapai sekitar 53 juta ton per tahun.

Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pengembangan bahan bakar nabati (BBN) guna mendukung kemandirian energi.

Menurut Tri, swasembada energi telah menjadi kebutuhan strategis mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Ketergantungan ini tidak hanya membebani devisa negara, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan volatilitas harga minyak dunia.

Baca Juga: Pertamina Dukung Wujudkan Swasembada Energi Nasional Lewat Teknologi MSF

“Jadi, pengembangan sumber daya dalam negeri seperti bahan bakar nabati perlu terus diupayakan agar kita bisa swasembada energi. Program B50 adalah salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Tri di Jakarta, baru-baru ini.

Implementasi Program Mandatori B50 diyakini akan memberikan dampak positif secara ekonomi, termasuk menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan sektor minyak dan gas.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program biodiesel selama periode 2015-2025 bahkan telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 722,9 triliun.

Selain penghematan devisa, program ini diproyeksikan dapat menciptakan nilai tambah sebesar Rp 114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel.

Kebijakan ini juga mampu mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO?.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan pendapatan petani sawit dan dorongan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Daerah penghasil sawit seperti Sumatra dan Kalimantan memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di sektor perkebunan dan industri biodiesel," tutur Tri menambahkan.

Namun, Tri mengingatkan pemerintah agar tetap mengantisipasi kenaikan permintaan domestik untuk industri biodiesel.

Hal ini diperlukan agar implementasi B50 tidak mengganggu pasokan bagi kebutuhan ekspor maupun industri pangan domestik, mengingat CPO adalah bahan baku utama minyak goreng.

Guna menjawab tantangan tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kini mendorong penguatan sektor hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pengembangan SDM, serta riset.

"Jika lebih banyak CPO digunakan di dalam negeri, volume ekspor berkurang sehingga devisa ekspor sawit juga dapat menurun. Selain itu, CPO itu digunakan untuk minyak goreng," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memastikan pihaknya mendukung penuh implementasi Program Mandatori B50.

Eddy menyatakan pasokan CPO nasional berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan B50 hingga akhir tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 1,74 juta ton.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Gapki berkomitmen untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk program mandatori ini dibandingkan melayan permintaan ekspor ke luar negeri.

"Kita pasti akan mengutamakan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu," kata Eddy. (rom/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Warga negara asing (WNA) asal Turki berinisial OSA, 49, diamankan aparat Polsek Kuta Utara dan Polres Badung setelah terlibat aksi ugal-ugalan di jalanan Bali, Senin (13/7) malam lalu.

Bule paruh baya itu diamankan setelah memicu kepanikan warga gegara menabrak sejumlah kendaraan dan bangunan di kawasan Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

“Pelaku sudah berhasil diamankan.

Baca Juga: Viral Bule Rusia Mengendarai Mobil Porsche Ugal-ugalan di Bali, Polisi Bergerak

Kami tengah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menangani WNA bersangkutan,” ujar Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Sukadana, Kamis (16/7) kepada awak media.

Peristiwa bermula ketika OSA yang mengendarai mobil Daihatsu Rocky melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju utara di Jalan Merta Sari Pengubengan Kangin, Kuta Utara.

Setibanya di dekat lampu merah (traffic light) Merta Sari, mobil yang dikemudikan bule Turki tersebut langsung menghantam bagian belakang motor Honda Scoopy yang dikendarai TDI, 24, serta Yamaha NMAX yang ditumpangi sepasang suami istri.

Bukannya turun untuk menolong korban, OSA justru tancap gas melarikan diri ke arah utara.

Baca Juga: Pemotor Ugal-ugalan & Provokasi Polisi di Denpasar Ditangkap, Hhmm

Tidak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di depan Toko Top Rotan, Jalan Merta Sari, Kerobokan Kelod, laju mobil pelaku kembali tak terkendali.

Mobil Rocky tersebut menghantam bagian belakang mobil Suzuki APV yang dikemudikan Made W, 51.

Benturan keras itu membuat Suzuki APV oleng hingga menghantam tiang Toko Top Rotan dan tiang provider di pinggir jalan.

Baca Juga: Polres Jembrana Resah Aksi Ugal-ugalan Sopir Bus di Jalur Denpasar – Gilimanuk

Sialnya, pelaku menolak berhenti dan tetap nekat melarikan diri.

Aksi tidak bertanggung jawab pelaku memicu amarah warga dan pengguna jalan di lokasi kejadian.

Massa langsung mengejar mobil pelaku yang melaju kencang ke arah Perumahan Muding Agung, Kelurahan Kerobokan Kaja.

Pelarian OSA akhirnya terhenti setelah ia salah berbelok masuk ke Jalan Batubidak VIII, Gang Manggis, yang ternyata merupakan jalan buntu.

Di ujung gang, mobil Daihatsu Rocky milik pelaku menabrak tembok rumah warga hingga mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Karena posisi mobil terjepit erat di ujung gang, pelaku tidak bisa lagi memundurkan kendaraannya.

Warga setempat yang emosi langsung mengepung mobil dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian sebelum situasi makin tidak terkendali.

Anggota Polsek Kuta Utara bersama Satlantas Polres Badung yang menerima laporan langsung bergerak cepat ke lokasi untuk mengamankan pelaku dari amuk massa.

Kompol I Ketut Sukadana menjelaskan bahwa aksi ugal-ugalan pelaku mengakibatkan dampak yang cukup besar di lapangan.

Insiden ini menyebabkan empat orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat hantaman mobil pelaku dan telah mendapatkan perawatan medis.

Dua unit sepeda motor (Honda Scoopy dan Yamaha NMAX) serta satu unit mobil Suzuki APV ikut mengalami kerusakan.

Tiang Toko Top Rotan, tiang provider, serta tembok pembatas rumah warga di gang buntu dilaporkan rusak akibat ditabrak pelaku. (lia/JPNN)

Jumlah pergerakan pesawat maupun penumpang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ini menandakan aktivitas penerbangan di Sumatera Selatan terus tumbuh. 

Data PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menunjukkan selama Januari hingga Juni 2026 Bandara SMB II melayani 9.781 pergerakan pesawat, meningkat 4,30 persen dibanding Semester 1 2025 yang mencapai 9.378 pergerakan. 

Baca Juga: Dukung Kebudayaan Daerah, Bandara SMB II Hadirkan Pojok Budaya Bagi Pengguna Transportasi Udara

Dari jumlah tersebut, penerbangan domestik mendominasi dengan 9.069 pergerakan, sedangkan penerbangan internasional tercatat 712 pergerakan. 

Pertumbuhan juga terlihat dari jumlah penumpang.

Sepanjang Semester 1 2026 Bandara SMB II melayani 1.371.262 penumpang, naik 1,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.355.008 penumpang. 

Adapun perrinciannya, penumpang domestik mencapai 1.274.824 orang, sedangkan penumpang internasional sebanyak 96.438 orang. 

Baca Juga: Bandara SMB II Palembang Siapkan 121 Penerbangan Tambahan untuk Mudik Lebaran 2026

Rute domestik, Jakarta, Batam, Kualanamu, dan Pangkal Pinang masih menjadi tujuan internasional dengan jumlah penumpang terbanyak dari Bandara SMB II Palembang. 

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna jasa, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung operasional bandara sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan positif. 

"Ini merupakan hasil sinergi dan kepercayaan seluruh stakeholder. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan kepada Bandara SMB II," ucap Ahmad, Kamis (16/7/2026). 

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Pembawaan Ilegal Benda Cagar Budaya di Bandara SMB II Palembang

Menurutnya, Angkasa Pura Indonesia akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas konektivitas melalui pembukaan rute-rute baru, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Sumatera Selatan. 

"Dengan tren positif tersebut, Bandara SMB II optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai gerbang utama transportasi udara di Sumatera Selatan sekaligus mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut," pungkas Ahmad. (mcr35/jpnn) 

Baca Juga: Lebaran 2026, Trafik Penumpang di Bandara SMB II Palembang Naik 11,6 Persen

Salah satu pelaku usaha hiburan malam yang konsisten menghadirkan musik Funkot adalah Ibiza Club Surabaya.

Manajer Ibiza Club Surabaya Arman mengatakan Funkot memiliki komunitas penikmat yang tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, hingga Bali.

"Musik Funkot memberi ruang bagi DJ untuk berkreasi melalui teknik remix, mashup, edit, dan lainnya sesuai karakter masing-masing. Karena itu kreativitas di genre ini sangat berkembang," kata Arman, Kamis (16/7).

Baca Juga: Sabu-Sabu Dibeli via Online Seusai Main DJ, 3 Orang di Surabaya Digerebek Polisi

Menurut dia, keunggulan Funkot terletak pada kemampuannya menggabungkan berbagai unsur musik elektronik sehingga mampu menghadirkan suasana pesta dengan karakter yang khas.

"Genrenya sedang berkembang di Indonesia, kami ingin ikut memperkenalkan Funkot kepada masyarakat yang lebih luas," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ibiza Club Surabaya bekerja sama dengan JJ Management mendirikan IBX JJ Production DJ School Management untuk mencetak DJ, termasuk yang berfokus pada genre Funkot.

Arman menilai peluang perkembangan musik Funkot masih terbuka lebar, terutama dengan semakin besarnya pengaruh platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram Reels yang dinilai mampu memperluas jangkauan musik remix kepada generasi muda.

Baca Juga: Viral DJ Malang Jadi Korban Penganiayaan, Pelaku Diduga Pacar Sendiri

Selain Funkot, Ibiza Club juga menghadirkan berbagai genre musik lain seperti dangdut, pop, hingga breakbeat dalam sejumlah agenda hiburan.

Sejumlah musisi dan DJ nasional juga pernah tampil di klub malam tersebut, di antaranya Denny Caknan, Dinar Candy, Ghea Youbi, Nathalie Holscher, DJ Panda, DJ Claudea, DJ Tessa, Rey Limitless, hingga Ronald 3D.

"Kami tetap terbuka terhadap berbagai genre musik. Namun memang Funkot menjadi identitas utama yang kami hadirkan," kata Arman.

Baca Juga: Club A380 Bagikan Tips Pentingnya Peran Orang Tua Wali Murid Tuk Seleksi Masuk PTN

Selain mengusung konsep musik elektronik, Ibiza Club Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung, mulai dari area hiburan berkapasitas ratusan orang hingga layanan pendukung operasional.

Salah seorang pengunjung Muhammad Firman mengaku memilih Ibiza Club karena lokasi dan fasilitas yang dinilai memadai.

"Lokasinya strategis dan fasilitasnya juga bagus," ujarnya. (mcr12/jpnn)

Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas publik.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, Tata Suparta, mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut dari rangkaian sosialisasi dan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020.

Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP telah menyampaikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan dan pedagang agar mengosongkan serta membongkar bangunan yang berdiri di lokasi tersebut secara sukarela.

Baca Juga: Sebanyak 3.718 Warga Berhasil Dapat Pekerjaan Lewat Infoloker Online Pemkab Karawang

"Memang ada PKL yang sudah membongkar lapaknya sendiri setelah menerima surat peringatan. Tapi masih juga yang bertahan," kata Tata Suparta di Karawang, Kamis (16/7).

Karena masih terdapat bangunan yang belum dibongkar secara mandiri, Satpol PP bersama aparat gabungan kemudian melakukan penertiban di sepanjang kawasan Cikampek, mulai dari area kolong jembatan layang hingga sekitar Stasiun Cikampek.

Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP Karawang melibatkan unsur TNI, Polri, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Sejumlah alat berat juga diterjunkan untuk membongkar bangunan semi permanen yang masih berdiri di lokasi.

Baca Juga: Asyik Bermain di Empang Bekas Galian, Dua Anak di Karawang Tewas Tenggelam

Tata menegaskan penertiban tersebut bukan bertujuan mematikan aktivitas ekonomi para pedagang.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengarahkan para PKL untuk menempati kios-kios yang tersedia di area Pasar Cikampek.

Menurutnya, kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai lapak PKL akan ditata dan dialihfungsikan menjadi trotoar serta taman kota.

Baca Juga: 3.428 Warga di Tiga Desa Karawang Alami Krisis Air Bersih

Penataan tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik bagi masyarakat.

Selain itu, penataan kawasan juga menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur yang mencakup pembangunan drainase, trotoar, dan ruang terbuka hijau.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap kawasan Cikampek menjadi lebih tertata, aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat. (antara/jpnn)

Menurut Igor, setiap pertandingan yang dijalani Maung Bandung tetap memiliki arti penting karena menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan performa tim.

"Begitu kami melangkah ke lapangan dengan jersey Persib, pertandingan itu menjadi penting. Tidak ada pertandingan yang tidak penting," kata Igor Tolic di Bandung, Kamis (16/7).

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan tim pelatih saat ini terus mematangkan berbagai aspek permainan, mulai dari komunikasi antarpemain, pola serangan, hingga transisi permainan agar seluruh pemain semakin memahami skema yang diterapkan.

Baca Juga: Menambal Lubang Kepergian Andrew Jung, Persib Bandung Datangkan Balsa Sekulic

Selain itu, Piala Presiden 2026 juga menjadi momentum bagi para pemain baru untuk beradaptasi dengan sistem permainan Persib sekaligus menunjukkan kualitas mereka kepada tim pelatih.

"Para pemain perlu mempersiapkan diri untuk pertandingan dan menunjukkan kemampuan mereka kepada pelatih. Kemudian bersama-sama, kami akan memutuskan siapa yang berada dalam performa terbaik untuk bermain," ujarnya.

Igor mengungkapkan Persib masih memiliki sejumlah agenda latihan dan pemeriksaan medis sebelum menjalani pertandingan perdana di ajang Piala Presiden 2026.

Dia memastikan tidak ada pemain yang mendapatkan jaminan tempat di tim utama. Semua anggota skuad memiliki kesempatan yang sama untuk tampil selama mampu menunjukkan performa terbaik dalam latihan maupun pertandingan.

Baca Juga: Piala Presiden 2026 Akan Dimulai 25 Juli, Persib Vs Arema Jadi Laga Pembuka

"Tujuan kami adalah memiliki sekelompok pemain di mana siapa pun bisa masuk dan bermain kapan saja serta memainkan peran penting. Semua orang harus berjuang untuk menit bermain," katanya.

Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menghadapi padatnya agenda musim depan, sekaligus menjadi ajang bagi tim pelatih untuk menentukan komposisi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. (antara/jpnn)

Baca Juga: Alasan Persib Bandung Melepas Andrew Jung, Ada Tawaran Fantastis

Padahal, tunggakan DBH 2023-2024 senilai Rp1,2 triliun menjadi salah satu penopang untuk mengurangi tekanan defisit APBD Jabar yang mencapai Rp5,9 triliun.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar terus memantau proses pencairan DBH dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya soal pencairan, melainkan juga apakah dana yang ditransfer telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Ada 11 Perusahaan Kapur Bandel di Bandung Barat

"Hari ini kami sedang melakukan pemantauan. Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya apakah sesuai dengan Permenkeu yang dicairkannya. Yang menjadi masalah adalah apakah Dana Bagi Hasil tahun 2023 dan 2024 dibayarkan atau tidak," kata Dedi di Bandung, Kamis (16/7/2026).

Menurut Dedi, berdasarkan PMK, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayar tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 kepada Jawa Barat sebesar Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pembayaran DBH untuk tahun 2025 dan 2026 hingga kini juga belum memiliki kepastian.

Dia mengatakan, kepastian pencairan DBH sangat penting karena dana tersebut telah menjadi bagian dari asumsi pendapatan dalam penyusunan APBD Jawa Barat.

Baca Juga: Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Diaktifkan Lagi, Dedi Mulyadi Tak Mau Gegabah

"Kalau muncul anggaran Pemprov Jabar mengalami defisit Rp5,9 triliun, itu bukan karena uangnya dipakai untuk yang lain-lain. Pembangunan tetap berjalan sesuai perencanaan anggaran," ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu pun memastikan berbagai program tetap berjalan sesuai rencana, mulai dari pembangunan sekolah, jalan hingga jaringan irigasi.

Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan pada belanja daerah, melainkan belum terealisasinya pendapatan dari Dana Bagi Hasil sesuai perhitungan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Begal Makin Meresahkan Warga Bandung, Polisi Siap Bertindak Tegas

"Yang tidak berjalan itu uang yang masuk. Asumsi yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat, yaitu Dana Bagi Hasil, belum seluruhnya teralisasi," tuturnya.

Dedi berharap, pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp1,2 triliun.

Dia mengingatkan, apabila dana tersebut belum juga dicairkan, sementara kepastian pembayaran DBH tahun 2025 dan 2026 juga belum ada, maka tekanan terhadap kondisi fiskal Pemprov Jabar akan semakin besar. (mcr27/jpnn)

Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya menggelar kompetisi Soyalympic 2026 untuk mengajak orang tua mengubah kekhawatiran tersebut menjadi pembuktian prestasi.

Senior Brand Manager Morinaga IFFO & Specialties Fitria Dewi Astari menuturkan momen Allergy Week dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus menggaungkan pesan 'SOYAKINBISA'. 

Lewat kompetisi Brain Gym di Soyalympic, pihaknya ingin memperlihatkan secara langsung bahwa anak yang tidak cocok susu sapi pun bisa tumbuh optimal.

Baca Juga: Sambut Hari Anak, Morinaga Ajak Orang Tua Merayakan Setiap Kehebatan Unik Si Kecil

“Memiliki koordinasi tubuh yang baik, cerdas, dan tangkas jika diberikan dukungan nutrisi yang tepat," ujar Fitria, Kamis (16/7).

Metode 'Brain Gym', Gabungkan Ketangkasan Fisik dan Kognitif

Berbeda dengan perlombaan anak pada umumnya, Soyalympic tahun ini mengusung format kompetisi unik bernama Brain Gym. 

Metode ini merupakan ajang adu ketangkasan yang menggabungkan aktivitas fisik (Gym) dan kecerdasan kognitif (Brain). 

Baca Juga: Cerita Para Bunda Menemani Anak Tumbuh Berprestasi Bersama Morinaga

Fitria menjelaskan di dalam arena, anak-anak tidak hanya ditantang secara fisik seperti berlari melewati rintangan, tetapi di saat bersamaan juga diuji fokus dan konsentrasinya untuk menyelesaikan soal-soal numerik serta linguistik yang menyenangkan.

Rangkaian babak penyisihan Soyalympic telah berlangsung di Jakarta dan Bandung sejak 27 Juni hingga 12 Juli 2026. 

“Acara ini mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat dengan menjaring lebih dari 3.000 peserta,” ujar Fitria.

Dia menjelaskan dari seluruh peserta tersebut, akan disaring 12 finalis terbaik yang akan diundang untuk bertanding pada puncak kompetisi Soyalympic Championship: The Final di Jakarta pada 26 Juli 2026 mendatang, dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional.

Selain kompetisi offline, masyarakat di seluruh Indonesia juga dapat mengikuti tantangan ini secara online.

“Kami berharap pengalaman ini dapat membantu anak mengembangkan potensi terbaiknya sejak dini," tambah Fitria.

Keseruan Soyalympic dipastikan tidak akan berakhir di Jakarta dan Bandung saja.

Para orang tua dan si kecil dapat menantikan kehadiran acara ini di Denpasar, Malang, Surabaya, Palembang, Lampung, Medan, Semarang, Yogyakarta-Solo, dan Makassar pada Agustus-September 2026.(era/jpnn)

Hal itu disampaikan Asep dalam Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Muhammad Yusuf Hasyim di Surabaya, Rabu (15/7).

"Seminar ini kita laksanakan untuk menyemarakkan informasi bahwa KH Muhammad Yusuf Hasyim telah memenuhi syarat. Artinya, beliau tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata Asep.

Asep menjelaskan usulan tokoh yang akrab disapa Pak Ud tersebut sebelumnya telah melalui tahapan penilaian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) hingga masuk dalam daftar 20 nama yang diajukan kepada Presiden.

Baca Juga: Senja Budaya 2026, Tugu Pahlawan Disulap Jadi Ruang Nostalgia dan Hiburan Rakyat

Dari 48 usulan calon pahlawan nasional yang diseleksi pada tahun sebelumnya, hanya 20 nama yang diteruskan kepada Presiden. Namun, pemerintah saat itu menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional.

"KH Muhammad Yusuf Hasyim merupakan bagian dari 10 nama yang belum ditetapkan dari 20 usulan tahun lalu. Tentunya nanti akan mendapatkan prioritas," ujarnya.

Menurut Asep, salah satu kekuatan utama pengusulan tersebut terletak pada kelengkapan naskah akademik yang disusun berdasarkan sekitar 120 referensi, terdiri atas 76 sumber primer dan sisanya sumber sekunder.

Dia menilai jumlah sumber primer tersebut menjadi salah satu yang paling lengkap dibandingkan usulan tokoh lain yang dibahas Dewan Gelar pada periode sebelumnya.

Baca Juga: Khofifah: Gus Dur Adalah Pahlawan Kemanusiaan Universal

Asep juga mengajak media massa ikut menyebarluaskan informasi mengenai perjuangan KH Muhammad Yusuf Hasyim sebagai bentuk dukungan terhadap proses pengusulan gelar pahlawan nasional.

Sementara itu, Ketua TP2GP Prof Usep Abdul Matin mengatakan penyusunan naskah akademik dilakukan dengan mengutamakan sumber primer agar memiliki validitas sejarah yang kuat.

"Dari 120 sumber yang kami gunakan, 76 merupakan sumber primer, baik dari arsip Belanda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pesantren Tebuireng, maupun dokumen keluarga KH Muhammad Yusuf Hasyim," katanya.

Baca Juga: Marsinah Dianugerahi Pahlawan Nasional, Khofifah: Simbol Keberanian Buruh Perempuan

Menurut Usep, penggunaan sumber primer bertujuan menghadirkan narasi perjuangan yang sedekat mungkin dengan fakta sejarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KH Muhammad Yusuf Hasyim dinilai konsisten memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk menghadapi pengaruh komunisme sejak dekade 1940-an hingga akhir hayatnya.

Selain itu, seluruh tuduhan yang pernah dialamatkan kepada KH Muhammad Yusuf Hasyim telah diverifikasi melalui arsip pemerintah dan berbagai sumber primer. Hasil kajian tersebut, kata Usep, tidak menemukan fakta yang menggugurkan kelayakannya sebagai calon pahlawan nasional.

"Beliau betul-betul seorang calon pahlawan nasional yang sangat memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional," ujar Usep. (mcr12/jpnn)

Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers Rabu (15/7). Adapun yang menjadi dasar perubahan status Febrie adalah terbitnya tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

Namun, di hari yang sama, Kapuspenkum mengeluarkan pernyataan tertulis dan menyampaikan bahwa Febrie tetap dan masih dalam statusnya sebagai tersangka sebagaimana penetapan penyidik Kortastipidkor dan Polda Metro Jaya.

"Perubahan pernyataan yang disampaikan kepada khalayak melalui awak media itu adalah fakta bahwa terdapat ketidakprofesionalan serta kegamangan aparatus Kejaksaan RI untuk menyingkap lebih lanjut kasus megakorupsi yang melibatkan bekas pejabat tinggi dalam institusinya," ujar Bhatara dalam siaran persnya, Kamis (16/7).

Baca Juga: Kejagung: Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka di 3 Sprindik Baru

Lanjut dosen hukum pada Universitas Trisakti itu menjelaskan bahwa tidak disegerakannya penahanan terhadap tersangka, kali ini dengan ubah-ralat status hukum, menimbulkan kesan kuat akan praktik tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan RI.

"Kami menilai bahwa terkesan situasi ini tidak lepas dari ketidaktegasan Jaksa Agung yang harusnya berperan utama sebagai penuntut umum tertinggi yang memimpin seluruh proses penuntutan pidan," kata dia.

Dia menyebut peristiwa ubah-ralat status hukum Febrie tersebut justru sebaliknya merupakan sinyalemen lemahnya pengawasan pimpinan Kejaksaan RI dalam mengawal kasus ini pasca-pengalihan perkara dari Polri.

Selain itu, lemahnya pengawasan internal yang kebetulan saat ini dipimpin oleh Rudi Margono selaku Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas) juga Plt. Jampidum seharusnya menunjukkan kualitas pengawasan melekat yang menjamin proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel, mengingat begitu besarnya perhatian publik terhadap kasus ini.

Baca Juga: Karier Febrie Adriansyah Tamat, Kejaksaan dan Kepolisian Kian Erat

Selain itu, kegamangan juga diperlihatkan oleh Komisi Kejaksaan RI (KKRI) yang justru tidak sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal Korps Adhyaksa. Hal tersebut terlihat dalam pertemuan Jaksa Agung dimana KKRI menyampaikan agar pengawasan internal kasus Febrie yang dilakukan Jamwas berjalan dengan baik.

Pernyataan itu, kata dia, dapat diartikan bahwa KKRI saat ini menyerahkan sepenuhnya proses pengawasan di tangan pengawas internal Kejaksaan yang terbukti lemah. Sikap KKRI tersebut tentunya bertentangan dengan salah satu kewenangannya, yaitu melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.

"Atas peristiwa itu, kami meragukan kasus ini akan ditangani secara independen dan profesional mengingat rentan dengan upaya intervensi pihak lain. Kami memandang perlunya kasus ini dilimpahkan atau setidaknya disupervisi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia.

Baca Juga: Kejagung Terbitkan Tiga Sprindik Kasus Korupsi, Status Tersangka Febrie Adriansyah Jadi Tanda Tanya

Selain diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, penanganan KPK dapat mencegah terjadinya kesalahan proses hukum dan pelemahan kasus ini oleh Kejaksaan.

"Berangkat dari hal-hal tersebut, kami mendesak Kejaksaan untuk secepatnya melakukan penahanan terhadap tersangka Febrie. Selain itu, kami juga mendesak agar kasus ini segera dilimpahkan kepada KPK guna menghindari kesan tebang pilih," pungka dia. (cuy/jpnn)

Baca Juga: Ini Skenario Kejagung Terkait Kasus Eks Jampidsus Febri Adriansyah

Wanita yang akrab disapa Ainun tersebut merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Dia tumbuh di lingkungan yang memiliki pandangan sederhana tentang masa depan perempuan. Setelah lulus SMA, banyak yang menganggap jalan terbaik adalah menikah.

"Di kampung saya, orang bilang ijazah SMA ujung-ujungnya di KUA," kenangnya.

Baca Juga: PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci

Namun Ainun memiliki mimpi yang berbeda. Dia ingin bekerja, mandiri, dan membantu keluarganya.

Kesempatan itu datang pada awal 2023 saat dia melihat brosur rekrutmen PNM Mekaar yang dibagikan di grup WhatsApp alumni sekolahnya.

Tanpa banyak harapan, dia mendaftar dan beberapa hari kemudian dipanggil mengikuti pelatihan.

Perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Karena belum memiliki kendaraan, ibunya meminjam motor tetangga untuk mengantarnya ke tempat pelatihan.

Baca Juga: Cetak Founder Berkualitas, DSC Siapkan Dana Hibah Rp2,5 Miliar, Buruan Daftar!

Di perjalanan, Ainun mendengar ibunya berpesan kepada sang tante untuk menjaga Ainun karena lebih memilih bekerja, padahal keluarga sudah merencanakan pernikahannya.

Sementara ayahnya sedang sakit dan kondisi ekonomi sedang sulit.

Kalimat itu menjadi titik balik bagi Ainun. Dia menyadari bahwa langkahnya bukan hanya tentang mengejar pekerjaan, tetapi juga membawa harapan besar keluarganya.

Baca Juga: Lewat Layanan Beton MiniMix, SIG Garap Peluang Renovasi & Hunian Perkotaan 

Sejak resmi bergabung dengan PNM pada 23 Maret 2023, Ainun tidak hanya mendapatkan pekerjaan.

PNM menjadi ruang yang membersamainya bertumbuh, belajar menghadapi tantangan, sekaligus mewujudkan mimpi yang selama ini ia perjuangkan.

Hari-harinya dihabiskan mendampingi kelompok nasabah PNM Mekaar, bertemu para ibu pelaku usaha, dan menyaksikan langsung bagaimana semangat untuk bangkit selalu menemukan jalannya. Tiga tahun berlalu. Kini Ainun mampu ikut membantu biaya pengobatan ayahnya yang menjalani kemoterapi secara rutin.

Baginya, pencapaian terbesar bukanlah penghasilan yang dimiliki. Yang paling membahagiakan adalah berubahnya cara pandang masyarakat di kampungnya.

Ijazah SMA yang dulu dianggap hanya akan berakhir di KUA, kini menjadi awal perjalanan untuk berkarya dan memberi manfaat bagi banyak orang.

"Dari nasabah saya belajar, sedikit atau banyak rezeki harus tetap disyukuri karena semua sudah diatur sesuai porsinya," tambah Ainun.

Ainun adalah satu dari lebih dari 43 ribu Account Officer PNM yang setiap hari hadir mendampingi jutaan perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia.

Kisahnya menunjukkan bahwa pemberdayaan di PNM tidak hanya membuka peluang bagi nasabah untuk bertumbuh, tetapi juga menghadirkan ruang bagi para pendamping seperti Ainun untuk mewujudkan mimpi yang dulu nyaris berhenti sebelum dimulai.(adv/jpnn)

Mulai dari urusan administrasi hukum pernikahan (ROM), mencocokkan jadwal vendor yang padat, hingga memastikan detail estetika dekorasi berjalan sesuai rencana. 

Bagi pasangan modern yang memiliki kesibukan tinggi, mengurus semua hal ini sendirian tentu bisa menguras energi.

Di sinilah peran perencana pernikahan profesional menjadi sangat krusial.

Baca Juga: Tren Intimate Wedding di Bali Makin Diminati: Lebih Dekat, Hangat dan Personal

Bukan sekadar membantu memilih warna kain, mereka adalah dirigen yang memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus dari tahap awal hingga hari-H. 

Jika Anda sedang merencanakan hari bahagia di Negeri Singa, berikut adalah tiga rekomendasi perencana pernikahan yang patut dipertimbangkan.

1. The Wedding Atelier 

Nama yang satu ini sudah tidak asing lagi di industri pesta mewah Asia.

Baca Juga: Phone A Friend Rilis Video Guestbook di Pernikahan Luna Maya dan Maxime, Keren

The Wedding Atelier dikenal luas karena keahlian mereka dalam menangani pernikahan berskala besar dengan konsep yang megah dan eksklusif.

Tim mereka memiliki reputasi kuat dalam mengubah ruang kosong menjadi sebuah perayaan yang spektakuler. 

Mulai dari perencanaan konsep internasional hingga manajemen logistik multi-negara, mereka sangat andal dalam melayani pasar kelas atas (high-end).

Baca Juga: Produsen Minuman Asal Buleleng Bidik Pasar Global, Gandeng Perusahaan Singapura

Jika Anda memimpikan pesta pernikahan ala fairytale di ballroom hotel berbintang dengan ratusan tamu, mereka adalah opsi yang tepat.

2. The Wedding Stylist 

Bagi pasangan yang lebih menyukai pendekatan klasik, intim, dan presisi tinggi, The Wedding Stylist bisa menjadi pilihan ideal.

Karakter utama dari perencana pernikahan ini adalah ketelitian mereka dalam menyusun timeline acara.

Mereka sangat fokus pada detail kecil, mulai dari alur kedatangan tamu hingga koordinasi mikro pada hari pelaksanaan. 

Pendekatan mereka cenderung personal, memperlakukan setiap pernikahan dengan keunikan tersendiri tanpa memaksakan satu gaya tertentu.

Ketenangan yang mereka bawa selama proses persiapan sangat membantu mengurangi stres emosional yang sering dialami calon pengantin.

3. Rosette Designs 

Jika Anda mencari paket lengkap yang praktis namun tetap menonjolkan estetika personal yang kuat,

Rosette Designs layak masuk dalam daftar teratas. Keunggulan utama dari tim ini terletak pada model layanannya yang terintegrasi atau one-stop solution. 

Berbeda dengan agensi lain yang sering kali memisahkan antara konseptor acara dan vendor dekorasi pihak ketiga, mereka menangani perencanaan pernikahan, desain kreatif, hingga penataan bunga (floral & decor) di bawah satu atap.

Pendekatan satu pintu ini tidak hanya menghemat waktu komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa konsep visual yang disepakati sejak awal akan terealisasi persis sama saat hari-H tanpa ada miskomunikasi antar-vendor. 

Mereka sangat fleksibel dalam menerjemahkan keinginan pasangan, baik itu konsep intimate wedding di restoran terbuka kawasan Dempsey, penataan ruangan ballroom konvensional, hingga tema unik seperti yacht wedding. 

Efisiensi kerja dan rekam jejak mereka dalam menjaga keharmonisan visual acara menjadikan mereka salah satu wedding planner terbaik di Singapura saat ini bagi pasangan yang menginginkan proses bebas stres.

Memilih perencana pernikahan pada akhirnya adalah tentang menemukan tim yang memiliki frekuensi yang sama dengan Anda. 

Apakah Anda membutuhkan kemegahan skala besar, ketepatan jadwal yang kaku, atau efisiensi visual yang utuh, pastikan untuk berdiskusi secara mendalam sebelum menjatuhkan pilihan. 

Bagaimanapun, ingatan akan hari pernikahan Anda harus diawali dengan proses persiapan yang menyenangkan.(jpnn)

Di sana, para anggota dewan melihat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga sarana prasarana bangunan baru SR tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Mualim mengapresiasi berdirinya SR di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang ini. Menurutnya, keberadaan SR terintegrasi, mulai jenjang SD, SMP dan SMA ini merupakan wujud negara hadir dalam mencerdaskan bangsa.

“Setelah kami melihat secara langsung ini perlu kami apresiasi bahwa pemerintah khususnya, di Kota Semarang sendiri juga pertama kali ada Sekolah Rakyat. Ini benar-benar mengentaskan bisa dikatakan buta huruf juga ya,” kata Mualim, Kamis (16/7).

Baca Juga: Disdik Bantah Sekolah Rakyat Jadi Penyebab SD Negeri di Semarang Sepi Peminat

Mualim bersama anggotanya takjub dengan skema SR dalam mencetak generasi penerus. Dalam menimba ilmu, para murid SR sepenuhnya tanpa dipungut biaya. Bahkan pemerintah akan mencarikan pekerjaan setelah mereka lulus.

“Cukup luar biasa. Fasilitasnya bagus, baik ruang kelas, asrama dan pembelajarannya. Kami juga melihat anak-anak makan, ada rasa kebersamaan,” ujarnya.

Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan komisi bidang pendidikan ini. Di antaranya terkait daya tampung murid, jumlah guru dan wali asuh hingga layanan psikolog bagi siswa yang tinggal di asrama.

Mualim menilai kapasitas murid baru SD, SMP, SMA yang masing-masing terdiri 90 siswa dengan total 270 ini tak sebanding dengan jumlah guru hanya 20 orang. Termasuk wali asuh yang terbatas.

Baca Juga: Miris, Ada SD Negeri di Temanggung Tak Dapat Murid Baru Tahun Ini

“Ini perlu ada penambahan. Kaitannya guru mungkin secepatnya yang diterima PPPK ini nanti di tempatkan di sini. Nah, itu paling tidak mengurangi (beban, red),” ujarnya.

“Kemudian kami mengharapkan nanti dari Sekolah Rakyat ini semuanya yang daftar bisa tertampung. Jangan sampai hanya dibatasi,” tuturnya, menambahkan. (ink/jpnn)

Baca Juga: Cuma Dapat 3 Murid Baru, SDN di Semarang Tak Kehilangan Semangat Gelar MPLS

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berakhir karena proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan baru.

“Sejak masa kontrak berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini,” kata Adhitia di Bandung, Kamis (16/7).

Adhitia menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Putros selama menjadi bagian dari Persib Bandung. “Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib,” ujarnya.

Baca Juga: Dampak Positif Kehadiran Gakuto Notsuda di Persib

Adhitia menilai Putros telah memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan tim meraih gelar juara Super League 2025/2026 sekaligus mencatatkan sejarah sebagai juara secara beruntun. Pemain berusia 32 tahun itu juga tampil konsisten sepanjang musim sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat Timnas Irak pada Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sepanjang kompetisi Super League 2025/26, Putros tampil dalam 28 dari total 34 pertandingan yang dijalani Persib dan menyumbangkan satu gol bagi tim.

Adhitia  berharap pemain berdarah Irak-Denmark tersebut dapat terus meraih kesuksesan dalam perjalanan karier maupun kehidupan pribadinya di masa mendatang. “Kami mendoakan semoga sukses selalu menyertai perjalanan karier dan kehidupan Anda di masa yang akan datang,” kata Adhitia. (antara/jpnn)

Baca Juga: Balsa Sekulic Punya Permintaan Khusus Setibanya di Persib Bandung

Baca Juga: Persib Bandung Berpisah dengan Dimas Drajad

Menurut Mendes Yandri, KDKMP justru akan membangun kolaborasi dengan warung-warung tersebut.

"Kementerian Desa dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih, karena sudah ada Badan Usaha Milik Desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," kata Mendes Yandri, Kamis (16/7/2026).

Hal itu disampaikannya saat Kemendes PDT bersama 10 Asosiasi Desa menggelar seminar nasional ini yang menjadi forum publik pertama untuk mendengar progres dari operasional KDKMP.

Baca Juga: Mendes PDT Yandri Sebut 20 Persen Keuntungan KDKMP Jadi Pendapatan Asli Desa

Yandri mengatakan selama ini pihaknya sudah banyak mendengar penyampaian-penyampaian para pihak yang berkompeten terkait KDKMP. Dari Kementerian Koperasi, dari Kemendes PDT sendiri, menko pangan, hingga arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk diskusi dua arah yang melibatkan berbagai kalangan, ini baru pertama. Maka kami buat Seminar Nasional yang mengundang hampir semua unsur yang ada di republik ini," ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Mendes Yandri menyebut acara tersebut menjadi forum untuk membahas operasional KDKMP. Dia berharap lewat kegiatan itu akan ada saran dari publik untuk Kopdes Merah Putih.

"Kami ingin forum ini dijadikan sebagai ajang untuk kita berdialog program strategis Bapak Presiden ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menuju kesempurnaan dalam hal nanti operasionalisasinya," ujar Yandri.

Baca Juga: Anggota DPD RI Rafiq Al Amri Tersangka Pencemaran Nama Baik Prof Zainal Abidin

Oleh karena itu, Kemendes PDT perlu mendapatkan masukan, saran dari publik, sekaligus ingin menyampaikan secara komprehensif kepada peserta seminar.

Dalam forum itu, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili 10 ketua umum Asosiasi Desa membacakan rekomendasi Seminar KDKMP tersebut yaitu:

1. Mendukung penuh percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.

Baca Juga: Daftar 9 Jaksa Tangani Kasus Eks Jampidsus Febrie, Ada Chatarina Girsang

2. Berkomitmen menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat.

3. Mendorong seluruh pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, dan seluruh potensi ekonomi desa.

4. Mendukung pengembangan usaha produktif KDKMP sesuai potensi lokal, antara lain sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, digitalisasi, dan sektor strategis lainnya.

5. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital koperasi.

6. Mengajak dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi pengembangan KDKMP.

7. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulasi, pembiayaan, insentif, kemudahan akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.

8. Menolak segala bentuk penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Berkomitmen melakukan pengawasan bersama agar pengelolaan KDKMP berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

10. Siap bersinergi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pertukaran praktik terbaik antar desa

Hadir juga dalam seminar itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mot.(fat/jpnn)

Pandangan itu disampaikan Zainul ketika dimintai tanggapan terkait dinamika penanganan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Menurut Zainul, serangan balik terhadap aparat penegak hukum dapat diminimalkan apabila institusi tersebut dijalankan oleh aparat yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa kerentanan aparat justru muncul ketika mereka sendiri terlibat dalam perilaku koruptif.

“Corruptor fight back itu nyata. Maka agar tidak mudah diserang balik, aparat penegak hukumnya tidak boleh korup. Kalau aparat penegak hukumnya korup, dia mudah diserang balik,” kata Zainul, Kamis (16/7).

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru Sudah Mulai, MBG Dibagikan Lagi di Bawah Pantauan Langsung BGN

Lebih lanjut, Zainul mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi bukan sekadar dari banyaknya perkara yang diproses, melainkan dari terciptanya efek jera yang mampu menekan angka korupsi secara signifikan. Menurutnya, konsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama untuk menghasilkan efek jera yang tinggi.

“Keberhasilan aparat penegak hukum itu ketika korupsinya sudah sedikit. Korupsi yang sedikit lahir dari deterrent effect yang tinggi, sedangkan deterrent effect yang tinggi lahir dari penegakan hukum yang konsisten,” ujarnya.

Pernyataan itu mengemuka di tengah proses hukum perkara dugaan korupsi MBG yang terus bergulir. Kasus tersebut dinilai sebagai ujian bagi aparat penegak hukum dalam menjaga independensi, profesionalisme, dan konsistensi, terutama ketika perkara menyentuh pihak-pihak dengan posisi strategis.

Pengamat menilai pengungkapan kasus korupsi besar tidak hanya bergantung pada alat bukti, tetapi juga pada kemampuan aparat mempertahankan integritas lembaga dari berbagai tekanan maupun upaya pelemahan selama penyidikan berlangsung. (tan/jpnn)

Baca Juga: Minta Pengelola SPPG Tak Curangi Menu MBG, Prabowo: Jangan Satu Ayam Dipotong 20

Baca Juga: Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG: Kalau Perlu Lapor Langsung ke Saya

Baca Juga: Merespons Penggeledahan oleh Polri, Jampidsus Singgung soal MBG

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyusul kontroversi lirik lagu tersebut.

Laporan pertama diajukan Aliansi Madura Indonesia (AMI) ke Polrestabes Surabaya pada 8 Juli 2026.

Ketua Umum AMI Baihaqi Akbar mengatakan pihaknya melaporkan lagu Gapapa karena dinilai mengandung lirik yang tidak pantas dan berpotensi berdampak negatif bagi anak-anak.

Baca Juga: Cari Kepiting di Perairan Pasean, Nelayan Pamekasan Dilaporkan Hilang

“Kami mengadukan Icha Chellow ke polisi terkait lagunya yang dinyanyikan, yang kurang sopan itu. Judulnya Gapapa,” kata Baihaqi, Rabu (15/7).

Menurut dia, laporan tersebut dilatarbelakangi keresahan sebagai orang tua terhadap konten yang mudah diakses publik.

“Atas dasar keresahan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami,” ujarnya.

AMI juga meminta penyidik tidak hanya memeriksa para penyanyi, tetapi turut mengusut pihak yang memproduksi lagu tersebut.

Baca Juga: KMN Entok Dilaporkan Belum Kembali Setelah Melaut Tangkap Ikan, Bawa 14 ABK

Selain melapor ke polisi, AMI berencana menggelar aksi penggalangan tanda tangan di Tugu Pahlawan Surabaya sebagai bentuk dukungan agar perkara tersebut diproses secara hukum.

Belum selesai proses laporan di Surabaya, Icha Chellow dan Mala Agatha kembali dilaporkan ke Polresta Malang Kota pada 13 Juli 2026 oleh organisasi masyarakat Yakuza Maneges.

Kuasa hukum Yakuza Maneges Malang Raya, Moh Zakki, menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan unsur pornografi dalam video musik Gapapa yang telah beredar di media sosial.

Baca Juga: Guru ASN di Madiun Dipolisikan atas Dugaan Perzinahan

“Kehadiran kami untuk melaporkan secara resmi perilaku yang patut diduga tidak baik untuk dikonsumsi publik, yaitu terkait dugaan pornografi,” kata Zakki.

Menurut dia, laporan juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi video tersebut.

Yakuza Maneges menyatakan akan mengawal proses hukum hingga tuntas dan meminta kepolisian menangani laporan secara profesional.

Sementara itu, Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Khusnul Khotimah membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut.

“Aduan baru masuk, kami tindak lanjuti,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Icha Chellow maupun Mala Agatha belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan di Surabaya maupun Malang. (mcr12/jpnn)

Tidak menemui kesepakatan antara manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dengan pemain, membuat kerja samanya terputus di awal musim ini.

Pemain asal Irak itu sebelumnya tampil membela negaranya dalam gelaran FIFA World Cup di Amerika. Langkah Singa Mesopotamia pun harus berhenti di babak penyisihan grup.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib sebenarnya berupaya mempertahankan Putros.

Baca Juga: Igor Tolic Sebut Gakuto Notsuda Bawa Dampak Positif untuk Persib

Proses negosiasi untuk memperpanjang kontrak pemain pun sudah dilakukan, mengingat Putros hanya diikat satu musim saja sejak awal didatangkan.

Namun, setelah melalui pembahasan secara profesional, kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan baru.

"Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," kata Adhitia, dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Meski hanya berlangsung selama satu musim, perjalanan Putros bersama Persib meninggalkan jejak yang bermakna.

Baca Juga: Igor Tolic Ungkap Alasan di Balik Perekrutan Gakuto Notsuda ke Persib

Ia menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Persib meraih gelar juara Super League 2025/26 sekaligus mengantarkan klub menorehkan sejarah sebagai juara secara beruntun.

Konsistensi penampilannya bersama Persib juga mengantarkan Putros kembali dipercaya memperkuat Tim Nasional Irak di putaran final Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Putros, tetapi juga bagi keluarga besar Persib.

Sepanjang kompetisi Super League 2025/26, Putros tampil dalam 28 dari 34 pertandingan yang dijalani Persib dan menyumbangkan satu gol.

Baca Juga: Jersei Kelme Bikin Adam Alis Makin Pede, Sambut Hadirnya Pop-up Store Persib di PVJ Bandung

Sebelumnya, rumor hengkangnya Frans Putros dari Persib Bandung sudah tercium sejak sesi latihan perdana dimulai.

Sejak awal latihan dibuka pada Sabtu (11/7), tak ada sosok Frans Putros di tengah lapangan.

Saat dikonfirmasi kepada Pelatih Persib, Igor Tolic memberikan jawaban abu-abu.

Igor mengaku belum mengetahui ihwal nasib Frans Putros di Persib.

"Untuk Putros kami masih harus memutuskan," kata Igor di Stadion GBLA, Senin (13/7).

Menurutnya, tim masih berdiskusi dengan Putros yang musim lalu jadi andalan pelatih Bojan Hodak di sektor pertahanan.

"Kami belum mempunyai keputusan pasti, tapi kami akan mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan," ungkapnya. (mcr27/jpnn)

Dalam rapat tersebut, perwakilan Komisi XI DPR RI meminta kejelasan langsung dari Menkeu mengenai besaran SAL yang sudah masuk dari tahun sebelumnya.

Selain itu, anggota legislatif juga mempertanyakan alokasi penggunaan SAL untuk tahun anggaran berjalan.

Komisi XI DPR RI lantas mendalami prosedur pemindahan dana tersebut serta mempertanyakan kewenangan mutlak pemerintah di hadapan lembaga legislatif.

Baca Juga: Himbara Tekankan Implementasi PFII Harus Bertahap

Menyusul pertanyaan tersebut, Purbaya menyatakan perpindahan dana SAL tidak membutuhkan persetujuan DPR karena murni bagian dari pengelolaan kas negara.

"Enggak, Pak, karena itu hanya manajemen cash saja, Pak. Enggak ada yang dipakai sama sekali," kata Purbaya, dikutip pada Kamis (16/7).

Mendengar argumen tersebut, pihak parlemen langsung mengingatkan Menkeu mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang APBN terbaru.

Perwakilan Komisi XI tersebut menegaskan aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah ketika ingin menggunakan SAL.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ogah Perpanjang Tenor Dana SAL Himbara

Merespons hal itu, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk mempelajari perubahan aturan hukum tersebut dan mengakui adanya konsultasi informal yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak kementerian.

Sebelumnya, dia menyatakan pemerintah dapat menempatkan dana SAL dari Bank Sentral ke Bank Plat Merah tanpa perlu persetujuan DPR karena status dana tersebut tidak sedang dibelanjakan.

"Dari BI saya pindahin ke perbankan itu artinya apa SAL itu enggak dipakai kan? Sampai akhir tahun enggak akan dipakai karena kalau mau pakai harus izin DPR," tuturnya.

Baca Juga: Defisit Semester I 2026 0,76 Persen dari PDB, Menkeu Purbaya Sentil Pengamat

Purbaya menjelaskan pemindahan kas tersebut dilakukan demi membantu likuiditas perekonomian tanpa mengurangi nilai imbal hasil dari dana tersebut.

"Nah saya ini enggak pakai, cuma saya pindahin aja, tetapi dengan return yang sama dengan kalau uang saya taruh di BI," imbuhnya. (rom/jpnn)