Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan mayoritas barang yang diamankan berupa buku catatan dan dokumen penting terkait penyidikan yang sedang berjalan.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, Menteri PU Dody menjelaskan sebagian besar barang yang disita berupa buku catatan dan dokumen, yang mendominasi daftar barang yang diambil oleh penyidik dalam proses penggeledahan tersebut.

"Ada 16 item (yang disita petugas Kejati). Rata-rata sih buku catatan, enggak ada yang lain sih. Enggak ada, buku catatan semua rata-rata," kata Menteri PU Dody.

Baca Juga: Alasan Menteri PU Dody Izinkan Kejati DKI Geledah Seluruh Ruangan di Lingkungan Kementerian

Ia menegaskan tidak banyak jenis barang lain yang disita selain dokumen, sehingga mayoritas item yang dibawa penyidik merupakan catatan terkait kegiatan atau administrasi di lingkungan kementerian.

Selain dokumen, Menteri PU Dody mengungkapkan terdapat satu unit komputer atau Personal Computer (PC) yang turut disita, meskipun ia mengaku tidak mengetahui asal ruangan atau pemilik perangkat tersebut.

Menurutnya, komputer tersebut bukan berasal dari ruang kerjanya, sehingga ia tidak mengetahui secara pasti lokasi pengambilan maupun unit kerja yang terkait dengan barang tersebut.

Menteri PU Dody menyebut barang-barang yang disita tersebar dari beberapa lokasi, termasuk lantai dua dan lantai tiga gedung kementerian, meski detail spesifik mengenai ruangan tidak dapat dipastikan.

Baca Juga: Menteri PU Buktikan Bersih, Persilakan Kejati DKI Cek ke Ruangannya

Ia menambahkan sebagian besar dokumen yang diambil penyidik diduga berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang menjadi salah satu lokasi utama dalam kegiatan penggeledahan tersebut.

"Terus ada juga ini print out. Ada print out dari Cipta Karya nih, Cipta Karya. Jadi yang banyak tuh memang ngambilnya dari Cipta Karya semua," ucap Menteri PU Dody.

Menteri PU Dody mengaku hanya membaca laporan singkat dari tim internal terkait daftar barang yang disita, sehingga tidak mengetahui secara rinci detail maupun jumlah pasti setiap item.

Baca Juga: Menteri PU Nyetir Sendiri di Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang

Ia menegaskan akan tetap kooperatif dan siap memberikan dokumen tambahan yang dibutuhkan penyidik guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Selain Direktorat Jenderal Cipta Karya, petugas Kejati DKI Jakarta juga melakukan penggeledahan di Gedung Direktorat Sumber Daya Air (SDA), termasuk ruang kerja Menteri PU Dody Hanggodo hingga ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti.

Sebelumnya Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta melakukan penggeledahan di beberapa ruangan Gedung Direktorat Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU serta ruang pejabat di kementerian tersebut.

"Penggeledahan termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/4).

Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan pendopo di area kementerian tersebut.

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan guna memperoleh serta mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim penyidik mendatangi sejumlah tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

"Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa dokumen- dokumen dan perangkat elektronik," kata dia.

Selanjutnya, terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan.

Pemerintah kini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan keberadaannya guna mengajukan permohonan ekstradisi kepada otoritas Malaysia.

“Yang kami dengar ada di Malaysia, tetapi pasti tidaknya mesti diselidiki dan kalau memang ada di Malaysia memang harus dimintakan ekstradisi kepada Pemerintah Malaysia,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung pada Kamis (9/4) kembali menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) tahun 2008–2015.

Baca Juga: Pernyataan Kejagung Setelah Riza Chalid Jadi Tersangka Korupsi Lagi

Riza Chalid sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan buron untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Walaupun demikian, Yusril menyebut dirinya tidak menangani secara langsung kasus Riza Chalid.

“Saya kira mungkin Pak Menlu (Sugiono, red.), sama Pak Menkum (Supratman Andi Agtas, red.) akan menangani masalah ini. Sampai sekarang belum dilakukan upaya pemulangan, baik dalam konteks MLA (mutual legal assistance, red.) maupun dengan ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia,” kata Yusril.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Riza Chalid berada di luar Indonesia.

Baca Juga: Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun

Anang memastikan Kejagung terus berkomunikasi dengan satuan kerja terkait, yakni NCB Interpol Indonesia, guna melacak keberadaan tersangka tersebut.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers menegaskan Kejagung akan terus memburu Riza yang sampai hari ini masih buron.

“Kami tetap bekerja sama dengan Interpol, terutama Interpol Indonesia, untuk berusaha mendatangkan saudara MRC,” ujar Syarief.

Baca Juga: Terbukti Korupsi, Anak Riza Chalid Divonis 15 Tahun Penjara

Keberadaan Riza Chalid di Malaysia pernah diungkap oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

"Kalau soal Riza Chalid di Malaysia, malah aku yakin seyakin-yakinnya memang dia di Malaysia. Karena tidak akan ada tempat lain yang bisa dia tempati dengan nyaman," kata Boyamin pada awal Februari 2026.(antara/jpnn)

Dia mengatakan, ini merupakan kali pertama dirinya menjalani pemeriksaan terkait laporan tersebut.

Anrez Adelio merasa lega karena akhirnya bisa memberikan klarifikasi secara langsung kepada pihak kepolisian.

"Makanya aku dan kuasa hukum dan keluarga sangat menunggu panggilan ini, kalau boleh jujur. Karena terhitung dari Desember ya, berarti empat bulan. Sudah empat bulan, iya, masa penantian kami. Cuma alhamdulillah hari ini bisa dipanggil dan bisa kasih klarifikasi," ujar Anrez Adelio di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (8/4).

Baca Juga: Ini Alasan Anrez Adelio Belum Bertemu Anak yang Dilahirkan Icel

Dia pun tak datang dengan tangan kosong saat menghadiri agenda pemeriksaan tersebut.

Anrez Adelio mengaku dirinya membawa sejumlah barang bukti. Akan tetapi, dia belum mau membeberkan mengenai hal tersebut.

"Iya, pasti. Karena enggak mungkin aku datang tanpa apa pun itu. Karena aku selalu bilang bahwa bicara bukti aku punya banyak bukti. Kalau bicara membeberkan, bisa aku beberkan, tetapi kan, aku enggak mau begitu," tuturnya.

"Aku mau kooperatif saja, mengikuti langkah hukum yang ada dan kami hormati proses hukumnya," sambungnya.

Baca Juga: Demi Film Ain, Fergie Brittany Rela Lakukan Ini Saat Syuting

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menegaskan bahwa sedari awal dirinya mencoba beriktikad baik dengan berupaya membangun komunikasi.

Oleh karena itu, dia pun heran jika disebut hilang dan tak mau bertanggungjawab terkait kehamilan Icel.

"Aku punya banyak buktinya, aku bawa buktinya dan aku akan serahkan dulu ke pihak yang berwajib, pihak kepolisian supaya menurut aku lebih etis kalau memang hal-hal seperti itu tuh bukan dibeberkan di ranah publik. Biar saja yang berwenang karena kan itu yang dia mau. Dan ya sudah, semua sudah disiapkan, semua sudah dibawa," ucap Anrez Adelio.

Baca Juga: Buka Gerai Baru di SMB 2, Texas Chicken Hadirkan Promo Gratis Makan Ayam Selama 1 Tahun

"Aku selalu menegaskan bahwa aku tidak pernah tidak bertanggung jawab, aku tidak pernah nggak ada kontribusi dan lain sebagainya. Dari mana? Ya dari bukti yang aku punya," imbuhnya.

Sebelumnya, Nama aktor muda Anrez Adelio menjadi sorotan warganet belakangan ini.

Dia menjadi sorotan seusai perempuan bernama Friceilda Prillea membuat pengakuan yang mengejutkan.

Anrez Adelio dituding telah menghamili Icel dan tak mau bertanggung jawab.

Icel, bahkan telah melaporkan Anrez Adelio ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. (mcr7/jpnn)

Peresmian itu turut dihadiri Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al Aula, tokoh masyarakat, dan komunitas muslim Indonesia di Jepang.

Masjid As-Sholihin Yokohama menjadi masjid Indonesia pertama di Yokohama, sekaligus untuk kebutuhan umat Islam yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan tempat ibadah.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, komunitas muslim Indonesia di Yokohama kemudian berinisiatif mencari lahan dan membuka penggalangan dana.

Baca Juga: RPUW 2026, Cinta Quran Foundation Rilis Program 99 Masjid Asmaul Husna

Upaya itu mendapat dukungan luas, mulai dari masyarakat, tokoh publik, hingga artis dan influencer, serta partisipasi umat Islam dari berbagai negara.

Tercatat lebih dari 1 juta muslim dari Indonesia dan berbagai negara lain ikut berwakaf dalam pembangunan masjid ini.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan masjid ini merupakan hasil nyata dari semangat gotong royong lintas bangsa.

“Upaya mendirikan masjid ini membutuhkan kerja sama, gotong royong dari seluruh masyarakat Tanah Air dan juga dari berbagai negara. Ini merupakan amal sholeh yang baik untuk kita semua,” ujar Jusuf Kalla.

Baca Juga: Jumlah Penerima Manfaat Masjid Ramah Pemudik Naik 122 persen Dibanding 2025

Dia menyoroti karakter masyarakat Jepang yang dinilainya telah mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan kebersihan. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut.

“Masjid ini di samping sebagai tempat ibadah, juga tempat mempersatukan masyarakat. Masjid orang Indonesia bisa dihadiri orang NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persis, ya datang ke masjid bersama-sama, mazhab bisa berbeda, tetapi masjidnya sama,“ katanya.

Menurut dia, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat persatuan, pendidikan, dan kemajuan masyarakat.

Baca Juga: Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jusuf Kalla: Kehilangan Besar Bangsa

“Saya bersyukur, telah meresmikan masjid yang menjadi tempat ibadah, tempat persatuan, tempat pendidikan, dan tempat memajukan masyarakat serta anak-anak kita semua,” kata dia.

Sementara itu, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation Ustadz Fatih Karim mengungkapkan rasa bahagianya karena telah mampu menjadi inisiator Masjid As-Sholihin Yokohama dan mampu menyelesaikan pembangunannya.

“Inilah masjid, tempat di mana orang berkumpul dan bercerita kepada Tuhannya tentang hajat-hajat mereka. Inilah masjid yang dibangun bersama, dari timur tempat matahari terbit hingga terbenam di barat,” kata Fatih.

Dia juga mendoakan para pewakaf yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini.

“Saya berdoa kepada Allah, semoga mereka yang berwakaf, setiap matahari terbit dari Jepang mereka mendapatkan pahala, dan ketika terbenam di barat mereka juga mendapatkan pahala,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa Masjid As-Sholihin Yokohama adalah milik umat yang dibangun dengan dana umat.

Cinta Quran Foundation juga sedang membangun masjid Indonesia pertama di Edmonton, Kanada Barat.

Di Indonesia, program pembangunan juga terus berjalan melalui inisiatif pembangunan 99 masjid bersama Masjid Nusantara sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat bagi umat. (mcr4/jpnn)

Teddy menegaskan bahwa informasi tersebut adalah narasi yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan ini disampaikan Teddy guna meredam spekulasi di masyarakat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4).

"Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama, saya minta maaf mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Teddy, stabilitas nasional justru terlihat jelas di tengah situasi global yang penuh tekanan, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi di berbagai negara.

Baca Juga: Komisi III DPR Minta Polisi Usut Motif 3 Penghasut Rencanakan Aksi Rusuh di Jakarta

Ia mencontohkan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meski banyak negara menghadapi kenaikan harga energi dan kesulitan pasokan BBM.

"Di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tetapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta," jelasnya.

Berdasarkan data ekonomi, kata Teddy, daya beli masyarakat juga disebut masih terjaga dan menunjukkan tren optimistis.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa stabilitas nasional juga tercermin dari pelaksanaan dua periode Lebaran dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo yang aman dan lancar.

Baca Juga: 7 Fakta Kelompok Terorganisasi Ingin Indonesia Rusuh, Sangat Berbahaya!

Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar, serta percaya pada kondisi nasional yang aman dan terkendali.

"Jadi masyarakat jangan khawatir," imbuh Teddy.(antara/jpnn)

Baca Juga: Percayalah, Rakyat Jadi Susah kalau Indonesia Rusuh

Kenaikan tersebut dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya di sektor kuliner. 

Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau pelaku usaha untuk mengurangi ketergantungan pada plastik dan beralih menggunakan bahan alami seperti daun pisang sebagai pembungkus makanan. 

"Plastik itu berasal dari bahan minyak. Jika penggunaannya dikurangi sejak sekarang, maka ada dua keuntungan sekaligus, pengeluaran usaha bisa ditekan karena bahan alami jauh lebih murah dan lingkungan tetap terjaga," tutur Deru pada Jumat (10/4).

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Targetkan Sumsel Punya Pelabuhan Samudera Pada 2028

Menurutnya, kenaikan harga plastik secara langsung memengaruhi biaya produksi. Kondisi ini berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha serta mendorong kenaikan harga jual.

Deru mengatakan penggunaan daun pisang bukan hal baru bagi masyarakat Sumsel.

Namun, praktik tersebut mulai ditinggalkan seiring meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai. 

"Penggunaan daun pisang justru dapat meninggalkan nilai produk karena memberikan aroma dan tampilan khas, seperti pada teknik pengajian tradisional pincuk," kata Deru. 

Baca Juga: Terima Dubes Australia, Gubernur Herman Deru Tawarkan Investasi hingga Ekspor Kopi

"Sebisa mungkin minimalkan penggunaan plastik. Kembali ke penggunaan seperti daun pisang adalah pilihan yang bijak, selain ekonomis juga mudah didapat," imbuhnya. (mcr35/jpnn) 

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Tegaskan Tidak Akan Merumahkan PPPK

Gus Rosikh pengin Gus Ipul fokus menyiapkan aganda strategis Muktamar ke-35 NU, beserta Konbes dan Munas Alim Ulama.

"Sebagai Ketua OC Gus Ipul harus fokus pada tugas dan tanggung jawab pelaksanaan seluruh agenda dan rangkaian kerja menuju muktamar. Posisi Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menjadi hambatan dan tantangan. Padahal, standar dan idealitas sukses muktamar yang hanya tersedia lima bulan memerlukan effort luar biasa," katanya, Jumat (10/4).

Menurut Gus Rosikh, Muktamar NU kali ini di luar standar normal. Waktu yang dibutuhkan PBNU untuk menyiapkan muktamar beserta rangkaiannya biasanya satu tahun. Ini sudah pakem organisasi, karena meliputi evaluasi, audit, membaca trend internal dan eksternal. Termasuk merumuskan rencana strategis lima tahun berikutnya serta koordinasi teknis struktur NU seIndonesia dan luar negeri.

Baca Juga: Lora Shofwan Melihat Ada yang Tak Beres dengan Susunan Panitia Inti Muktamar NU

"Semestinya kepanitiaan utama muktamar adalah mereka yang secara keilmuan memahami karakter Islam ahlus sunnah wal jamaah, mendalami kepribadian NU, pesantren dan geopolitik lokal hingga global. Dan, memiliki orientasi yang jernih dan mendalam untuk bisa menempatkan posisi NU secara strategis dalam konstelasi nasional dan internasional," ujarnya.

Saat ini, ungkap dia, PBNU dipaksa keadaan untuk menyiapkan muktamar ke-35 beserta rangkaiannya secara ideal dalam waktu 5-6 bulan efektif. Idealitas itu didasarkan fakta dan harapan bahwa eksistensi NU di abad kedua harus lebih efektif dan startegis perjuangannya untuk Islam Aswaja, Indonesia, umat dan rakyat, sebagaimana amanat muassis NU, masyayikh pesantren dan nahdliyyin.

"Pertanyaan mendasar, apakah kepanitiaan muktamar yang dipimpin dan dikendalikan oleh Saefullah Yusuf (Gus Ipul), M. Nuh, KH Said Asrori, dan Amin Said Husni bisa memenuhi harapan tersebut? Fakta selama ini, keempatnya berhadapan terlibat konflik di PBNU dengan turbulensi yang parah. Keempat orang itu mewakili dua kubu berkonflik," ujar Gus Rosikh.

"Potensi hambatan karena dua tugas besar pada jenis jabatan institusi berbeda dan butuh kondisi fit lahir-batin, bisa sangat berat dijalankan. Tidak hanya mengacaukan tanggung jawab, juga mengganggu tujuannya. Bahkan dicurigai jabatan mensos menjadi jembatan intervensi kekuasaan, penguasa dan istana untuk mengendalikan NU melalui kepanitiaan Muktamar," katanya.

Baca Juga: Bahtsul Masail Dorong Percepatan Muktamar NU

"Demi kemashlahatan NU, Presiden Prabowo Subianto diharapkan bisa melepas jabatan dan mengganti Gus Ipul sebagai menteri agar fokus dan all out di Muktamar NU," imbuhnya. (*/jpnn)

Baca Juga: Begini Kata Kiai Ma'ruf Amin soal Muktamar NU Bersama

Laporan ini dilayangkan sebagai langkah tegas untuk memastikan praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan di atas rel aturan hukum yang berlaku.

Direktur Eksekutif MPSI Noor Azhari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan laporan tersebut diajukan ke penyidik  Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Kamis (9/4), dengan melampirkan sejumlah bukti, termasuk transkrip pernyataan. 

Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dalam koridor hukum dan konstitusi yang berlaku.

Baca Juga: Waketum PAN Menilai Pelaporan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Polisi Sudah Tepat

“Demokrasi tidak boleh keluar dari rel konstitusi. Kritik itu sah, tetapi pergantian kepemimpinan harus melalui mekanisme yang diatur,” ujarnya.

Menurut dia, laporan tersebut merujuk pada tayangan kanal YouTube yang memuat pernyataan yang dinilai tidak sekadar kritik politik, melainkan mengarah pada ajakan di luar prosedur ketatanegaraan.

"Pernyataan Saiful Mujani ini bikin gaduh dan sangat jelas berupa ajakan melengserkan Presiden yang sah melalui jalur inkonstitusional dalam pergantian Presiden, serta mengarahkan pada tekanan massa sebagai instrumen menjatuhkan pemerintahan yang sah", tegasnya.

Noor Azhari menilai hal tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum serta stabilitas pemerintahan apabila tidak ditangani secara serius.

Baca Juga: Ketum Logis 8 Anshar Ilo Desak Kabareskrim Usut Dugaan Makar Oleh Saiful Mujani

Ia menekankan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi.

"UUD 1945 telah mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Jika ada dorongan untuk menggeser mekanisme itu ke tekanan jalanan, tentu ini sudah perbuatan melawan hukum dan kategori makar", ujar dia.

Dalam laporannya, MPSI juga mengacu pada sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dinilai relevan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga: Saiful Mujani Bakal Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Ancam Gulingkan Presiden

"Bukti-bukti telah kami serahkan kepada penyidik Bareskrim Polri, semoga penyidik segera menetapkan Saiful Mujani sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar dia.

Meski demikian, Noor Azhari menegaskan langkah hukum yang diambil bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan menjaga agar praktik demokrasi tetap berjalan secara konstitusional.

“Demokrasi harus tetap konstitusional, jangan ada siapa pun di negeri ini dengan seenaknya merusak demokrasi negeri ini,” ujarnya. 

Ia menambahkan langkah ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas sistem demokrasi sesuai prinsip konstitusi.(antara/jpnn)

Salah satu proyek dari Indonesia menyoroti pengembangan pertanian regeneratif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memulihkan lahan terdegradasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Program di Indonesia dipimpin National Geographic Explorer Al Greeny S. Dewayanti melalui proyek LIFE (Land Innovation for Food & Empowerment). 

"Proyek ini mengembangkan pendekatan pertanian regeneratif dengan sistem tumpang sari jagung dan sacha inchi di lahan yang mengalami degradasi," kata Dewayanti, Jumat (10/4).

Baca Juga: Ikhtiar PepsiCo Indonesia Mendukung Keberlanjutan dan Pengelolaan Lingkungan

Sacha inchi merupakan tanaman penghasil biji bernutrisi tinggi yang dikenal kaya kandungan omega 3, 6, dan 9.

Dalam proyek ini, sistem tumpang sari dipadukan dengan analisis DNA tanah dan aplikasi berbasis AI untuk membantu memulihkan kesehatan lahan, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka peluang peningkatan pendapatan petani.

Pendekatan tersebut tengah diuji untuk melihat sejauh mana model itu mampu menjawab persoalan malnutrisi sekaligus memperbaiki kualitas tanah.

Hasil panen multikomoditas dari sistem ini diperkirakan dapat membantu memenuhi kebutuhan hingga 80 persen keluarga di kawasan Labuan Bajo.

Baca Juga: Resmi Bangun Pabrik di Cikarang, PepsiCo Kini Gunakan Bahan Baku Lokal

Sampel tanah yang dikumpulkan dalam proyek LIFE dianalisis menggunakan metode metabarcoding DNA untuk memetakan mikroorganisme tanah.

Temuan tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis AI yang dapat menerjemahkan kondisi tanah menjadi panduan praktis bagi petani.

Dengan pendekatan itu, petani diharapkan dapat lebih mudah memahami kondisi tanah mereka, termasuk mengenali mikroba yang bermanfaat maupun yang berisiko merusak. 

Baca Juga: Dukung Sektor Pendidikan, PepsiCo Indonesia Renovasi Sekolah Negeri

"Pengetahuan yang sebelumnya hanya tersedia di laboratorium diupayakan menjadi alat bantu yang praktis di lapangan," ungkapnya.

Proyek ini juga menonjolkan peran perempuan dalam transformasi pertanian. Sebanyak lima kelompok dengan 50 perempuan pionir terlibat dalam pengelolaan koperasi dan pembelajaran pengolahan sacha inchi menjadi produk bernilai tambah, termasuk minyak.

Melalui perpaduan pengetahuan lokal, sains modern, dan teknologi digital, proyek LIFE disebut dirancang sebagai model pemulihan lahan terdegradasi yang juga mendukung akses terhadap pangan bergizi, pendapatan keluarga yang lebih stabil, serta pemberdayaan perempuan di wilayah rentan.

Pendanaan ini merupakan bagian dari Food for Tomorrow, kolaborasi PepsiCo dan National Geographic Society yang diluncurkan pada 2025.

Program tersebut berfokus pada pemanfaatan ilmu pengetahuan, komunikasi, dan edukasi untuk mendorong perubahan positif dalam sistem pangan global, khususnya lewat pengembangan pertanian regeneratif.

Chief Science and Innovation Officer National Geographic Society Ian Miller mengatakan selama lebih dari satu abad lembaganya telah mendanai riset inovatif untuk membantu manusia memahami dunia lebih baik. 

"Pertanian regeneratif menjadi fokus baru yang penting karena berkaitan erat dengan perlindungan ekosistem, pemulihan lanskap, pengurangan jejak karbon, dan dukungan terhadap keanekaragaman hayati," ucap Miller.

Di sisi lain, PepsiCo menyatakan bahwa pihaknya terus memperluas target globalnya dalam mendorong praktik pertanian regeneratif, restoratif, dan protektif di lahan seluas 10 juta hektare hingga 2030.

"Sistem pangan global kini menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Karena itu, dukungan terhadap petani menjadi kunci, terutama melalui praktik pertanian yang kuat dan berbasis sains," kata Executive Vice President and Chief Sustainability Officer PepsiCo Jim Andrew.

Selama dua tahun ke depan, para penerima pendanaan akan menjalankan riset lapangan untuk mencari solusi yang dapat memperluas penerapan pertanian regeneratif sesuai konteks lokal. Sistem tanaman yang menjadi fokus antara lain gandum, jagung, kentang, kedelai, dan kopi.

Selain Indonesia, pendanaan juga diberikan kepada peneliti di Spanyol, Ethiopia, dan Amerika Serikat. Masing-masing proyek mengembangkan pendekatan pertanian regeneratif yang berbeda. (esy/jpnn)

Hal demikian dikatakan Benyamin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4).

"Kami masih akan tetap fokus kepada infrastruktur. Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama," ujar dia melalui keterangan persnya dikutip Jumat (10/4).

Benyamin melanjutkan bahwa persoalan lingkungan, terutama terkait sampah, menuntut strategi lebih komprehensif dari hulu ke hilir.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Perketat Layanan Adminduk Pascacerai Demi Lindungi Perempuan dan Anak

Menurutnya, infrastruktur fisik harus didukung oleh kesadaran kolektif dan sistem distribusi yang mumpuni.

"Kami akan berfokus bagaimana infrastruktur berkaitan seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainasenya dilakukan pembangunan secara optimal," ujar politikus Gerindra itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menuturkan akselerasi transformasi digital melalui platform Tangsel One juga akan diperkuat pihaknya pada 2027.

Asep menyebutkan bahwa inovasi ini menjadi langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang berbelit.

Baca Juga: Percepat Realisasi Belanja Daerah, Pemkot Tangsel Ingin Jaga Stabilitas Harga

"Kami sedang mendorong agar layanan publik tidak lagi tersekat-sekat, melainkan terintegrasi dalam satu pintu yang mudah diakses warga," kata Asep.

Dia tidak menampik adanya tantangan besar dalam mengimplementasikan teknologi ini, terutama pada sisi efisiensi birokrasi. 

Asep menuturkan bahwa adopsi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.

Baca Juga: Pemkot Janji Layanan di Tangsel Responsif Meski Ada Kebijakan WFA Sampai 30 Maret

"Penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan tidak lepas dari tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia yang harus tetap efisien tanpa menambah beban belanja pegawai," kata dia.

Adapun, Musrenbang kali inj menjadi forum krusial untuk menyelaraskan usulan masyarakat dari tingkat bawah dengan kemampuan fiskal daerah. 

Pemkot Tangsel menargetkan RKPD 2027 menjadi perencanaan yang lebih responsif dan terukur guna menjawab tantangan pertumbuhan penduduk yang kian masif. (ast/jpnn)

“Ini penting, soalnya lagi ada yang bilang ‘jatuhkan-jatuhkan’ (menggulingkan pemerintahan Prabowo, red). Biasanya indikator (pemerintah) mau dijatuhkan itu kalau medianya tidak punya ruang lagi,” ujar Qodari saat menjadi pembicara kunci diskusi bertema “Dampak Agreement on Reciprocal Trade (ART) terhadap Ekosistem Media dan Jurnalisme Indonesia” di NT Tower, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

Diskusi dalam rangka Nusantara Media Fest itu menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain, komisioner Dewan Pers Dahlan Dahi, peneliti media Agus Sudibyo, dan Sekretaris Jenderal Forum Pemred Irfan Junaidi. Adapun pembuka diskusi itu ialah Direktur Nusantara TV Randy Tampubolon.

Setidaknya ada dua poin penting dalam ART Indonesia - Amerika Serikat (AS) yang mengundang kekhawatiran pers di Indonesia. Pertama ialah ketentuan dalam poin 2.28: Restrictions on Foreign Investment pada perjanjian timbal balik itu.

Baca Juga: Di Depan Mahfud MD, Rocky Gerung Kritisi Keputusan Prabowo Angkat Qodari

Poin itu membuat Indonesia harus mengizinkan investasi AS tanpa batasan kepemilikan, termasuk di sektor penyiaran. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah diatur bahwa modal asing tidak boleh menjadi mayoritas pada perusaahaan pers maupun lembaga penyiaran di Indonesia.

Satu lagi ialah ketentuan dalam poin 3.3: Requirements for Digital Services Providers pada ART. Klausul itu mengharuskan Indonesia tidak memaksa platform digital dari AS membayar lisensi maupun berbagi keuntungan dari penggunaan konten buatan pers Tanah Air.

Qodari menuturkan Presiden Prabowo memastikan setiap perjanjian dengan negara lain tidak merugikan Indonesia. Menurut dia, hal itu juga berlaku untuk perjanjian yang bersinggungan dengan pers.

“Indonesia tidak akan meratifikasi perjanjian apa pun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, apalagi yang mengancam kepentingan fundamental bangsa, termasuk yang mencancam kedaulatan infirmasi dan keberlanjutan jurnalisme nasional,” katanya,

Baca Juga: Gabung Demokrat, Waketum KSPSI Arnod Sihite Dapat Posisi di Bintang Muda Indonesia

Oleh karena itu Qodari menegaskan ART Indonesia - AS yang diteken pada 19 Februari 2026 tersebut tidak dimaksudkan sebagai instrumen untuk mewajibkan kerja sama, termasuk di bidang media. Dia beralasan Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Saat ini yang berlaku tetap Perpres 32 Tahun 2024,” kata pria berlatar belakang peneliti politik itu. ”Tidak ada penghapusan atau pengecualian bagi perusahaan platform digital.”

Baca Juga: Mentan Amran & KSP Qodari Sidak Kios Pupuk, Petani pun Tersenyum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari. Foto: JPNN

Walakin, Qodari siap memfasilitasi kalangan pers untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Penyandang gelar doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI) itu memastikan KSP terbuka bagi kalangan pers yang akan menyampaikan usulan kepada Prabowo.

“Masa depan publisher tidak boleh ditentukan secara tunggal oleh pasar,” ucapnya.

Adapun Randy Tampubolon menyatakan kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses media dan informasi. Menurut dia, kondisi itu telah memberikan tekanan pada industri media, termasuk lembaga penyiaran.

“Dampaknya pada model bisnis, penurunan pendapatan iklan. Tekanan teknologi yang menjadi disrupsi, persaingannya borderless (tanpa batas, red),” katanya.

Oleh karena itu Randy menegaskan perusahaan media harus mampu bersiasat. Selain harus menjaga kualitas jurnalis di tengah berbagai tekanan disrupsi, katanya, medua juga harus membangun kolaborasi.

“Kata kuncinya ialah kolaborasi antarmedia menjadi hal penting untuk membentuk ekosistem yang memberi manfaat,” ucapnya. (jpnn.com)

Berlaga di Sritex Arena, Jumat (10/4) skuad asuhan Darko Dobreskov itu menang dengan skor 3-1 (25-21, 25-22, 17-25, 25-19).

Pada laga ini pemain asing Popsivo, Malwina Smarzek (Polandia) mulai menunjukkan kelasnya, finis dengan 28 angka.

Pemain kelahiran 3 Juni 1996 itu menjadi momok untuk pertahanan Jakarta Electric PLN.

Baca Juga: Proliga 2026: Jakarta Pertamina Bungkam Gresik Phonska, Bulent Buka Kunci Kemenangan

Pemain asing lainnya milik Popsivo Polwan, yakni Yonkaira Pena menambahkan dengan 24 angka.

Adapun dari barisan pemain lokal Amalia Fajrina menutup dengan sepuluh poin.

Kemenangan ini disambut positif oleh Pelatih Popsivo Polwan Darko Dobreskov.

Manajer asal Serbia itu menyebut kemenangan atas Jakarta Electric PLN sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri anak asuhannya.

Baca Juga: Beban Tisya Amallya Putri Luntur, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026

Tim milik Polri tersebut datang ke seri Solo dengan dua modal kekalahan beruntun dari Gresik Phonska (23-25, 12-25, 23-25) serta Jakarta Pertamina Enduro (18-25, 10-25, 25-18, 23-25).

“Kami sudah melakukan beberapa hal. Kami mencoba meningkatkan konsentrasi dan hasilnya berjalan dengan baik,” ujar juru taktik kelahiran 29 September 1983 itu.

Dengan kemenangan ini, Popsivo Polwan untuk sementara berada di peringkat ketiga klasemen final four Proliga 2026.

Baca Juga: Final Four Proliga 2026: Irina Voronkova Gemilang, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama

Azzahra Dwi Febyane cum suis mengoleksi tiga angka hasil dari sekali kemenangan dari tiga laga yang telah dimainkan.

Adapun untuk Jakarta Electric kekalahan dari Popsivo Polwan membuat mereka kembali gagal meraih kemenangan.

Skuad asuhan Chamnan Dokmai pada laga terakhir seri Surabaya juga menderita kekalahan dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 0-3 (16-25, 15-25, 19-25).(pbvsi/mcr16/jpnn)

Penyerahan 9 Surat Keputusan (SK) dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Desa Wisata Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam acara penyerahan SK, Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Sulawesi Utara.

Dia mengatakan penyerahan SK ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses kelola hutan bagi rakyat.

Baca Juga: Lahan Perhutanan Sosial yang Terdampak Banjir Sumatra Segera Dipulihkan

“Pertama, salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemarin saya di Istana selesai acara, saya sampaikan akan ke Sulawesi Utara dan akan memberikan SK perhutanan sosial,” kata Menhut Raja Juli Antoni, Kamis (9/4/2026).

Dia menegaskan, penantian masyarakat selama ini akhirnya terwujud dengan diterimanya SK Perhutanan Sosial. “Apa yang bapak-ibu tunggu selama ini, itu sudah ada di tangan bapak-ibu sekalian,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial menjadi titik balik dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Jika sebelumnya masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke kawasan hutan, kini mereka justruv diberikan hak untuk mengelola secara legal.

Baca Juga: Perhutanan Sosial Jadi Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo

“Intinya, perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat agar fungsi hutan bisa dimaksimalkan. Dulu masyarakat dilarang masuk hutan, sekarang diperbolehkan bahkan mengelola secara legal untuk dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.

Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan. Ia optimistis masyarakat mampu menjaga kepercayaan yang diberikan negara dengan menjalankan kedua fungsi tersebut secara beriringan.

“Insyaallah kita akan buktikan bahwa setelah mendapatkan SK, bapak-ibu bisa memaksimalkan secara bersamaan—kita bisa jaga hutan kita,” katanya.

Baca Juga: Lewat Program Perhutanan Sosial, Pertamina Ingin Tingkatkan Kesejahteraan

“Jaga apa yang telah diberikan oleh negara kepada bapak-ibu sekalian. Bekerja sama, berkolaborasi agar fungsi keekonomian meningkat, namun secara bersamaan juga meningkatkan fungsi ekologis,” pungkasnya

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi OTT Gatut Sunu.

“Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Bupati Tulungagung: Kalau Pak Kepala Dinas tidak Bisa Mencopot, Biar Saya Saja

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.

Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Baca Juga: KPK Dalami Peran Anak Usaha Hasnur Group di Kasus Restitusi Pajak

OTT keempat, pada 4 Februari 2026, yakni di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut.

Pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait importasi barang KW atau tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam diungkap pada 5 Februari 2026, yakni terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: Anggota DPR RI yang Diperas Pegawai KPK Gadungan Ternyata Ahmad Sahroni

KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya yang merupakan anak perusahaan Kemenkeu sebagai tersangka.

OTT ketujuh, diumumkan pada 3 Maret 2026, atau saat bulan Ramadhan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

OTT kedelapan, atau masih di bulan Ramadhan. KPK pada 10 Maret 2026, mengumumkan menangkap dan kemudian menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

OTT kesembilan, dan masih di Ramadhan, dilakukan KPK pada 13 Maret 2026 dengan menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Syamsul Auliya kemudian menjadi salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026. (antara/jpnn)

Dalam pandangannya, keberhasilan itu tidak terlepas dari penekanan pada aspek pelayanan kepada masyarakat. Dia menyebut selain menjalankan fungsi penegakan hukum dan menjaga keamanan, peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan menjadi faktor yang paling dirasakan publik.

“Bukan sekadar cepat, tetapi yang utama adalah aman, selamat, dan masyarakat puas. Itu terlihat dari respons publik yang cenderung positif,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam perspektif good governance, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Respons positif yang muncul selama periode mudik menjadi indikator bahwa strategi yang diterapkan berjalan efektif.

Baca Juga: Polda Jambi Minta Bantuan Mabes Polri Memburu Pria Ini

Menurutnya, karakteristik mudik di Indonesia yang melibatkan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan agama membutuhkan pengelolaan yang matang. Di tengah peningkatan jumlah kendaraan, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan infrastruktur, pendekatan berbasis teknologi dinilai menjadi kunci.

“Kalau tidak dirancang dengan teknologi, hasilnya tidak akan maksimal. Ini yang patut diapresiasi,” katanya.

Selain itu, keberadaan posko mudik dan layanan terpadu juga dinilai berkontribusi besar terhadap kelancaran dan kenyamanan perjalanan.

Dia menekankan bahwa pengelolaan arus mudik merupakan kerja bersama lintas sektor, dengan kepolisian sebagai leading sector di jalan raya.

Baca Juga: Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar

“Ini kerja simultan. Ada dukungan kesehatan dan berbagai unsur lain yang memperkuat pelayanan di lapangan,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya adaptasi terhadap era digital dalam pengelolaan lalu lintas. Perubahan perilaku masyarakat, seperti penggunaan GPS (Global Positioning System) dan sistem pembayaran non-tunai, turut memengaruhi pola perjalanan mudik.

Namun demikian, dia mengingatkan perlunya peningkatan literasi publik agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal, termasuk dalam memahami sistem pembayaran tol maupun penggunaan navigasi digital.

Baca Juga: Bareskrim POLRI Ungkap Penyalahgunaan BBM & LPG, Pertamina Beri Apresiasi

Di sisi lain, pendekatan berbasis data yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan dinilai sebagai langkah tepat. Meski begitu, dia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan manusia dengan mempertimbangkan aspek kearifan.

“Data itu penting sebagai pendukung, tetapi keputusan tetap di manusia,” pungkas dia. (cuy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga: Boni Hargens Apresiasi Langkah Tegas Polri Tindak Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Satu pembaruan sederhana di Isuzu Traga, tetapi terasa relevan bagi pelaku usaha.

Redaksi JPNN.com berkesempatan menjajal singkat varian baru itu di area test drive GIICOMVEC 2026, JiEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/4).

Impresi pertama begitu pintu ditutup, hawa panas yang biasanya akrab di kabin sebuah pikap seketika hilang.

Baca Juga: Isuzu Bakal Pamer Inovasi Baru di Ajang GIICOMVEC 2026

Pendingin udara bekerja halus, dengan pengaturan suhu dan hembusan yang mudah disesuaikan.

Sederhana, tetapi signifikan—terutama bagi pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam di balik kemudi.

Sistem AC pada Traga diklaim berstandar pabrikan (OEM). Artinya, instalasi lebih rapi, performa lebih konsisten, dan tak mengganggu aspek teknis lain.

Baca Juga: Catat Hasil Manis Pada 2025, Isuzu: Tahun Ini Fokus Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Perawatan pun tetap bisa dilakukan di jaringan bengkel resmi, tanpa perlu penanganan khusus.

Sistem pendingin udara kabin tentu berdampak banyak bagi pengemudi.

Suhu kabin yang terjaga membantu mengurangi risiko kelelahan, dehidrasi, hingga turunnya konsentrasi—hal yang kerap dihadapi pengemudi niaga saat beroperasi di cuaca panas.

Baca Juga: Di Tengah Gelombang Elektrifikasi, Isuzu Memilih Jalan Berbeda, Diesel Belum Mati!

Soal ergonomi kabin, posisi duduk, jarak pedal, dan letak tuas transmisi kami rasa pas.

Kenyamanan di dalam kabin itu diikuti performa andal Traga saat dikemudikan.

Memiliki radius putar 4,5 meter, membuatnya lincah di jalan sempit.

Baca Juga: Isuzu GIGA FVM Refrigerator, Solusi Logistik Cold Chain di Tanah Air

Di balik kap, mesin diesel 2.499 cc masih jadi tulang punggung, menyuguhkan tenaga dan torsi yang cukup untuk kebutuhan distribusi harian.

Pengoperasian transmisinya juga presisi dan halus berkat kopling yang ringan dan responsif, sehingga kaki tidak cepat lelah, terutama saat stop-and-go di kemacetan.

Termasuk tuas persneling tidak seret bikin perpindahan antar gigi terasa mulus tanpa “nyangkut”.

Lalu, kapasitas angkutnya pun tetap jadi andalan, dengan bak luas dan daya angkut hingga 1,5 ton.

Soal harga, Isuzu Traga varian AC hanya terpaut sekitar Rp9 juta dari versi standar. (rdo/jpnn)

Komandan Tim Rescue Basarnas Surabaya Candra Kristyawan menjelaskan korban diduga tenggelam di sungai yang jaraknya dekat dengan rumahnya setelah ditemukan sandal yang terapung di sungai.

"Dari laporan yang kami terima, adik ini hilang dan setelah dilakukan pencarian oleh keluarga ditemukan satu sandal milik korban terapung di sungai dan kondisi saat itu hujan," kata Candra.

Candra menjelaskan pencarian balita dilakukan membagi tim SAR Gabungan menjadi Search and Rescue Unit (SRU) darat dan SRU air.

Baca Juga: Balita di Ponorogo Tewas Tenggelam di Kolam Ikan, Diduga Terpeleset Saat Bermain

Sebanyak enam SRU air dikerahkan untuk menyisir sungai dengan area pencarian hingga 6 kilometer.

Candra menyebutkan tim SAR juga berupaya untuk mengurai sampah dan tanaman enceng gondok yang ada di sungai agar dapat menemukan tanda – tanda keberadaan korban.

“Sampah dan enceng gondok menjadi obstacle saat pencarian dan ada kemungkinan juga korban tersangkut di enceng gondok” ujar Candra.

Sementara itu, SRU darat juga melakukan penyisiran di tepi sungai mulai dari ditemukannya lokasi sandal korban hingga ke Jembatan Penatar Sewu yang berjarak sekitar 2,7 kilometer.

Baca Juga: Polisi Bantu Ibu Tenang Beribadah, Balita Digendong Saat Salat Id di Ngawi

Hingga sore hari, korban masih belum ditemukan sehingga pencarian akan dilanjutkan pada hari Sabtu (11/4). (mcr23/jpnn)

Baca Juga: Terungkap, Inilah Motif Paman dan Bibi di Surabaya Tega Aniaya Balita 4 Tahun

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Chasanova, jajaran pelaksana, serta seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.

Perwakilan Direktorat Perdata, Endah, menyampaikan bahwa akan dilakukan peralihan layanan dari sistem lama menuju sistem baru berbasis AHU Online ke platform AHU Rebuild.

Endah menegaskan bahwa implementasi sistem baru akan mulai diberlakukan pada 13 April 2026 sehingga seluruh kantor wilayah perlu segera melakukan penyesuaian.

Baca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperda Pemkab Sumbawa, Dorong Produk Hukum Berkualitas

“Peralihan layanan dari sistem lama menuju platform AHU Rebuild ini perlu diantisipasi dengan baik oleh seluruh kantor wilayah agar tidak terjadi gangguan layanan, khususnya pada pencetakan stiker dan sertifikat apostille,” ujar Endah.

Masa transisi berlangsung pada 9 hingga 20 April 2026 sebagai tahapan peralihan dari AHU Online menuju Super App.

Dalam sistem baru tersebut terdapat perubahan format penomoran dokumen legalisasi dengan penambahan prefix huruf “A” sebagai pembeda dari sistem sebelumnya, yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, seluruh satuan kerja diwajibkan melakukan uji coba pencetakan sertifikat maupun stiker pada hari pertama implementasi guna memastikan sistem berjalan optimal.

Baca Juga: Kemenkum NTB Ikut Kick-off Meeting IRH 2026, Perkuat Reformasi Hukum

Dari sisi teknis, perwakilan Direktorat Teknologi Informasi, Moses Rinaldy, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis registrasi dalam sistem baru, yaitu pendaftaran ulang bagi pengguna lama serta pendaftaran akun baru.

Seluruh data pengguna akan terintegrasi dan diverifikasi dengan sistem Dukcapil.

Ia juga memaparkan alur penggunaan aplikasi mulai dari pembaruan akun, verifikasi wajah dan OTP, hingga proses pengajuan permohonan, pemantauan status, dan pencetakan dokumen legalisasi.

Baca Juga: Pemda KSB Kebingungan Frasa dan/atau, Ini Penjelasan Ahli Madya Kemenkum NTB

Riski menyampaikan adanya kebijakan baru terkait cetak ulang dokumen yang kini harus melalui permohonan dengan melampirkan bukti kesalahan.

Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan, meskipun tetap diupayakan dapat diselesaikan pada hari yang sama.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Kantor Wilayah NTB turut menyampaikan kendala terkait hasil verifikasi dokumen, khususnya pada dokumen dengan pejabat penandatangan yang sama namun menghasilkan status berbeda.

Hal tersebut dijelaskan dapat terjadi akibat kesalahan pemohon dalam menginput data pejabat yang sebenarnya telah tersedia dalam sistem.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, jajaran Kanwil Kemenkum NTB memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perubahan sistem layanan apostille, mekanisme penggunaan aplikasi, serta kebijakan baru yang akan diterapkan.

Diharapkan seluruh jajaran dapat segera beradaptasi dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat selama masa transisi berlangsung.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung implementasi AHU Rebuild secara optimal serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima dan tanpa hambatan. (jpnn)

Mekanisme ini disebut sebagai upaya mengaktifkan "invisible hand" atau tangan tak terlihat guna memaksa perbankan mengoptimalkan penyaluran kredit ke sektor produktif.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Mencapai 5,5 Persen di Kuartal I-2026

Purbaya menyebut kebijakan itu tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Dia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang bisa menggerakkan perekonomian.

“Nggak selalu program prioritas. Saya sebetulnya nggak peduli di mana mereka taruh (dana), secara teoretis ya. Tapi, begitu taruh di situ, dia (dana) akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand,” jelas Menkeu.

“Jadi, strategi kita di belakang seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Apresiasi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL itu diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Purbaya Kembali Guyur Bank Himbara Rp 100 Triliun

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.(antara/jpnn)

Salah satu laga utama yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Ronald Mastrana Siahaan melawan Windri Patilima di kelas lightweight.

Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026 pukul 20.35 WIB dan disiarkan secara pay-per-view melalui platform Vidio. Gelaran ini menjadi bagian dari rangkaian pembuka musim kompetisi One Pride MMA 2026.

Ronald Siahaan datang sebagai juara bertahan dengan rekor 8-2-0 dan performa impresif dalam beberapa laga terakhir.

Baca Juga: One Pride MMA: Duel Preman Pensiun vs Pinter Berantem Panaskan OP 89

Petarung asal Bogor yang dikenal dengan julukan “The Kick of Death” itu memiliki gaya bertarung agresif dengan kemampuan striking eksplosif serta penyelesaian cepat melalui KO/TKO maupun submission.

Di sisi lain, Windri Patilima tampil sebagai penantang dengan rekor 11-2-0 dan pengalaman bertanding yang lebih banyak setelah turun dari divisi welterweight.

Chief Operating Officer One Pride MMA, Suwardi, mengatakan ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi para petarung nasional.

“Fight Night 89 ini bukan cuma soal pertandingan, tapi juga jadi ajang pembuktian buat para petarung terbaik Indonesia,” ujar Suwardi, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4).

Baca Juga: One Pride MMA 88 Hadirkan 8 Laga Internasional dan Perebutan Sabuk Juara

Dia menambahkan, tingginya antusiasme publik terlihat dari perhatian terhadap laga utama. Apalagi untuk laga Ronald lawan Windri.

Selain laga utama, ajang ini juga menghadirkan inovasi melalui kelas Hystrike yang mempertemukan karakter berbeda dalam satu oktagon.

Managing Director Vidio, Hermawan Sutanto, menilai kolaborasi ini memperkuat eksposur olahraga MMA Indonesia.

Baca Juga: Kejuaraan Nasional Tarung Bebas: Yudi Cahyadi Raih Sabuk One Pride MMA

“Melalui Fight Night 89, kami ingin membuka peluang lebih luas bagi MMA Indonesia untuk dikenal di kancah global,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum KOBI Ardiansyah Bakrie, menyatakan program tersebut membuka peluang bagi petarung nasional untuk menembus kompetisi internasional.

“Program ini membuka pintu bagi fighter Indonesia untuk tampil dan menunjukkan kemampuan hingga ke panggung UFC,” ujarnya. (jlo/jpnn)

Berdasar penyelidikan sementara, lima pelaku, yakni SA; DH; NU; DR dan IS, menghabisi nyawa Egi Ramadan, 30 dan Hisam Adnan, 30, hanya karena tersinggung dengan ucapan korban.

“Dugaannya karena tersinggung dengan ucapan korban,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang, Jumat (10/4).

Menurutnya, berdasar pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku, peristiwa bermula saat korban Egi Ramadan bersama rekannya Hisam Adnan dan Budi Listiyono, 25, asal Semarang, Jawa Tengah mengonsumsi minuman keras di dermaga Pelabuhan Benoa.

Baca Juga: Gercep, Polisi Bali Tangkap Lima Pelaku Pembakar Dua Pria di Benoa Denpasar

Dalam kondisi terpengaruh alkohol, korban Egi menghubungi salah satu pelaku berinisial IS melalui video call.

“Korban Egi mengancam akan membunuhnya karena ditinggalkan saat pesta minuman keras,” kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto.

Situasi kemudian memanas setelah kedua pihak saling menantang untuk bertemu.

Korban bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi yang telah disepakati, yakni di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Baca Juga: Aksi OTK Bakar Dua Pria di Benoa Bali Tergolong Sadis, Temuan Polisi Mengejutkan

Setibanya di lokasi, tiga korban yang dalam kondisi mabuk duduk di tempat tersebut.

Tak lama berselang, lima pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan penyerangan secara brutal terhadap korban.

Para pelaku memukul korban dengan tangan kosong, batu, dan balok kayu, serta menendang secara berulang kali.

Baca Juga: Pelabuhan Benoa Geger, Dua Pria Tewas Dibakar Sekelompok Pria tak Dikenal

Dalam kejadian tersebut, saksi Budi Listiyono berhasil melarikan diri untuk menyelamatkan diri.

Sekitar 30 menit kemudian, saat situasi mulai sepi, saksi Budi Listiyono kembali ke lokasi dan mendapati kedua korban dalam kondisi tidak berdaya, tetapi masih hidup.

Namun, nahas para pelaku kembali datang ke lokasi dan melanjutkan aksi kekerasan.

Dalam aksi terakhirnya, para pelaku menyiram kedua korban dengan bensin dan membakarnya sebelum akhirnya meninggalkan lokasi kejadian.

Setelah para pelaku pergi, saksi kembali ke tempat kejadian dan menemukan kedua korban dalam kondisi terbakar dan diduga telah meninggal dunia.

Saksi kemudian meminta bantuan warga dan pecalang. Tak lama berselang, pelaku akhirnya berhasil diamankan di sejumlah tempat berbeda di Denpasar. (lia/JPNN)

Kasus ini terungkap ketika salah satu korban mendatangi kantor BKPSDM Kabupaten Gresik dengan membawa dokumen yang diduga sebagai Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dan PPPK.

Dokumen tersebut mencantumkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 23 Februari 2024, tetapi baru diterima korban pada April 2026.

Dari hasil verifikasi awal, ditemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari ketidaksesuaian alur administrasi, format dokumen, hingga mekanisme penempatan.

Baca Juga: Meski WFH, ASN di Surabaya Tetap Diminta Kerja Bakti Setiap Jumat

Dalam dokumen tersebut, para korban disebutkan ditempatkan di sejumlah perangkat daerah, seperti Bagian Humas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Bagian Umum, hingga Dinas Sosial.

Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo mengungkapkan berdasarkan keterangan korban, mereka menyetorkan uang kepasa oknum pelaku.

Jumlahnya bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta. Korban diiming-iming dapat diloloskan menjadi ASN tanpa melalui prosedur resmi.

"Sebagai bentuk kehadiran pemerintah BKPSDM telah mengundang seluruh korban untuk diberikan pendampingan, termasuk fasilitasi pelaporan kepada aparat penegak hukum," kata Agung, Jumat (10/4).

Baca Juga: Harapan Jadi ASN Pupus, Warga Gresik Diduga Tertipu SK Palsu

Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan akan mengawal proses ini hingga ke ranah hukum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Agung menjelaskan bahwa sistem rekrutmen ASN telah terintegrasi secara nasional melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” tuturnya.

Diajuga menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

“Kami menyediakan kanal resmi untuk pengecekan keabsahan NIP melalui website BKPSDM. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi,” ucapnya.

Pemkab Gresik mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap informasi diperoleh melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari praktik penipuan serupa. (mcr23/jpnn)

Peningkatan angkat tersebut dinilai menggambarkan peningkatan daya beli masyarakat masih kuat.

CEO PT Alto Network Gretel Griselda mengungkapkan tingkat konsumtif masyarakat bertumbuh, terutama selama Ramadan.

Namun, tercatat, jumlah pembelian atau ticket size sekali transaksi menurun 16 persen.

Baca Juga: Hormati Proses Hukum, PP Properti Bakal Lanjutkan Proyek The Alton Apartment

Artinya masyarakat cenderung menahan diri belanja dalam jumlah besar.

"Pembelian kopi, apakah jadinya tidak melakukan pembelian kopi sehari-hari? Masih, tapi mungkin average ticket size-nya yang tadinya Rp 100 ribu menjadi Rp 80 ribu, seperti itu," kata Gretel dalam Konferensi Pers Bisnis Update & Peresmian ASKARA Connect & ASKARA Collab PT ALTO Network, di Jakarta Selatan, Kamis, (9/4)

Greta berpendapat volatilitas global dan konflik geopolitik beberapa bulan terakhir belum memberikan dampak penghambat yang berarti bagi pertumbuhan transaksi.

Kendati kondisi geopolitik Timur Tengah menekan daya beli masyarakat, Alto memproyeksikan pertumbuhan transaksi mendatang tetap mengarah ke sisi positif.

Baca Juga: Sehari Bisa Layani 16 Juta Transaksi, ALTO Terus Pacu Pertumbuhan Ekonomi Digital Nasional

Gretel menyatakan sinyal pertumbuhan positif ini terlihat dari data catatan transaksi yang terus menunjukkan kenaikan secara konsisten.

Namun, dia memprediksi tingkat pertumbuhannya tidak akan sepesat capaian sebelumnya.

Alto memprediksi pertumbuhan bakal terus berlangsung dalam satu tahun ke depan, namun dengan ritme yang lebih moderat.

Baca Juga: Kolaborasi iForte, iFortepay, & ALTO Perkuat Infrastruktur Keuangan Digital di Indonesia

“Jadi, kami rasa peningkatannya akan lebih sedikit, tetapi sampai saat ini kembali, karena kami tidak lihat tiga bulan terakhir atau dua bulan terakhir. Sebenarnya sudah terjadi dalam satu tahun terakhir kondisi global juga sudah cukup volatile,” ujar Gretel.

“Kalau dilihat dari itu, kalau kami ngomongnya sampai satu tahun ke depan kami masih melihat sepertinya masih positif," imbuhnya. (mcr31/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga: Koleksi Alto Privee x The Setyohadis Cerminkan Hubungan Erat Ibu dan Anak

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial HC (54), warga Dusun Batang Moncak, Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean.

Kasus ini terungkap setelah Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menerima informasi dari masyarakat pada Kamis 9 April 2026.

Informasi itu terkait adanya aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi untuk operasional mesin tambang emas ilegal jenis dongfeng di wilayah Pangean.

Baca Juga: Polda Riau dan Polis Melaka Gelar Pertemuan, Ini yang Dibahas

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan setelah mendapat informasi, tim langsung melakukan penyelidikan di kawasan Jembatan Tepian Rajo, Desa Pulau Tonga, Kecamatan Pangean.

Di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil pikap Chevrolet bernomor polisi BA 8082 L yang digunakan untuk mengangkut BBM.

“Saat penggerebekan, pelaku tengah memindahkan solar di halaman belakang rumah,” kata Kombes Ade Jumat (10/4).

Tim di sana juga menemukan 30 jeriken berisi BBM solar, serta satu unit mesin isap yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut.

Baca Juga: Rafles Tertimbun Longsor Tambang Emas Ilegal di Jayapura

“Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen atau izin resmi terkait pengangkutan maupun niaga BBM subsidi. Aktivitas ilegal tersebut langsung kami hentikan,” ungkap Kombes Ade.

Barang bukti yang diamankan, antara lain, satu unit mobil pikap, sekitar 1.200 liter BBM solar terdiri dari 300 liter dalam tangki modifikasi dan 900 liter di jeriken, serta peralatan pendukung lainnya.

Pelaku kemudian dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara barang bukti diamankan di Mako Polsek Pangean Polres Kuansing.

Baca Juga: Jamin BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Purbaya Sebut RI Punya Bantalan Rp 420 Triliun

“Kami memastikan akan menindak tegas praktik-praktik ilegal seperti ini yang merugikan masyarakat, bahkan negara,” kata Kombes Ade.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian menjelaskan modus yang digunakan pelaku ialah membeli BBM subsidi dari SPBU.

Kemudian, pelaku melakukan penimbunan untuk dijual kembali sebagai pasokan bahan bakar aktivitas tambang emas ilegal demi meraup keuntungan.

“Jadi, mereka ini membeli dengan harga subsidi. Kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal kepada pelaku-pelaku tambang emas ilegal di wilayah Kuansing,” kata Teddy.

Atas perbuatan itu, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Juncto Pasal 20 Huruf c dan d KUHP.

“Kami berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, seperti penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan merugikan negara,” katanya. (mcr36/jpnn)

Kurang dari 10 jam seusai kejadian, aparat gabungan dari Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, Satreskrim Polresta Denpasar dan Jatanras Polda Bali akhirnya berhasil menangkap para pelaku.

Lima orang pelaku berinisial SA; DH; NU; DR dan IS diamankan di sejumlah tempat berbeda di Kota Denpasar, Bali.

Penyidik membutuhkan waktu 1 X 24 jam untuk menetapkan lima pelaku sebagai tersangka penganiayaan berat yang mengakibatkan Egi Ramadan, 30, asal Plumbon, Cirebon, Jawa Barat dan Hisam Adnan, 30, asal Genuk, Semarang, Jawa Tengah, tewas terbakar.

Baca Juga: Pelabuhan Benoa Geger, Dua Pria Tewas Dibakar Sekelompok Pria tak Dikenal

“Semua pelaku berasal dari Jawa Barat,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo Simatupang, Jumat (10/4) sore.

Menurut Kombes Leonardo Simatupang, penangkapan terhadap lima pelaku dilakukan secara cepat di sejumlah lokasi berbeda,

“Keberhasilan ini berkat bantuan kepala lingkungan dan pecalang yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Benoa,” kata Kombes Leonardo Simatupang.

Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto mengatakan pelaku NU diamankan di Pelabuhan Benoa pada pukul 12.45 WITA.

Baca Juga: Aksi OTK Bakar Dua Pria di Benoa Bali Tergolong Sadis, Temuan Polisi Mengejutkan

Tiga pelaku lainnya, yakni IS, DH, DR ditangkap di sebuah tempat indekos di Jalan Tukad Badung, Denpasar Selatan sekitar pukul 13.30 WITA.

Pelaku terakhir berinisial SA diringkus di Jalan Batas Dukuh Sari, Denpasar Selatan pada pukul 14.45 WITA.

Sebelumnya, kejadian mengerikan itu berlangsung di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, pukul 03.30 WITA.

Baca Juga: Mahasiswa Dibakar Teman Kampus, Kompol Rachmad Bongkar Fakta Mengejutkan

Berdasarkan keterangan saksi Yos Barliansyah, 56, dirinya sempat mendengar keributan di depan tempat tinggalnya sekitar pukul 04.30 WITA.

Saat memeriksa keluar, saksi Yos Barliansyah melihat aksi keji sejumlah orang yang tengah membakar korban.

Karena ketakutan, saksi segera menghubungi Kelian Adat Banjar Pesanggaran yang langsung menerjunkan petugas Pecalang ke lokasi kejadian.

Saksi lainnya, Wayan Diyantara, yang merupakan petugas Pecalang Banjar Adat Pesanggaran, tiba di TKP sekitar pukul 05.00 WITA.

Di TKP, saksi Wayan Diyantara menemukan kobaran api di area rawa depan Restoran Betuna Sirip Biru.
Setelah memastikan ada korban yang terbakar, pihak Pecalang segera melapor ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa.

Tidak lama berselang, kasus ini akhirnya terungkap. (lia/JPNN)

Perwakilan Warga Lontar Payumi mengatakan Jembatan Kali Peng merupakan akses penghubung antara Desa Lontar dengan Alang-Alang.

"Jembatan sudah rusak sejak 2020 atau kurang lebih enam tahun yang lalu sampai sekarang belum ada perbaikan," ucap Payumi kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Menurut Payumi, jembatan tersebut belum pernah ada perbaikan sama sekali semenjak pertama kali dibangun 20 tahun silam.

Baca Juga: Garap Pasar Afrika, SIG Ekspor 90 Ribu MT Klinker ke Mauritania

"Kondisi jembatannya sekarang memprihatinkan, sudah banyak korban seperti mobil muatan sembako terperosok, angkutan es ikan jatuh, dan beberapa motor ada yang tercebur," ungkapnya.

Melihat kondisi jembatan rusak parah, kata Payumi, warga bersama perangkat desa setempat tidak tinggal diam, beberapa kali sudah menghadap dinas terkait.

"Kami meminta agar jembatan diperbaiki sejak 2024. Bahkan, pernah bersurat kepada bupati untuk audensi, tetapi permintaan belum mendapatkan respons," kata dia.

"Setiap kami datang ke Kantor DPUPR Kabupaten Serang hanya dijanjikan bahwa 2025 pada anggaran murni jembatan akan dibangun, tetapi nihil warga hanya diberikan harapan palsu," sambungnya.

Baca Juga: Siap-siap! Pemko Pekanbaru Akan Bongkar Bangunan Liar di Bawah Jembatan Siak I

Dia mengungkapkan keberadaan Jembatan Kali Peng sangat penting bagi warga dikarenakan menjadi jalan rantai perekonomian masyarakat.

Ditambah lagi, kata dia, jarak Jembatan Kali Peng dengan tempat pelelangan ikan (TPI) Desa Lontar sangat dekat yang merupakan pusat perputaran perekonomian di daerah tersebut.

"Selama ini masyarakat sangat kesulitan ketika mengangkut hasil panen ikan dari tambak maupun hasil nelayan melaut," tuturnya.

Baca Juga: Pemprov Riau Punya Utang Rp300 M, Kontraktor Jembatan Mahato Berharap Pusat Turun Tangan

Maka dari itu, pihaknya berharap Jembatan Kali Peng bisa segera mendapatkan perhatian pemerintah dengan diperbaiki sebelum berganti tahun.

"Kami hanya dijanji-janjikan saja, kalau seandainya tahun ini tidak kunjung dibangun kami atas nama masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di Pemkab Serang," tegasnya.(mcr34/jpnn)

"Euforia masyarakat akan sangat besar, bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, dari empat tahun lalu," kata Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong, Minggu (5/5).

Menurut Usman, jangkauan infrastruktur penyiaran yang luas milik TVRI meningkatkan euphoria masyarakat.

TVRI sendiri memiliki 188 pemancar serta 34 stasiun daerah yang tersebar di berbagai wilayah provinsi.

Baca Juga: Jordi Amat Kartu Merah, Persija Jakarta Dikalahkan Bhayangkara FC

Kondisi tersebut memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan.

Wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses siaran juga bisa menikmati Piala Dunia 2026.

Sebagai lembaga penyiaran publik pemerintah sekaligus official host broadcaster piala dunia, TVRI juga mengemban tanggung jawab menghadirkan siaran yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengusung tema Bola Gembira dalam penyiaran Piala Dunia 2026, Usman menjelaskan makna filosofisnya ialah menghadirkan kegembiraan kepada masyarakat.

Baca Juga: Buang Peluang, Persija Jakarta Ditahan Imbang Dewa United

Menurut dia, hal itu sesuai harapan yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto kepada TVRI.

“Kami ingin menghadirkan kegembiraan melalui tontonan Piala Dunia,” kata Usman. (ant)

Baca Juga: Persija Jakarta Kantongi Pemain Asing yang Dibuang

Mereka yang dimaksud ialah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari sektor ganda putra serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).

Fajar/Fikri melangkah ke empat besar setelah mengalahkan pasangan Taiwan Lee Fang-chih/Lee Fang-jen straight game 21-15, 21-18.

Selanjutnya, pasangan asal SGS Bandung tersebut menunggu pemenang laga antara Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea) melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia). dua gim langsung 21-12, 21-16.

Baca Juga: BAC 2026: Jonatan Christie Gugur, Tunggal Putra Indonesia Habis

Raihan yang diraih ganda putri asal klub PB Djarum tersebut melanjutkan tren positif sebelumnya saat menang atas pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee 21-17, 21-16.

Pada babak semifinal, pasangan ranking 53 dunia itu sudah ditunggu wakil China Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Pasangan nomor satu dunia itu melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Taiwan Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu, dengan skor 21-14, 21-13.

Sementara itu, hasil berbeda dialami Jonatan Christie (tunggal putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra).

Baca Juga: BAC 2026: 5 Wakil Indonesia Siap Hadapi Ujian Berat di Perempat Final

Ketiganya harus terhenti di babak perempat final setelah menelan kekalahan dari lawannya masing-masing.

Rencananya babak semifinal Badminton Asia Championships 2026 akan digelar Sabtu (11/4) di Ningbo Olympic Sports Center.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui layar kaca TVRI Sports.(bac/mcr16/jpnn)

Baca Juga: BAC 2026: Alwi Farhan Tersingkir, Mengaku Sempat Terpancing Emosi

Hasil lengkap wakil Indonesia di perempat final BAC 2026

Lapangan 1

• Ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (5) vs. Lee Fang-chih/Lee Fang-jen (Taiwan) 21-15, 21-18

Lapangan 2

• Tunggal putra: Jonatan Christie (3) vs. Ayush Shetty (India) 21-23, 17-21
• Ganda putri: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs. Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang/6) 11-21, 16-21
• Ganda putri: Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs. Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang/5) 21-12, 21-16
• Ganda putra: Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi vs. Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea/1) 15-21, 18-21

Lonjakan signifikan di berbagai lintasan tidak menjadi hambatan, melainkan momentum pembuktian bahwa layanan penyeberangan nasional mampu tetap berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Keberhasilan ini selaras dengan pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menegaskan seluruh moda transportasi—darat, kereta api, laut, dan udara—berjalan optimal.

Baca Juga: Lonjakan Truk Logistik Padati Pelabuhan Ketapang, Kolaborasi ASDP & Stakeholder Jadi Kunci

Menhub Dudy memastikan tidak terdapat kendala menonjol, baik pada arus mudik maupun arus balik tahun ini.

Capaian tersebut diperkuat oleh berbagai hasil survei independen.

Survei ITS mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,15 atau masuk kategori baik, meningkat 3,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Lembaga KedaiKOPI menunjukkan 88,8 persen responden merasa puas terhadap manajemen mudik pemerintah.

Baca Juga: ASDP Percepat Layanan, Antrean Ketapang–Gilimanuk Aman dan Tetap Bergerak

Sementara itu, Indikator mencatat tingkat kepuasan sebesar 85,3 persen di kalangan pemudik—menegaskan bahwa layanan transportasi nasional berjalan optimal di tengah tekanan trafik tinggi.

Dari survey tersebut, diketahui IKM layanan pada moda penyeberangan pada moda penyeberangan tercatat mencapai nilai 77,48.

Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap aspek pelayanan selama periode Angkutan Lebaran.

Baca Juga: Puncak Arus Balik Lebaran Menguat di Ketapang, ASDP Jaga Layanan Tetap Terkendali

Di lapangan, dinamika operasional tetap terjadi, terutama di titik krusial seperti Pelabuhan Gilimanuk.

Kepadatan sempat berlangsung selama dua hari pada puncak arus mudik.

Namun, kondisi tersebut berhasil diurai secara efektif pada hari ketiga melalui langkah strategis—mulai dari penerapan buffer zone, percepatan layanan kendaraan besar, hingga prioritas penyeberangan bagi kendaraan roda dua.

Baca Juga: Tunda Pengalihan Lintasan Siwa-Kolaka, ASDP Pastikan Layanan dan Sistem Tiket Optimal

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi erat lintas sektor.

Sinergi antara ASDP, Kementerian Perhubungan, TNI, Kepolisian, KSOP, BPTD, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas layanan.

“Kami mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam memastikan layanan tetap optimal di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman,” ucap Heru Widodo.

Sejak awal periode Angkutan Lebaran, ASDP telah mengantisipasi lonjakan trafik melalui strategi terukur di empat cabang utama—Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Optimalisasi armada dilakukan secara dinamis dengan dukungan pola operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus layanan. Selain itu, buffer zone diaktifkan dan personel diperkuat di titik-titik krusial pelabuhan.

Dampak Signifikan Stimulus

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengungkapkan kebijakan tarif tunggal yang disertai stimulus diskon memberikan dampak nyata.

Hingga 31 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, realisasi penyerapan stimulus mencapai Rp 30,05 miliar atau 84,52 persen dari target dengan tingkat penerima manfaat mencapai 116,92 persen.

“Capaian ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kebijakan yang mempermudah akses layanan penyeberangan,” jelasnya.

Lebih jauh, digitalisasi melalui platform Ferizy menjadi tulang punggung peningkatan layanan.

Sistem reservasi yang terintegrasi mampu mengatur arus kendaraan dan penumpang lebih tertib, sekaligus menekan antrean selama periode padat.

Secara kumulatif, sejak H-8 hingga H+8 pukul 06.00 WIB, total penumpang di 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4.722.213 orang, meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 4.430.006 orang.

Sementara itu, total kendaraan mencapai 1.215.273 unit atau naik 8 persen dari 1.125.178 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

ASDP berkomitmen memperkuat kualitas layanan melalui inovasi berkelanjutan dan peningkatan standar operasional untuk ke depannya.

Komitmen ini memastikan setiap perjalanan pengguna jasa tetap aman, nyaman, dan penuh kepastian—bahkan di tengah puncak mobilitas nasional. (mrk/jpnn)

Kasus ini mencuat setelah sembilan korban mendatangi kantor BKPSDM Gresik pada 6 April 2026 dengan membawa dokumen yang diduga Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS dan PPPK.

Namun, hasil verifikasi menemukan banyak kejanggalan, mulai dari alur administrasi, format dokumen, hingga mekanisme penempatan.

Dalam dokumen tersebut, korban disebut ditempatkan di sejumlah perangkat daerah, seperti Bagian Humas, Ortala, Bagian Umum, hingga Dinas Sosial.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Awasi Ketat WFH ASN, Laporan Kinerja Wajib Rutin

Yang mencurigakan, dokumen juga mencantumkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 23 Februari 2024, tetapi baru diterima korban pada April 2026.

Para korban diketahui telah menyetor uang kepada oknum pelaku dengan nominal bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp150 juta.

Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Dwi Setyo Utomo menegaskan seluruh proses rekrutmen ASN dilakukan secara resmi melalui sistem nasional milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Seluruh proses pendaftaran dan seleksi ASN dilakukan secara resmi melalui portal SSCASN milik BKN. Di luar mekanisme tersebut dapat dipastikan tidak resmi,” ujar Agung.

Baca Juga: Harapan Jadi ASN Pupus, Warga Gresik Diduga Tertipu SK Palsu

Dia juga memastikan pada 2026 Pemkab Gresik tidak membuka rekrutmen CPNS.

BKPSDM Gresik telah memfasilitasi pendampingan terhadap korban, termasuk membantu pelaporan ke aparat penegak hukum.

Pemkab Gresik memastikan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: ASN di Surabaya Wajib Gunakan Transum & Kendaraan Listrik Setiap Selasa

Masyarakat diimbau lebih waspada dan tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi.

"Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan ASN di luar prosedur resmi,” tuturnya.

Untuk memastikan keabsahan data, masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui kanal resmi BKPSDM Gresik pada menu Informasi Publik-Validasi NIP ASN: https://bkpsdm.gresikkab.go.id/pages/validasi-nip-asn-kabupaten-gresik. (mcr12/jpnn)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam ajang Anugerah Lingkungan di Jakarta, Selasa (7/4).

Predikat Hijau bukan sekadar simbol kepatuhan, melainkan pengakuan atas upaya perusahaan yang dinilai melampaui standar pengelolaan lingkungan yang diwajibkan pemerintah.

Baca Juga: Paiton Energy Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Situbondo dan Probolinggo

Bagi PT. Paiton Energy, capaian bukan yang pertama. Perusahaan berhasil mempertahankan peringkat Hijau yang juga diraih pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Fazil Erwin Alfitri menyebut penghargaan ini sebagai cerminan visi jangka panjang perusahaan.

Menurutnya, upaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan pelestarian lingkungan menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan operasional.

“Keberhasilan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab ekologis dan sosial,” ujar Fazil dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Baca Juga: Paiton Energy Bantu UMKM Jadi Lebih Kompetitif

Hal senada disampaikan Chief Financial Officer Bayu Widyanto, bahwa pencapaian tak lepas dari strategi perusahaan yang mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kebijakan bisnis dan keuangan.

Investasi pada teknologi ramah lingkungan serta program pemberdayaan masyarakat dinilai memberi dampak nyata sekaligus menjaga stabilitas kinerja jangka panjang.

Sejumlah program unggulan turut menjadi penopang capaian tersebut, mulai dari konservasi hutan dan mangrove, pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat, hingga inovasi dalam pengelolaan limbah.

Baca Juga: Paiton Energy - PMI Membuka Cahaya Baru Bagi Warga Probolinggo Lewat Operasi Katarak

Upaya tersebut juga sejalan dengan target transisi energi nasional menuju net zero emission.

Paiton Energy menegaskan akan terus mendorong praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. (rdo/jpnn)

Baca Juga: Paiton Energy–POMI Tanam 2.500 Mangrove, Perkuat Ketahanan Pesisir Probolinggo

Hal ini sebagai langkah mendukung efisiensi operasional sekaligus penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu layanan publik masyarakat.

“Penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk Work From Home (WFH) menjadi salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi BBM,” jelas Dadan dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Baca Juga: Kepala BGN Jelaskan Urgensi Pembelian Motor Listrik untuk Kepala SPPG, Ini Alasannya

BGN juga menerapkan skema kerja bergilir bagi unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan menjalankan sistem kombinasi antara Work From Office (WFO) dan WFH secara terjadwal.

“Bagi yang melayani masyarakat WFH dilakukan bergantian. Yang WFO Jumat akan WFH Senin, begitu juga sebaliknya,” tambah Dadan.

Meski bekerja dari rumah, Dadan menegaskan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai tetap menjadi prioritas utama.

Dia menekankan pentingnya menjaga kelancaran komunikasi selama jam kerja.

Baca Juga: Bersalaman dengan Nanik BGN, Presiden Prabowo Perintahkan SPPG Jelek Ditertibkan

“Untuk menjamin produktivitas dan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas kedinasan selama WFH, seluruh pegawai wajib menyalakan alat komunikasi dan merespons dengan cepat setiap instruksi dan atau arahan dari pemimpin mulai pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan 16.00 waktu setempat,” tegasnya.

Dadan pun berharap agar para pegawai dapat merespons pesan pekerjaan serta menjawab panggilan telepon, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sedang dalam perjalanan udara.

“Diminta membalas pesan pekerjaan dengan ketentuan paling lama lima menit, menanggapi panggilan telepon pekerjaan dengan ketentuan kurang dari tiga kali nada panggilan,” sambung Dadan.

Baca Juga: Dadan Hindayana Beberkan 93 Persen Anggaran BGN Rp 268 Triliun ke MBG, Ini Perinciannya

BGN berharap kebijakan ini dapat mendukung efisiensi penggunaan energi sekaligus memastikan kinerja organisasi tetap optimal dalam menjalankan program-program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dana juga mengatakan tidak semua unit kerja di lingkungan BGN menerapkan bekerja dari rumah (WFH) secara penuh, kendati adanya kebijakan yang bertujuan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Unit yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan akan menerapkan skema kerja kombinasi, yakni Work From Office (WFO) dan WFH.

Baca Juga: Tindaklanjuti Pesan Presiden, BGN Ketatkan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspensi

"Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, melaksanakan tugas kedinasan dengan mekanisme WFO dan WFH masing-masing sebesar 50 persen yang diatur pelaksanaannya pada hari Senin dan hari Jumat," terangnya.

Kebijakan WFH juga tidak berlaku bagi sejumlah posisi yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ahli Gizi, dan Akuntan yang bertugas dalam pelayanan dan operasional strategis.

"Bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, operasional strategis, pengamanan dan tugas lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik maka tetap melaksanakan tugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," lanjut Dadan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara berjenjang oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta Kepala KPPG, khususnya dalam memastikan kehadiran dan kinerja pegawai tetap sesuai ketentuan.

Dadan menegaskan penerapan WFH ini dilakukan secara terukur dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 April 2026 hingga pemberitahuan lebih lanjut, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. (mrk/jpnn)

Aspirasi itu mengemuka dalam Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan yang digelar di tiga daerah tersebut. Warga dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai percepatan transisi energi tidak cukup hanya berfokus pada target penurunan emisi. 

"Kebijakan energi juga harus inklusif, menghormati kearifan lokal, dan mengutamakan kepentingan publik," kata Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, Jumat (10/4).

Dia menyebutkan, di Sumatera Utara, hasil penelitiannya menunjukkan 70 persen warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak pembakaran batu bara. Narasi bahwa energi bersih mahal membuat agenda transisi energi kurang diminati. 

Baca Juga: Efisiensi Energi dan Inovasi Limbah, PPLI Raih PROPER Hijau dari Kementerian LH

“Jika nantinya pensiun dini PLTU dijalankan dan transisi energi dilakukan, yang penting adalah adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak karena semua ini berkaitan dengan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.

Sementara di Jawa Barat, rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 disebut mendapat sambutan positif dari nelayan dan pekerja pengupas rajungan.

Mereka menilai keberadaan fasilitas jetty pengangkutan batu bara selama ini mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada hasil tangkapan. 

"Menurunnya hasil tangkapan rajungan membuat pendapatan masyarakat ikut tertekan," kata pengupas rajungan dari Desa Waruduwur, Indramayu, Wiwid.

Baca Juga: Lewat Transisi Energi, Pertamina Ubah Desa Rentan Jadi Tangguh dan Mandiri

Di Sumatera Barat, persoalan transisi energi disebut bukan semata pada aspek teknologi, melainkan juga pada tata kelola.

Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menilai konflik dalam proyek energi, seperti PLTP di Gunung Talang, muncul karena minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal. 

"Akibatnya, proyek energi skala besar rentan dipandang sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan warga," kata Diki.

Baca Juga: Panggil Menteri ESDM, Prabowo Perintahkan Percepatan Transisi Energi

Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice Universitas Andalas, Apriwan, mengatakan tantangan transisi energi di daerah juga dipicu oleh ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional yang sentralistik dengan kondisi lokal. 

Dari analisis sejumlah proyek energi baru terbarukan di Sumatera Barat, Dia menemukan persoalan berupa resistensi sosial, konflik tanah ulayat, krisis kepercayaan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. 

Menurut Apriwan, kondisi tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap transisi energi, melainkan sebagai sinyal adanya kesenjangan keadilan dalam tata kelola energi. 

"Transisi energi yang adil perlu mengintegrasikan kerangka global dengan nilai-nilai lokal, seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta Salingka Nagari," ucap Apriwan.

Sementara itu, Onrizal dari Green Justice Indonesia menyebut transisi energi berkeadilan di Sumatera Utara bukan hanya mandat nasional, tetapi juga peluang strategis untuk membangun ekonomi hijau yang lebih adil sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Direktur Rhizoma, Meiki Paendong, menambahkan bahwa pensiun dini PLTU tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya mengganti teknologi untuk menekan emisi. Menurut dia, proses tersebut juga harus memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas PLTU. 

“Suara warga lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan,” kata Meiki. 

Isu ini mengemuka di tengah sorotan terhadap arah kebijakan energi nasional. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC), target Net Zero Emission 2060, serta berbagai kebijakan percepatan energi baru terbarukan. 

Di sisi lain, implementasinya dinilai masih menghadapi hambatan, termasuk belum terlaksananya pensiun dini PLTU dan minimnya pelibatan masyarakat dalam sejumlah proyek energi baru terbarukan. (esy/jpnn)

Ia merupakan representasi dari visi besar pembangunan bangsa yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses gizi, kebijakan ini menjadi intervensi strategis yang menyasar akar persoalan.

Dalam perspektif Human Capital Theory, investasi pada manusia termasuk kesehatan dan nutrisi yang merupakan determinan utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964).

Baca Juga: Proyek MBG Ikut Bantu Peningkatan Penjualan Kendaraan Niaga Suzuki

Dengan demikian, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesejahteraan, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara sistematis sejak 2025 dengan menyasar kelompok rentan seperti pelajar, balita, dan ibu hamil.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik global yang menempatkan intervensi gizi sebagai fondasi pembangunan manusia sejak usia dini.

Namun demikian, jika dilihat dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya.

Baca Juga: Dadan Hindayana Beberkan 93 Persen Anggaran BGN Rp 268 Triliun ke MBG, Ini Perinciannya

Data United Nations Development Programme menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia berada pada kisaran 0,713, masih di bawah Malaysia (0,810) dan Thailand (0,803), serta jauh tertinggal dari South Korea yang telah melampaui 0,920 (UNDP, 2024).

Kesenjangan ini mencerminkan bahwa tantangan kualitas SDM Indonesia bersifat struktural.

Dari sisi kesehatan, prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21–22 persen lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand yang telah berhasil menurunkannya secara signifikan (World Bank, 2023; UNICEF, 2024).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur secara Optimal

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi berdampak langsung terhadap perkembangan kognitif anak dan produktivitas ekonomi di masa depan.

Dalam sektor pendidikan, hasil OECD melalui PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi Indonesia masih berada di bawah rata-rata global.

Hal ini memperkuat keterkaitan erat antara status gizi dan kualitas pembelajaran.

Pendekatan kebijakan makan bergizi gratis juga sejalan dengan capability approach dari Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan sejati adalah ketika individu memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Sen, 1999).

Nutrisi yang cukup menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan kapasitas tersebut. Dari sisi ekonomi, program ini memiliki nilai strategis yang tinggi.

Studi World Bank menunjukkan bahwa investasi pada sektor gizi memiliki tingkat pengembalian yang signifikan, bahkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi berlipat melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja (World Bank, 2020).

Dengan demikian, program ini bukan beban fiskal, melainkan investasi jangka panjang.

Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain, melainkan oleh implementasi. Dalam perspektif Public Policy Implementation, kegagalan sering terjadi pada tahap pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi, pengawasan, dan akurasi data (Pressman & Wildavsky, 1973).

Risiko seperti inefisiensi, salah sasaran, hingga kebocoran anggaran harus diantisipasi secara serius.

Dalam praktiknya, tantangan implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural.

Distribusi pangan dalam skala nasional memerlukan kesiapan infrastruktur logistik, terutama di wilayah terpencil dan 3T.

Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung program ini menjadi faktor penentu keberhasilan.

Tanpa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, potensi ketimpangan distribusi dapat menghambat efektivitas program.

Di sisi lain, keberlanjutan program juga perlu dikaitkan dengan kapasitas fiskal negara.

Program berskala besar seperti ini menuntut alokasi anggaran yang tidak kecil, sehingga diperlukan perencanaan jangka panjang yang matang agar tidak membebani APBN secara berlebihan.

Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini tetap memiliki legitimasi publik sekaligus dampak nyata.

Meski demikian, arah kebijakan ini patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam membangun fondasi bangsa.

Jika dikelola secara konsisten, transparan, dan berbasis data, program makan bergizi gratis berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Pada akhirnya, visi besar Prabowo Subianto tidak hanya diukur dari keberanian merancang program, tetapi dari kemampuan memastikan keberlanjutan dan dampaknya bagi masyarakat.

Dari meja makan rakyat, bukan hanya kebutuhan dasar yang dipenuhi, tetapi masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. 

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi 

Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil membenarkan adanya informasi tersebut.

"Informasinya ada satu ASN aktif yang terlibat dan juga ASN yang non aktif," kata Washil, Jumat (10/4).

Dia mengungkapkan ASN nonaktif yang diduga terlibat bukan kali pertama tersandung kasus serupa.

Baca Juga: Harapan Jadi ASN Pupus, Warga Gresik Diduga Tertipu SK Palsu

"Dulu juga pernah memasukkan THL nonprosedural dan terkena teguran sampai dipecat," ujarnya.

Dalam aksinya, pelaku menawarkan kelulusan menjadi ASN tanpa tes kepada korban. Korban diminta menyetor uang dengan nominal bervariasi.

"Info dari BKPSDM untuk nominal sekitar Rp50 juta sampai Rp75 juta," ungkapnya.

Jumlah korban pun terus bertambah. Dari sebelumnya sembilan orang, kini tercatat sudah mencapai 14 orang.

Baca Juga: ASN di Surabaya Wajib Gunakan Transum & Kendaraan Listrik Setiap Selasa

"Kalau yang masuk ini 14, enggak tahu nanti berkembang atau seperti apa," jelasnya.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait, termasuk BKPSDM. Pelaku juga diduga memalsukan tanda tangan Kepala BKPSDM dalam dokumen SK ASN palsu.

Washil menegaskan apabila terbukti, ASN yang terlibat akan dikenai sanksi berat.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Awasi Ketat WFH ASN, Laporan Kinerja Wajib Rutin

"Termasuk pelanggaran berat. Kemungkinan besar dipecat (ASN yang terlibat)," pungkasnya. (mcr12/jpnn)

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo. 

"Catatan saya, sebaiknya jangan buat pernyataan yang akan memengaruhi kinerja ekonomi kita," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Legislator fraksi Komisi II DPR RI ith menuturkan isu kudeta terhadap Prabowo sebenarnya berdampak terhadap keputusan investasi para pengusaha dalam dan luar negeri. 

Baca Juga: Prabowo Terlalu Kuat, Kecil Kemungkinan Dikudeta

"Kalau pemerintahan dianggap rentan dan negara tidak aman, siapa yang mau investasi," ungkap Deddy.

Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengatakan posisi pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat.

Prabowo, kata Deddy, memiliki dukungan parlemen yang kuat dan diterima banyak rakyat berdasarkan berbagai lembaga survei.

"Militer mendukung, tidak ada gerakan politik yang membahayakan," lanjutnya.

Baca Juga: Hashim Ungkap Ada Upaya Kudeta Prabowo, Pengamat Ingatkan Presiden Mewaspadai Wapres

Deddy pun mempertanyakan pihak yang mau dan punya kekuataan untuk melakukan kudeta terhadap Prabowo seperti ucapan Hashim.

"Jadi tolong hati-hati mengeluarkan pernyataan. Jika kinerja kabinet baik dan kritik publik direspon dengan tepat maka tak ada yang perlu ditakuti," ungkap dia.

Namun, ujar Deddy, pernyataan terkait kudeta terhadap Prabowo bisa membuat kebingungan di tengah masyarakat. 

Baca Juga: Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi dan Anggota Ombudsman RI

"Lawan terkuat Presiden saat ini datang dari dalam pemerintahannya sendiri, bukan dari luar," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim menyatakan di tengah program-program yang dijalankan pemerintah ternyata ada upaya tokoh tertentu mengguncang, menggoyang, dan mengganggu stabilitas nasional.

Menurut Hasim, ada pihak mau menggoyang Presiden Prabowo Subianto yang jabatannya belum sampai satu setengah tahun.

"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional," ujarnya saat membawakan sambutan pada Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4). (ast/jpnn)

"Benar, korban sudah ditemukan. Jenazah saat ini sudah dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Jumat (10/4). 

Korban ditemukan oleh warga yang turut membantu proses pencarian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan berada di tepian sungai di wilayah Desa Lubar, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten OKU Selatan. 

Lokasi penemuan diperkirakan berjarak sekitar 20 kilometer dari titik awal kejadian. 

Baca Juga: 2 Pendaki Hilang di Gunung Dako Tolitoli, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup," ungkap Raymond. 

Dia menambahkan dengan ditemukannya korban, maka operasi pencarian resmi dihentikan. 

Raymond turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian, mulai dari Basarnas Palembang, TNI/Polri, BPBD, Tagana, Damkar hingga masyarakat setempat yang telah bekerja selama proses berlangsung. 

Diaa juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai. 

Baca Juga: Pria Diduga Melompat dari Jembatan 5 Barelang, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

"Kami mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam mengawasi anak-anak yang bermain di area perairan agar kejadian serupa tidak terulang," kata Raymond. (mcr35/jpnn) 

Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Sejarah Siap Terulang?

Faktanya, penyebab boros kuota bukan selalu karena penggunaan besar, melainkan kebiasaan kecil yang berlangsung terus-menerus tanpa disadari. Aktivitas digital yang berjalan otomatis di latar belakang sering kali menjadi 'biang kerok' yang diam-diam menguras data.

Kondisi ini membuat pengisian ulang kuota menjadi rutinitas yang tak terhindarkan. Kini, pengisian kuota bisa dilakukan dengan lebih praktis melalui berbagai platform digital seperti aplikasi GoPay. Selain itu, kebutuhan lain seperti pembelian token listrik juga bisa dilakukan dalam satu layanan, sehingga membantu pengguna mengatur pengeluaran rumah tangga secara lebih efisien.

Memahami pola penggunaan internet menjadi langkah penting agar kuota tidak cepat terkuras. Tanpa kontrol yang tepat, konsumsi data bisa terus berjalan tanpa terasa, hingga akhirnya kuota habis di saat yang tidak diinginkan.

Baca Juga: Turunan Silayur Semarang Sering Terjadi Kecelakaan, Agustina: Tata Ruang Keliru Jadi Biang Kerok

Berikut enam kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi berdampak besar terhadap penggunaan kuota:

1. Streaming Video Kualitas Tinggi
Menonton video dalam resolusi HD hingga 4K memang memberikan pengalaman visual yang lebih tajam. Namun, di balik itu, konsumsi datanya sangat besar. Dalam satu jam, streaming bisa menghabiskan ratusan megabyte hingga beberapa gigabyte. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram kerap memutar video otomatis dengan kualitas tinggi, sehingga penggunaan data meningkat tanpa disadari.

2. Auto Download dan Update Aplikasi
Banyak ponsel memiliki pengaturan pembaruan aplikasi otomatis. Saat fitur ini aktif, aplikasi akan mengunduh update di latar belakang tanpa pemberitahuan. Jika jumlah aplikasi cukup banyak, total data yang terpakai bisa membengkak dalam waktu singkat.

3. Fitur Auto Play di Media Sosial
Auto play membuat video langsung berjalan saat pengguna menggulir layar. Sekilas terlihat praktis, tetapi fitur ini membuat data terus digunakan, bahkan untuk konten yang tidak benar-benar ditonton. Jika dibiarkan aktif, konsumsi kuota akan terus meningkat.

Baca Juga: Gubernur Jateng Janji Relokasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Jangli Semarang

4. Menggunakan Hotspot Tanpa Kontrol
Berbagi koneksi internet lewat hotspot memang memudahkan, tetapi juga berisiko boros kuota. Perangkat lain yang terhubung bisa menggunakan data dalam jumlah besar, apalagi jika digunakan untuk streaming atau mengunduh file. Tanpa pembatasan, kuota bisa habis jauh lebih cepat.

5. Mengabaikan WiFi yang Tersedia
Banyak pengguna tetap memakai data seluler meski tersedia jaringan WiFi. Padahal, WiFi bisa menjadi solusi untuk aktivitas berat seperti download atau update aplikasi. Kebiasaan ini sering terjadi karena lupa mengganti jaringan atau merasa lebih praktis menggunakan data seluler.

6. Terlalu Sering Membuka Aplikasi Berat
Aplikasi seperti media sosial, layanan streaming, dan penyimpanan cloud terus memuat data baru setiap kali dibuka. Jika diakses berulang kali dalam sehari, konsumsi kuota akan terus bertambah secara konsisten tanpa terasa.

Baca Juga: Kecelakaan Berulang di Turunan Silayur Semarang, Begini Kata Polis & Dishub

Mengelola penggunaan internet bukan hanya soal besar kecilnya kuota, tetapi juga bagaimana kebiasaan pengguna dalam memanfaatkannya. Dengan mengatur kualitas streaming, membatasi data di latar belakang, serta mengatur pembaruan aplikasi hanya saat terhubung WiFi, penggunaan kuota bisa jauh lebih hemat.

Selain itu, memantau penggunaan data secara rutin juga penting untuk mengetahui aplikasi mana yang paling banyak menguras kuota. Jika kuota sudah terlanjur habis, layanan keuangan digital seperti GoPay bisa menjadi solusi cepat untuk mengisi ulang kapan saja.

Tak hanya itu, GoPay juga memudahkan kebutuhan lain seperti pembelian token listrik, sehingga pengeluaran bulanan bisa lebih terkontrol. Dengan pengelolaan yang tepat, penggunaan internet tidak hanya lebih hemat, tetapi juga lebih bijak. (adv/jpnn)

Saiful dan Islah dilaporkan dua warga ke Polda Metro Jaya terkait dugaan ajakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Saleh menilai pelaporan itu adalah potret implementasi dan keberpihakan pada penegakan hukum dan demokrasi.

Walau tanpa survei, katanya, namun diyakini banyak orang yang merasa terganggu dengan ajakan untuk mengkonsolidasikan diri dalam menjatuhkan Prabowo.

Baca Juga: Satgas PKH Selamatkan Rp 11,4 T Uang Negara, ART: Kejagung Spektakuler, tetapi Perlu Bekerja Lebih Keras

"Orang awam saja sangat mudah memahami ajakan itu. Karena disampaikan di muka umum dan direkam secara utuh, dengan mudah pula tersebar di medsos. Ajakan itu sangat potensial ditafsirkan secara salah. Akibatnya, sangat potensial menimbulkan kegaduhan dan ketidaktertiban," kata Saleh, Jumat (10/4/2026).

Dia meyakini jika pihak kepolisian menonton video itu, akan banyak pasal pelanggaran yang potensial ditemukan.

"Mungkin bisa saja dianggap ada unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, ajakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah, dan lain-lain," tuturnya.

Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan bahwa betul semua orang memiliki hak untuk berbicara di muka umum. Namun, jika pembicaraannya dinilai mengganggu dan menimbulkan kegaduhan, hal itu boleh dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa.

Baca Juga: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya

Oleh karena itu, pelaporan ini menurutnya jangan dianggap remeh. Harus dilanjutkan karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

"Pihak kepolisian sudah seharusnya menindaklanjuti pelaporan ini. Dengan begitu, penegakan hukum berlaku untuk semua. Jangan ada kesan bahwa jika aktivis yang dilaporkan, malah tidak diproses," ujarnya.

Saleh juga yakin Presiden Prabowo tidak masalah dengan pidato Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Faktanya, kepala negara sekarang sedang sibuk mengurus swasembada pangan, pengadaan energi baru terbarukan, pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan berbagai program utama di dalam asta cita.

Baca Juga: Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik

Dengan kesibukan tersebut, katanya, terlihat bahwa presiden sepertinya tidak punya cukup waktu untuk menonton video yang viral tersebut.

"Kalaupun dilaporin, mungkin hanya menanggapi biasa saja, bahkan mungkin hanya tersenyum tipis. Menandakan kalau itu hanyalah rintangan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan," kata Saleh.(fat/jpnn)

Hal tersebut disampaikan pakar militer dan geopolitik global Connie Rahakundini Bakrie dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) bertajuk “Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional: Garis Koordinasi, Kelembagaan, dan Perlindungan HAM di Indonesia” di Jakarta Kamis (9/4/2026).

Connie menegaskan intelijen strategis seharusnya tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun, menurut dia, ketika koordinasi lemah, kelembagaan tidak transparan, dan perlindungan HAM diabaikan, maka intelijen justru berpotensi menjadi ancaman bagi rakyat.

"Intelijen strategis nasional itu bukan saja alat pertahanan negara tetapi juga penjaga demokrasi dan HAM. Jika koordinasi lemah dan perlindungan HAM diabaikan, maka intelijen bisa menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri,” ujar Connie.

Baca Juga: RSCM Sampaikan Kondisi Luka bakar Aktivis KontraS Andrie Yunus

Connie menyoroti temuan investigasi tim media Tempo terkait dugaan penggunaan rumah dinas Kementerian Pertahanan oleh BAIS TNI dalam rangkaian peristiwa penyerangan terhadap Andrie Yunus. Menurutnya, pola kejadian menunjukkan adanya operasi yang tidak bersifat spontan.

“Terlihat dari tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya pelarian. Ini mengindikasikan operasi yang terstruktur,” kata dia.

Connie menilai indikasi tersebut membuka kemungkinan adanya keterlibatan institusi atau setidaknya menunjukkan kegagalan serius dalam sistem pengendalian internal. Ia juga mengaitkannya dengan gejala mission creep, yakni meluasnya fungsi intelijen strategis ke ranah pengawasan politik domestik.Padahal, kata dia, mandat BAIS TNI seharusnya berfokus pada intelijen pertahanan eksternal. Jika terjadi pergeseran ke wilayah domestik, maka hal itu menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.

"Jika intelijen masuk ke wilayah pengawasan politik domestik, maka ada ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan HAM,” tegas dia.

Baca Juga: Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras, Andrie Yunus: Saya Akan Tetap Kuat

Lebih jauh, Connie menyebut kasus Andrie Yunus sebagai “alarm keras” bagi sistem bernegara.

Dia mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan internal, kaburnya garis koordinasi antara Kementerian Pertahanan, BAIS, dan intelijen sipil seperti Badan Intelijen Negara, hingga indikasi adanya kerusakan dalam sistem koordinasi strategis nasional.

“Analisis saya, ini bukan hanya kasus kekerasan, tapi juga menunjukkan adanya perpecahan atau kerusakan dalam sistem bernegara kita,” kata Connie.

Baca Juga: Konflik Iran-Israel-AS, Prabowo Klaim Kondisi Indonesia Masih Aman

Dia menyoroti kemungkinan tidak berjalannya koordinasi satu pintu antara pimpinan tertinggi, seperti Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, yang berpotensi membuka ruang bagi tindakan di luar kendali atau bahkan dalam banyak kendali yang tumpang tindih.

Selain itu, Connie mempertanyakan mengapa kasus kekerasan terhadap warga sipil justru ditangani sepenuhnya dalam lingkup militer, bukan melalui mekanisme hukum sipil yang transparan.

Sebagai solusi, Connie mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap lembaga intelijen dengan melibatkan Komnas HAM dan DPR, khususnya Komisi I, secara lebih aktif dan real-time.

Dia juga menekankan pentingnya reformasi regulasi intelijen nasional, termasuk penyusunan undang-undang yang memberikan batas tegas antara fungsi intelijen strategis dan aktivitas domestik.

"Setiap operasi intelijen harus disertai human rights impact assessment sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, Connie menekankan perlunya memperkuat koordinasi sipil-militer yang transparan dan akuntabel, mereformasi kelembagaan intelijen, serta memastikan perlindungan HAM terintegrasi secara institusional. Ia juga mengingatkan agar intelijen tidak menjadi “black box” yang tertutup dari pengawasan publik.

Menurut Connie, kasus Andrie Yunus harus dijadikan momentum pembenahan, bukan sekadar catatan kelam yang dilupakan.

"Kasus ini harus dikawal bersama agar penanganannya transparan hingga ke akar, termasuk mengungkap motif, aktor intelektual, dan rantai komando secara menyeluruh,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Pengamat Politik yang merupakan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai tidak logis jika kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andrie Yunus diadili di peradilan militer. Pasalnya, tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI merupakan tindak pidana umum dengan korban masyarakat sipil.

"Namun, kalau ada anggota militer, tentara, yang ganggu tetangganya, masa diadili di peradilan militer? Kan enggak logis gitu," ujar Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti mengaku bahwa di semua negara memiliki peradilan militer. Hanya saja, kata dia, peradilan militer berhubungan dengan kejahatan-kejahatan militer, seperti pengkhianatan, desersi, atau membocorkan rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan. Umumnya, kata dia, peradilan militer bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh hakim.

Oleh karena itu, kata Ray, Panglima TNI harus segera menginstruksi jajaran agar kasus Andrie Yunus diadili peradilan umum, bukan peradilan militer.

Menurut Ray, hal tersebut penting agar bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi TNI yang mulai mengalami penurunan belakangan karena dugaan kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dan keterlibatan TNI terlalu jauh di ranah sipil seperti program MBG.

"Kita berharap lah agar Panglima TNI segera memerintahkan agar peristiwa ini diadili saja di peradilan umum," pungkas Ray.(fri/jpnn)

Polda Sumsel melakukan bedah rumah terhadap 40 hunian warga kurang mampu yang tersebar di wilayah hukumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho.

"Kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas hunian agar lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali. Dengan melibatkan personel kepolisian, stake holders dan dukungan masyarakat sekitar, proses renovasi dilakukan secara gotong royong," jelas Kapolda Sumsel.

Baca Juga: Polda Sumsel Kembalikan 497 Kendaraan Hasil Ungkap 3.430 Kasus Curanmor

Program bedah rumah akan dilaksanakan berkesinambungan. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga bentuk kolaborasi yang dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Diharapkan, kehadiran Polri melalui kegiatan sosial ini mampu memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekitar. (dil/jpnn)

Baca Juga: Operasi Undercover Ditresnarkoba Polda Sumsel Kembali Menjerat Pengedar Sabu-Sabu

Baca Juga: Siber Polda Sumsel Tangkap Komplotan Peretasan Dana BOS SMAN 2 Prabumulih

Agustina menyatakan biang kerok kecelakaan yang berulang kali terjadi di Turunan Silayur, Kecamatan Ngaliyan merupakan buntut dari kesalahan tata ruang.

Menurutnya, jalur dengan kemiringan yang curam disebut tidak dirancang untuk dilalui kendaraan berat dengan tonase tinggi.

“Iya, harus diakui, tata ruang kami memang keliru. Kemiringan jalannya menurut saya tidak layak untuk kendaraan besar, apalagi dengan muatan berat,” ujar Agustina di Balai Kota Semarang, Jumat (10/4) sore.

Baca Juga: Kecelakaan Berulang di Turunan Silayur Semarang, Begini Kata Polisi & Dishub

Meski demikian, jalur itu disebut tetap digunakan karena menjadi akses utama menuju kawasan industri dan pabrik di BSB City. Kondisi ini dinilai memperumit upaya penanganan karena adanya kepentingan distribusi logistik.

Agustina menyayangkan beroperasinya truk sumbu tiga di luar izin yang ditentukan. Truk sumbu tiga boleh melintasi mulai pukul 23.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Meski telah diatur, pihaknya meminta penguatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Sat Lantas Polrestabes Semarang untuk menekan risiko kecelakaan di jalur tengkorak tersebut.

Selain itu, dirinya meminta para pengusaha truk bisa memahami aturan yang berlaku demi keselamatan semua pihak, terutama warga Kota Semarang.

Baca Juga: Ngeri! Truk Trailer Meluncur Kencang di Turunan Silayur Semarang, 3 Orang Luka

“Kalau kendaraan berat, pasti akan meluncur di turunan. Itu tidak bisa dihindari karena itu, pengawasan harus lebih diperketat,” katanya.

Pihaknya juga berbicara kemungkinan jalur Turunan Silayur ditata ulang. Namun, rencana tersebut terkendala keterbatasan anggaran karena kebutuhan dana mencapai Rp 60 miliar.

“Kalau harus dilakukan perubahan, anggarannya besar sekali. Itu belum mampu kita penuhi,” katanya. (ink/jpnn)

Baca Juga: Gubernur Jateng Janji Relokasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Jangli Semarang

Dody menegaskan langkah awal kepengurusan baru adalah melakukan konsolidasi internal di tingkat DPP.

“Ini untuk memastikan keberlanjutan program dan kontribusi LDII tetap berjalan di masa transisi,” kata Dody.

Dia menyebut pesan KH Chriswanto menjadi pegangan, yakni terus beramal saleh sambil menyiapkan kepengurusan definitif. Selain konsolidasi pusat, Dody juga menekankan pentingnya sinkronisasi organisasi hingga ke daerah, mulai dari DPW, DPD, PC hingga PAC.

Baca Juga: Munas LDII 2026, Lemhanas Beri Pesan Penting Anak Muda di Tengah Konflik Global

“Harapannya kontribusi LDII benar-benar dirasakan sampai ke akar rumput,” ujarnya.

Dody juga mendorong penguatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Program kerja LDII diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi lain.

“Sepanjang mendukung program pemerintah pusat dan daerah, kami siap berkolaborasi,” katanya.

Dia menegaskan kepengurusan LDII merupakan amanah besar yang harus dijalankan bersama.

Baca Juga: LDII Soroti Geopolitik Dunia di Munas X, Singgung Energi dan Pangan

“Ini tanggung jawab kolektif, harus dikerjakan dengan kebersamaan,” ucapnya.

Dody juga menyampaikan apresiasi kepada KH Chriswanto Santoso atas dedikasinya selama memimpin LDII periode 2021-2026.

“Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga melahirkan banyak pemimpin,” ungkapnya.

Baca Juga: Jelang Munas X, LDII Bahas Penguatan Budaya dengan Fadli Zon

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang hadir dalam Munas menilai LDII sebagai organisasi yang rapi, bersih, dan kompak.

“Karakter ini bisa disinergikan dengan program pemerintah seperti Indonesia Bersih dan Indonesia Indah,” kata Dahnil.

Dia juga menyoroti potensi besar LDII dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, terutama dari sisi kedisiplinan jamaah.

“Jamaah LDII bisa menjadi contoh praktik ibadah yang tertib, damai, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dahnil menambahkan karakter Islam khas Indonesia yang diusung LDII berpotensi menjadi kekuatan soft power dalam menyebarkan pesan perdamaian di tingkat global. (mcr12/jpnn)

Penggunaan sepeda kayuh ini merupakan respons dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah serta terkait efisiensi dan penghematan energi.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Yudho Bangun Pamungkas mengatakan penggunaan sepeda kayuh sudah dimulai pada Kamis (9/4).

Menurut Bangun, patroli di lapangan kemarin bagian dari tugas keseharian Satpol PP Kota Yogyakarta di kawasan Malioboro.

Baca Juga: Satpol PP Gencar Merazia Gepeng Selama Bulan Ramadan

"Kemarin yang sudah kami lakukan itu penggunaan sepeda oleh petugas Pol PP Pariwisata. Jadi, itu kami lakukan untuk imbauan, teguran lisan," katanya, Jumat (10/4).

Sebelum menggunakan sepeda kayuh, pihaknya masih mengandalkan kendaraan patroli roda empat.

Setelah ada kebijakan terkait efisiensi dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintah, Satpol PP Kota Yogyakarta mengambil langkah konkret dengan menggunakan sepeda kayuh.

"Sebelumnya pakai mobil patroli semua. Sekarang karena ada SE Mendagri ini, selain itu untuk lebih mengembangkan citra Pol PP Pariwisata," ujarnya.

Baca Juga: Satpol PP Bantul Tertibkan Ratusan Spanduk dan Rontek Ilegal

Untuk ke depannya, petugas patroli menggunakan sepeda kayuh akan menjangkau seluruh titik di kota, tidak hanya di kawasan pedestrian Malioboro. (mcr25/jpnn)

Baca Juga: Satpol PP Sleman Tunggu Aturan Tentang Polemik PKL di Jalan Persatuan UGM

Menurut Kakorlantas, Operasi Ketupat bukan sekadar pengaturan arus lalu lintas, melainkan operasi kemanusiaan yang memastikan masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dan balik dengan aman, nyaman, dan selamat.

Dia menekankan bahwa negara hadir dalam seluruh rangkaian momen penting, mulai dari Ramadan, Idul Fitri, hingga pergerakan arus besar masyarakat.

“Operasi Ketupat adalah operasi sosial dan spiritual. Negara hadir untuk memastikan seluruh rangkaian ini berjalan aman dan lancar,” kata Kakorlantas.

Baca Juga: Survei KedaiKOPI: 84,1% Publik Puas terhadap Kinerja Polri Selama Mudik Lebaran

Dia menjelaskan salah satu kunci utama keberhasilan tahun ini adalah penerapan predictive traffic policing berbasis data. Berbagai rekayasa lalu lintas seperti contraflow, one way lokal hingga one way nasional diterapkan secara terukur berdasarkan parameter seperti traffic counting dan rasio volume kendaraan.

“Setiap kebijakan tidak diambil secara intuitif, tetapi melalui perhitungan yang matang dan berbasis data. Ini membuat pengelolaan arus mudik dan balik tetap terkendali meski terjadi lonjakan tertinggi sepanjang sejarah,” ungkap Agus.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti ETLE drone hingga V-Tol turut mendukung pengawasan arus lalu lintas secara real time, baik di jalan tol maupun arteri.

Dari sisi keselamatan, Kakorlantas mengungkapkan adanya penurunan signifikan angka fatalitas kecelakaan hingga 31 persen secara nasional.

Baca Juga: Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar

Penurunan ini didukung oleh berbagai kebijakan strategis, seperti pembatasan kendaraan sumbu tiga serta penerapan program Work From Anywhere (WFA) yang membantu mengurai kepadatan arus.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Alhamdulillah, fatalitas korban meninggal dunia turun signifikan, ini bukti bahwa upaya bersama berjalan efektif," ucap dia

Agus juga menyoroti pentingnya lima klaster pengamanan dalam Operasi Ketupat, meliputi jalan tol dan arteri, tempat ibadah, simpul transportasi seperti pelabuhan dan bandara, hingga kawasan wisata.

Baca Juga: Irjen Agus: Predictive Traffic Policing Jadi Kunci Kelancaran Mudik Lebaran

Seluruh klaster tersebut didukung oleh kehadiran pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

“Pelayanan yang humanis menjadi kunci. Bahkan di beberapa wilayah, pemudik roda dua difasilitasi untuk diangkut menggunakan kendaraan lain demi keselamatan,” kata dia.

Ke depan, Kakorlantas memastikan evaluasi akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Operasi Ketupat berikutnya. Dia menegaskan bahwa keberhasilan tahun ini menjadi fondasi untuk pengelolaan arus mudik yang lebih baik di masa mendatang.

Baca Juga: Program Mudik 2026 Dinilai Lebih Baik, 80% Pemudik Merasa Puas

“Ini bukan pekerjaan yang dimulai dari nol setiap tahun. Harus berkelanjutan, dengan peningkatan di setiap aspek, terutama kolaborasi, teknologi, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. (cuy/jpnn)

Setelah ditelusuri polisi, korban diketahui berinisial NAW (16), pelajar asal Kampung Pondok Dadap, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan.

"Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah, salah satu sekolah swasta di wilayah Sepatan," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Jumat.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil temuan awal di tempat kejadian perkara (TKP), korban didapati mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan serta tangan kanan.

Baca Juga: Kurir Perempuan Dibegal-Diperkosa, Polisi Tangkap Pelaku

Tidak jauh dari lokasi, petugas juga menemukan sepeda motor yang diduga milik korban dalam kondisi terkunci stang di area pemakaman.

"Jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab pasti kematian," ujarnya.

Selain itu, kata Indra, penyidik telah memanggil beberapa saksi dari teman korban untuk dimintai keterangan awal, yang kemudian mendapatkan dugaan sementara korban terlibat dalam aksi tawuran bersama beberapa rekannya.

"Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi secara utuh dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat," kata dia. (antara/jpnn)

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

Bantahan itu menyikapi pemberitaan yang beredar bahwa Intan Anggraeni baru mengetahui identitas Rey saat malam pertama setelah melangsungkan pernikahan secara siri pada 3 April 2026.

"Dari awal sudah tahu identitasku, keluarga juga sudah tahu identitasku bahkan dia pun sering ke rumah," kata Rey, Kamis (9/4).

Menurut dia, Intan adalah orang yang pertama mengajaknya untuk menikah. Sebab, Intan merasa diperlakukan dengan baik oleh Rey.

Baca Juga: Pernikahan Singkat di Malang Berujung Laporan Polisi, Diduga Ada Pemalsuan Identitas

Kepada Rey, Intan menceritakan pernah memiliki trauma dengan pasangan yang sebelumnya hingga akhirnya memberanikan diri untuk ke jenjang serius.

"Dia (Intan) yang mengajak menikah. Saya juga sudah pernah mengajak udahan (hubungan), tetapi dia ancam mau bunuh diri," kata Rey.

Setelah dilaporkan ke Polisi, Rey berusaha untuk berkomunikasi dengan Intan. Namun, hingga saat ini tidak pernah ada balasan darinya.

"Saya sempat tanya atas dasar apa melaporkan saya, tetapi setelah itu pesan ditarik dan tidak ada balasan lagi sampai sekarang," jelasnya.

Baca Juga: Perempuan di Malang yang Dinikahi Pria Jadi-jadian Dijanjikan Lamborghini dan Rumah

Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan bernama Intan Anggraeni melaporkan Rey atas dugaan pemalsuan identitas ke Polresta Malang.

Laporan itu dibuat karena Intan mengeklaim baru mengetahui identitas Rey sebagai perempuan setelah menikah siri pada 3 April 2026.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmad Aji Prabowo membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, pihak Reskrim tengah mendalami kasus yang telah dilaporkan.

“Benar laporan sudah kami terima. Saat ini kasus sedang kita dalami lebih lanjut,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Diksi tersebut dinilai terlalu tendensius dan tidak proporsional dengan kondisi politik saat ini.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai penggunaan kata 'kudeta' membawa bobot ancaman yang sangat serius.

Secara historis, istilah ini identik dengan intervensi kekuatan militer atau pembelotan elite di internal pemerintahan.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo & Ketua Sinode GMIM Bahas Persiapan Paskah Nasional 2026

"Penggunaan diksi kudeta oleh Hashim ini bahasa yang tendensius. Padahal, saat ini militer sangat kompak bersama Presiden Prabowo, bahkan elite-elite politik juga solid mendukung pemerintah," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Efriza khawatir penggunaan istilah sensitif ini justru akan menjadi "gorengan" isu yang liar. 

Menurutnya, pernyataan itu bisa menyerempet ke arah spekulasi mengenai hubungan Prabowo dengan "Geng Solo" atau lingkaran mantan Presiden Jokowi yang selama ini dianggap masih berpengaruh.

Selain itu, narasi kudeta ini bisa menyasar para elite yang merasa terganggu dengan kebijakan tegas Prabowo. Terutama soal efisiensi anggaran, penegakan hukum, dan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat kecil.

Baca Juga: Turut Berduka, Hashim Djojohadikusumo Bantu Panti Jompo yang Terbakar di Manado

"Bisa juga mengarah liar terhadap orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan dari keabaian pemerintah masa lalu. Mereka merasa terganggu karena ketegasan Prabowo. Namun, saya meyakini pernyataan Hashim ini lebih untuk konsolidasi kekuasaan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Efriza menegaskan bahwa penggunaan diksi "kudeta" dalam konteks sekarang sangat tidak tepat dan cenderung berlebihan. 

Menurutnya, dinamika yang terjadi hanyalah suara kritis dari kelompok eksternal atau dinamika politik biasa.

Apalagi, saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo tergolong sangat tinggi, yakni di angka 80 hingga 82 persen. Dengan dukungan publik sekuat itu, istilah kudeta dianggap tidak relevan.

"Diksi itu kurang tepat, terlalu ekstrem. Jika hanya sekadar manuver politik atau perbedaan pandangan, istilah kudeta bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Ini justru bisa menjadi blunder yang memicu ketidakstabilan," tegas Efriza.

Dia menyarankan agar lingkaran istana lebih bijak dalam memilih istilah agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

Menurutnya, pemerintah lebih baik fokus menjaga komunikasi yang menyejukkan daripada membangun persepsi krisis yang sebenarnya belum tentu ada.

"Lebih bijak menggunakan istilah yang proporsional agar tidak menimbulkan kegaduhan dan persepsi ancaman terhadap stabilitas negara," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)

Melalui anak usahanya, PT Semen Indonesia International (SII), SIG melakukan ekspor perdana 45.000 metrik ton (MT) klinker ke Mauritania, Afrika Barat Laut, melalui Pelabuhan Khusus SIG Pabrik Tuban, Jawa Timur, pada Maret 2026.

Ekspansi ke pasar Mauritania merupakan langkah strategis SIG untuk memperkuat penetrasi pasar global, khususnya di kawasan Benua Afrika yang tengah berkembang.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menjelaskan pengiriman 45.000 MT klinker tersebut merupakan tahap pertama dari total 90.000 MT yang akan diekspor ke Mauritania pada 2026.

Baca Juga: Rilis Kinerja Keuangan 2025, SIG Bukukan Pendapatan Rp35,24 triliun

Vita mengatakan, selain melakukan transformasi dalam pengelolaan pasar domestik, SIG juga terus memaksimalkan potensi pasar regional.

“Benua Afrika yang memiliki prospek pertumbuhan infrastruktur yang tinggi. Memenuhi standar internasional, SIG optimis dapat terus meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Vita.

Mauritania dinilai sebagai pasar strategis dan potensial karena kebutuhan bahan bangunan yang tinggi untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, namun memiliki keterbatasan kapasitas produksi klinker domestik.

Vita menambahkan, ekspansi SIG ke Mauritania mencerminkan komitmen SIG menjaga pertumbuhan yang berkontribusi terhadap kinerja penjualan perusahaan.

Baca Juga: Buka Gerai Baru di SMB 2, Texas Chicken Hadirkan Promo Gratis Makan Ayam Selama 1 Tahun

Pada 2025, SIG berhasil mencatatkan penjualan regional sebesar 7,95 juta ton, atau meningkat 14,3% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96 juta ton.

“SIG berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan regional melalui ketersediaan pasokan bahan bangunan dan keandalan distribusi. Karena itu, ke depannya SIG akan terus memperluas jaringan ekspor ke berbagai kawasan potensial lainnya. Kami berharap, inisiatif ini sekaligus semakin memperkuat langkah SIG menjadi perusahaan bahan bangunan terbesar di regional,” seru Vita.(chi/jpnn)

Baca Juga: Jangkau Wilayah Akses Terbatas, Pertamina Patra Niaga Tugaskan Kapal LPG MT Gas Attaka

Berlaga di Nonthaburi Hall, Jumat (10/4/2926), skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor tipis 3-2.

Pada laga ini, Andarias Kareth tampil gemilang dengan mencetak brace alias dua gol pada menit ke-10 dan ke-13.

Tambahan tersebut membuat pemain Fafage Benua itu telah mengoleksi empat gol di Piala AFF Futsal 2026, setelah sebelumnya juga mencetak brace saat menghadapi Brunei Darussalam.

Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Sejarah Siap Terulang?

Adapun satu gol tambahan Timnas Indonesia dicetak melalui Muhammad Sanjaya di menit ke-23.

Sementara itu, Vietnam mencetak gol hiburan melalui Nguyen Da Hai pada menit ke-23 serta Trinh Cong Dai (30').

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang tren positif Indonesia atas Vietnam.

Sebelumnya, Skuad Garuda juga menang 3-2 pada perempat final Piala Asia Futsal 2026.

Baca Juga: Fokus Bawa Timnas Futsal Indonesia Juara, Albagir Tak Tertarik Kejar Gelar Individu

Saat itu, gol kemenangan dicetak Brian Ick, Ardiansyah Nur, dan Reza Gunawan di Indonesia Arena.

Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi pemenang laga antara Thailand kontra Australia.

Final ASEAN Futsal Championship 2026 rencananya digelar di Nonthaburi Hall, Minggu (12/4) pukul 20.00 WIB.

Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia Tak Gentar, Skuad Muda Siap Gebuk Vietnam

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.(mcr16/jpnn)

Pelaksana tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tulungagung Ahmad Rifai Sodik mengatakan proyek segera dikerjakan setelah proses lelang rampung.

"Pemenang proyek sudah ada, saat ini tinggal tahap kontrak kerja. Pengerjaan fisik mulai April," kata Rifai, Kamis (9/4).

Pembangunan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu tujuh bulan atau sebelum November 2026.

Baca Juga: Pemkab Tulungagung Siapkan Rp7,5 Miliar untuk Perbaiki Jembatan Junjung

Pemkab juga mendorong percepatan agar akses masyarakat bisa segera normal.

Dalam proyek ini, desain jembatan akan diubah menggunakan sistem balok gerber tanpa pilar tengah.

Menurut Rifai, perubahan konstruksi dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan akibat banjir. Material seperti kayu dan enceng gondok sebelumnya kerap tersangkut di pilar dan merusak jembatan.

"Dengan konstruksi tanpa pilar tengah, risiko tersangkut material saat banjir bisa diminimalkan," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Tulungagung Tunda Perbaikan Jembatan Junjung Gegara Masalah Anggaran

Pemkab Tulungagung memastikan pembangunan ulang ini menjadi solusi jangka panjang agar mobilitas warga kembali lancar tanpa harus memutar jauh. (antara/mcr12/jpnn)

Baca Juga: Tiga Jembatan di Sawoo Ponorogo Rusak Parah, Ratusan Warga Terancam Terisolasi

Penghargaan PROPER Emas diraih melalui unit Integrated Terminal (IT) Jakarta lewat program KERAK TELOR atau Kerajinan Pangan Kelompok Transformasi Ekonomi Lokal Sunter. 

Sementara tujuh PROPER Hijau diperoleh unit operasi lain, yakni Soekarno Hatta Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI), Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein, Fuel Terminal (FT) Cikampek, IT Balongan, FT Bandung, FT Tanjung Gerem, dan FT Tasikmalaya.

Penghargaan PROPER Emas diserahkan Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisol Nurofiq kepada Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung Sasono, TMII, Jakarta.

Baca Juga: Jangkau Wilayah Akses Terbatas, Pertamina Patra Niaga Tugaskan Kapal LPG MT Gas Attaka

"PROPER menjadi pendorong transformasi perusahaan agar tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mampu melampaui standar melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat," kata Menteri Hani Faisol dalam keterangannya dikutip Jumat (10/4).

Program Integrated Terminal (IT) Jakarta tercatat sebagai satu dari 39 perusahaan penerima PROPER Emas pada tahun ini, dari total 164 perusahaan yang masuk kategori kandidat emas.

"Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjalankan inovasi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai wilayah operasi," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Menurut dia, komitmen perusahaan tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasional.

Baca Juga: Tinjau SPBE, Pertamina Patra Niaga & Dirjen Migas Pastikan Distribusi LPG Berjalan Optimal

Capaian PROPER Emas IT Jakarta dinilai diperoleh karena pengelolaan lingkungan yang melampaui kepatuhan, termasuk melalui program pemberdayaan masyarakat, efisiensi energi, dan pelaksanaan TJSL secara berkelanjutan.

Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah KERAK TELOR, program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

"Program ini menyasar kelompok rentan, khususnya ibu rumah tangga yang belum bekerja dan lansia," ungkapnya.

Program tersebut disebut memberikan manfaat langsung kepada 26 orang dan manfaat tidak langsung kepada 1.225 orang. Produk yang dihasilkan antara lain almond crispy, peanut cookies, dan chocolate soft cookies.

Pengembangan program dilakukan secara bertahap. Pada 2024, peserta mendapat pelatihan tata boga. Selanjutnya pada 2025 dilakukan pelatihan pembukuan, pemasaran, hingga pengurusan legalitas usaha seperti sertifikasi halal. 

Adapun pada 2026, fokus program diarahkan pada inovasi produk UMKM, penguatan kolaborasi pemasaran, dan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha.

Dalam pelaksanaannya, program KERAK TELOR diklaim mampu meningkatkan omzet kelompok hingga 34 persen. Selain itu, sebanyak 40 produk telah memiliki legalitas halal dan 20 produk mengantongi sertifikat P-IRT. 

"Dari sisi lingkungan, program ini juga memanfaatkan 1.218 kilogram cangkang telur sebagai media tanam pengganti kompos," kata Executive General Manager Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Freddy Anwar.

Dia mengatakan keberhasilan tersebut akan menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan memperluas dampak program di wilayah Jawa Bagian Barat.(esy/jpnn)

Suasana penuh nostalgia ini akan tersaji pada pertandingan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam.

Johnny Jansen bukanlah sosok asing bagi pemain kelahiran Finlandia itu. Mereka pernah terlibat dalam satu tim, saat sama-sama membela PEC Zwolle di Eredivisie musim 2023.

Ketika Jansen berkarier di Indonesia, pelatih asal Belanda itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya memboyong Eliano Reijnders ke Bali United. Namun, Eliano memilih Persib Bandung sebagai pelabuhannya.

Baca Juga: RSHS Bandung Nonaktifkan Perawat Lalai Serahkan Bayi ke Orang Lain

Kini, keduanya akan kembali dipertemukan, bukan sebagai rekan, tetapi lawan di atas lapangan.

Eliano mengaku antusias dengan duel klasik ini. Terlebih pertemuannya dengan Johnny Jansen dan mantan rekan satu timnya.

Diketahui, Johnny Jansen juga turut membawa anak asuhnya dari PEC Zwolle, yakni penjaga gawang, Mike Hauptmeijer.

"Saya pikir tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka menang di pertandingan terakhir 6 - 1. Tentu saja, ini adalah (pertandingan) melawan mantan rekan satu tim dan juga mantan pelatih saya, jadi akan menjadi laga yang berat, tapi akan menyenangkan untuk bertemu mereka lagi," ujarnya Eliano di Bandung, Jumat (10/4).

Baca Juga: Lawan Bali United, Persib Dipastikan Tanpa Julio Cesar

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu juga bicara soal delapan laga tersisa yang harus dimenangkan.

Kata Eliano, setiap pertandingan adalah final. Maka dari itu, para pemain harus serius menatap satu per satu laga.

"Ya, kami harus berjuang di setiap pertandingan. Setiap pertandingan adalah final dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa menjadi juara," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Baca Juga: Bojan Hodak Bicara Soal Masa Depannya di Persib

Juru taktik kelahiran 2 April 1972 itu menilai kemenangan atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi bukti peningkatan performa anak asuhnya dibandingkan saat babak reguler.

Sebelumnya, performa Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sempat menuai kekhawatiran setelah kalah telak 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) dari Gresik Phonska pada seri Sentul.

"Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan detail, terutama membaca pola serangan dan rotasi lawan," ujar manajer asal Turki itu.

Baca Juga: Beban Tisya Amallya Putri Luntur, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026

Jakarta Pertamina mampu menutup putaran pertama final four Proliga 2026 dengan kemenangan 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23) atas Gresik Phonska di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026).

Bulent menilai anak asuhnya tampil disiplin dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Dia juga menyoroti kematangan permainan timnya, terutama dalam menyerang, yang menjadi kunci kemenangan dalam laga berdurasi 2 jam 24 menit tersebut.

"Kami mendapatkan lima angka dari serve. Hal itu sangat membuat lawan kesulitan."

Baca Juga: Klasemen Akhir Putaran Pertama Final Four Proliga 2026, Megawati Cs Jadi Juara

"Pengambilan keputusan kami berjalan dengan baik. Saat intensitas pertandingan tinggi kami bisa menjaga fokus hingga akhir,” ujar Bulent.

Dengan begitu, Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2026 dengan koleksi tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dalam tiga laga.

Mereka unggul atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia yang berada di posisi kedua dengan enam poin.

Baca Juga: Final Four Proliga 2026: Irina Voronkova Gemilang, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama

Adapun peringkat ketiga ditempati Popsivo Polwan, sementara Electric PLN ada di peringkat keempat.(jpe/mcr16/jpnn)

Di sisi lain, kebutuhan top up semakin meningkat seiring dengan perkembangan game yang membutuhkan resource tambahan untuk progres yang lebih optimal.

Sebagai alternatif yang lebih modern, layanan GoPay Games hadir dengan sistem transaksi yang lebih praktis dan terintegrasi.

Dengan alur yang lebih sederhana, proses berbagai top up game seperti top up ff , top up ML, dan masih banyak lagi dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.

Baca Juga: RSHS Bandung Nonaktifkan Perawat Lalai Serahkan Bayi ke Orang Lain

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa dirasakan saat beralih ke GoPay Games untuk kebutuhan top up.

1. Proses Transaksi Lebih Cepat dan Stabil

Salah satu keunggulan utama GoPay Games adalah kecepatan transaksi yang konsisten.

Setelah memilih nominal top up dan menyelesaikan pembayaran, proses pengiriman item atau currency dalam game berlangsung dalam hitungan detik.

Baca Juga: Disnaker Depok Sediakan Fasilitas Rekrutmen, Permudah Pencari Kerja dan Perusahaan

Hal ini berbeda dengan top up menggunakan pulsa yang terkadang memerlukan waktu lebih lama atau bahkan mengalami kegagalan.

Stabilitas sistem juga menjadi faktor penting.

Dengan dukungan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, kemungkinan terjadinya error saat transaksi dapat diminimalkan.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tinjau WFH di Pemkot Bogor, Klaim Efisiensi Capai Rp900 Juta per Bulan

Hasilnya, pengalaman top up menjadi lebih lancar tanpa perlu mengulang proses berkali-kali.

2. Transparansi Harga Tanpa Potongan Tidak Jelas

Top up menggunakan pulsa sering kali memiliki potongan tambahan yang tidak selalu terlihat di awal transaksi. Hal ini membuat nominal yang diterima dalam game tidak sesuai dengan ekspektasi.

GoPay Games menawarkan transparansi harga yang lebih jelas sehingga Anda dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah yang dibayarkan dan apa yang akan diterima.

Setiap detail transaksi ditampilkan sebelum konfirmasi akhir, termasuk nominal top up dan total pembayaran.

Dengan informasi yang terbuka, perencanaan pengeluaran menjadi lebih mudah dan terkontrol tanpa adanya kejutan di akhir proses.

3. Pilihan Nominal Lebih Fleksibel

Keterbatasan nominal sering menjadi kendala saat menggunakan pulsa untuk top up. GoPay Games menyediakan variasi nominal yang lebih beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Baik untuk pembelian kecil maupun jumlah yang lebih besar, semuanya dapat dipilih dengan lebih leluasa. Fleksibilitas ini membantu menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi keuangan tanpa harus memaksakan pembelian dalam jumlah tertentu.

Dengan pilihan yang lebih lengkap, setiap transaksi bisa direncanakan secara lebih efisien.

4. Terintegrasi dengan Berbagai Metode Pembayaran

GoPay Games tidak hanya mengandalkan satu metode pembayaran. Integrasi dengan GoPay membuat transaksi dapat dilakukan secara langsung dari saldo yang tersedia.

Selain itu, kemudahan ini juga didukung oleh ekosistem digital yang mempermudah pengisian saldo kapan saja diperlukan.

Dengan sistem yang terhubung secara langsung, proses pembayaran menjadi lebih ringkas.

Tidak perlu berpindah ke layanan lain atau menghadapi kendala seperti keterbatasan operator. Semua dapat dilakukan dalam satu alur yang jelas dan efisien.

5. Peluang Mendapatkan Bonus

Tambahan Selain kemudahan transaksi, GoPay Games juga sering menghadirkan berbagai program promo yang memberikan nilai tambah.

Salah satunya adalah kesempatan mendapatkan reward tambahan seperti bonus item atau keuntungan lain dari setiap transaksi tertentu.

Keberadaan program seperti ini membuat aktivitas top up tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dalam game, tetapi juga memberikan peluang tambahan yang bisa dimanfaatkan.

Dengan mengikuti periode promo yang tersedia, setiap transaksi bisa memberikan manfaat lebih dari sekadar pembelian utama.

Berpindah dari metode top up pulsa ke sistem yang lebih terintegrasi dapat memberikan perbedaan signifikan dalam pengalaman bermain.

GoPay Games menawarkan proses yang lebih cepat, transparan, dan fleksibel sehingga kebutuhan top up dapat dipenuhi tanpa kendala yang sering terjadi sebelumnya.

Jika selama ini transaksi sering terhambat atau hasil yang diterima tidak sesuai harapan, tidak ada salahnya mempertimbangkan alternatif yang lebih stabil.

Dengan sistem yang lebih terstruktur dan peluang bonus yang tersedia, setiap top up dapat dilakukan dengan lebih tenang dan terencana. (mar5/jpnn)

Pelaksanaan RUPST tersebut dihadiri langsung oleh Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Komisaris Utama BRI Parman Nataatmadja, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dalam RUPST, Perseroan menetapkan pembagian total dividen tunai untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346,00 per saham. Angka tersebut telah termasuk dividen interim sebesar Rp137 per saham atau Rp20,6 triliun yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2026.

Keputusan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada negara dan seluruh pemegang saham.

Baca Juga: Bayar PBB Tanpa Ribet di Super Apps BRImo, Begini Caranya

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan keputusan pembagian dividen final ini merupakan wujud nyata komitmen Perseroan dalam memberikan return yang optimal bagi pemegang saham, yang didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 57,132 Triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 56,65 Triliun. 

Penetapan dividen final ini juga telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Baca Juga: Pengguna GoPay Bisa Tarik Tunai Saldo Tanpa Kartu di ATM BRI dan bank bjb

Hery menambahkan pembagian dividen ini tidak hanya mencerminkan kinerja Perseroan yang solid, tetapi juga menunjukkan fundamental bisnis BRI yang kuat dan berkelanjutan. “Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” tutupnya.

Selain penetapan dividen sebagai mata acara kedua, RUPST juga menyetujui enam agenda lainnya yang mencakup pengesahan laporan tahunan, penetapan remunerasi, hingga perubahan anggaran dasar.

Pada agenda pertama, RUPST menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Rapat juga mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.

Seiring dengan pengesahan tersebut, RUPST juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Pada agenda ketiga, RUPST menyetujui pemberian wewenang penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 yang ditetapkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kemudian, agenda keempat, pemegang saham pada RUPST menyepakati terkait Penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 serta Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Pada agenda kelima, RUPST menyetujui Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.

Sementara itu, dalam agenda keenam, RUPST turut melaporkan mengenai Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015.

Pada agenda ketujuh, RUPST menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.(mrk/jpnn)

Kurs rupiah kini berada di angka Rp 17.104 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.090 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sikap wait and see pasar jelang rilis data inflasi Consumer Price Index (CPI) AS.

“Meskipun sempat terapresiasi ke level Rp17.083 pada awal sesi, tekanan eksternal masih mendominasi, terutama akibat penguatan dolar AS menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat,” kata Amru di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Kurs Rupiah Melemah Lagi, Hari Ini Jadi Sebegini

Data CPI AS diperkirakan meningkat, sehingga memperkuat ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat dan menopang penguatan dolar AS.

Di samping itu, lanjutnya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta potensi gangguan distribusi energi global turut meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven, yang turut memberikan tekanan pada rupiah.

Melihat sentimen domestik, intervensi Bank Indonesia (BI) disebut menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

Amru mengatakan, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menegaskan stabilisasi rupiah menjadi prioritas, dengan langkah intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward (NDF), serta kesiapan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Baca Juga: Rupiah Kian Terpuruk, Bank Indonesia Merespons

“Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa bank sentral secara konsisten menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui intervensi di pasar domestik NDF dan offshore,” kata Amru.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.112 per USD dari sebelumnya Rp 17.082 per USD.(antara/jpnn)

Peristiwa itu terjadi di petak antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan kejadian terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB setelah masinis KA 170B Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang melaporkan adanya seseorang terbaring di tengah rel.

“Setelah menerima laporan dari masinis, petugas segera mengambil langkah cepat dengan menghentikan laju kereta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan petugas pengamanan,” kata Tohari.

Baca Juga: Truk Mundur di Tanjakan Ngawi Tabrak Dua Kendaraan Menewaskan Pemotor

Kereta Malioboro Ekspres sempat berhenti luar biasa (BLB) di KM 97+900 pada pukul 14.03 WIB sebagai langkah antisipasi.

Setelah situasi dinyatakan aman, perjalanan kembali dilanjutkan pada pukul 14.12 WIB.

Petugas pengamanan Stasiun Kertosono kemudian mengamankan perempuan tersebut dan menyerahkannya ke Polsek Kertosono untuk penanganan lebih lanjut. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan.

Akibat kejadian itu, dua perjalanan kereta sempat mengalami keterlambatan dengan total sekitar 18 menit.

Baca Juga: Sopir Mengantuk, Avanza Terbalik Setelah Tabrak Truk Tangki

KA Malioboro Ekspres terlambat 13 menit saat tiba di Kertosono pukul 14.17 WIB, sedangkan KA Sancaka terlambat 5 menit saat melintas di Baron pukul 14.18 WIB.

Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta dan jiwa manusia menjadi prioritas utama.

“Tindakan cepat masinis dan petugas di lapangan menjadi kunci dalam mencegah terjadinya insiden yang lebih fatal,” ujarnya.

Baca Juga: Lansia Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Apartemen Dukuh Pakis, Diduga Bunuh Diri

KAI juga mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di jalur rel karena berbahaya dan dapat mengganggu operasional perjalanan kereta. (antara/mcr12/jpnn)

Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Riau Bayu Surya mengatakan pihaknya telah menurunkan tim pengawas ke lokasi untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Pengawas sudah ke lapangan, ada tiga orang. Satu orang spesialis lift dan dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),” ujar Bayu Jumat (10/4).

Ia membeberkan dalam waktu dekat pihaknya juga akan memanggil manajemen PT Persada Bumi Etam (PBE) selaku kontraktor, serta pihak rumah sakit.

Baca Juga: Lift di Proyek Pembangunan RS di Pekanbaru Terjun Bebas dari Lantai 6, Tiga Orang Terluka Parah

Pemeriksaan akan difokuskan pada aspek keselamatan kerja dan administrasi ketenagakerjaan.

“Kami akan lakukan pemanggilan kepada pemberi kerja dan penerima kerja. Dari pihak rumah sakit kami panggil, dari pihak kontraktor juga kita panggil. Kami akan melihat kontrak kerjanya seperti apa, termasuk apakah tenaga kerja sudah terdaftar BPJS atau belum,” jelasnya.

Diketahui, kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Selasa (7/4) sekitar pukul 20.30 WIB. Lift barang yang digunakan pekerja dilaporkan jatuh dari lantai tujuh hingga ke dasar bangunan.

Akibat kejadian itu, tiga pekerja mengalami luka berat.

Baca Juga: Bocah Tiga Tahun Terjepit Pintu Lift di RSUD Dumai

Mereka adalah Kusnia (23), warga Garut, Jawa Barat, yang mengalami patah tulang kaki dan luka di wajah, serta Muhammad Agit Nurjamil (25) warga Tapung Hilir dan Ashari Ananta Pangestu (27) warga Kampar, yang juga mengalami patah tulang kaki.

Ketiga korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RS Santa Maria Pekanbaru.

Insiden bermula saat para pekerja selesai membersihkan peralatan di lantai tujuh dan turun menggunakan lift barang.

Baca Juga: Mas Pram Resmikan Revitalisasi JPO Sarinah, Kini Dilengkapi Lift & Lebih Ramah Disabilitas

Namun, saat berada di sekitar lantai enam, lift tiba-tiba berhenti. (mcr36/jpnn)

Baca Juga: Yulisman DPR Dorong Implementasi Permen ESDM 14/2025 untuk Percepat Peningkatan Lifting Migas Nasional

Di tengah performa Boris Kopitovic yang sedang underperform, Johnny Jansen memasang pemain kawakan Muhammad Rahmat sebagai ujung tombak utama.

Meski posisi aslinya adalah pemain sayap, kecepatan Muhammad Rahmat terbukti menjadi senjata mematikan yang mengacak-acak pertahanan lawan.

Johnny Jansen menegaskan bahwa perubahan taktik ini adalah bagian dari strategi adaptif tim di kompetisi Super League.

Baca Juga: Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit

"Terkadang tim butuh perubahan taktikal tergantung lawan yang dihadapi.

Rahmat memiliki kecepatan yang mampu mengganggu fokus lini belakang mereka," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman Bali United.

Menurut Johnny Jansen, meski tidak mencetak gol, pergerakan Muhammad Rahmat kerap menyulitkan lini pertahanan sehingga mampu membuka ruang bagi rekan setim lainnya.

Alhasil, enam gol tercipta ke gawang PSBS Biak setelah lini pertahanan skuad Badai Pasifik kerap menjaga pergerakan Muhammad Rahmat.  

Baca Juga: Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan

“Sebenarnya kami tetap memakai pemain di posisi ke-9 dengan memasang Rahmat.

Saya merasa Rahmat yang cocok untuk memulai pertandingan saat melawan PSBS Biak.

Kami memang memainkan pemain winger yang memiliki kecepatan, tetapi posisi Rahmat sebagai striker utama," kata Johnny Jansen.

Baca Juga: Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara

Menjelang laga krusial pekan ke-27 kontra Persib Bandung, Muhammad Rahmat diprediksi kembali menjadi opsi mematikan bagi lini depan Bali United.

Pengalaman panjang sang pemain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia menjadi modal berharga bagi Serdadu Tridatu.

Tak hanya soal jam terbang, Rahmat memiliki memori manis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) setelah sukses membobol gawang Persib Bandung pada kompetisi musim lalu. (lia/JPNN)

Dokter Spesialis Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan RSCM, Dr. dr. Diana Sunardi, M.Gizi, Sp.GK, menyebut kualitas air memiliki peran besar dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Kualitas air memiliki hubungan yang lebih besar dari yang selama ini dipahami, terutama dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak,” ujarnya, Jumat (10/4).

Penelitian yang dilakukan Tria Rosemiarti, Diana Sunardi, dan Netta Meridianti Putri tersebut menelaah 15 jurnal ilmiah dari berbagai negara dalam kurun waktu 15 tahun.

Baca Juga: Hari Air Sedunia 2026 Soroti Kesenjangan Akses Air Minum Aman

Hasil kajian menunjukkan bahwa kontaminasi mikrobiologis air, khususnya oleh bakteri Escherichia coli, dapat meningkatkan risiko stunting hingga 4,14 kali.

Temuan ini dinilai penting di tengah upaya pemerintah menekan prevalensi stunting nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa kontaminasi air tidak selalu terjadi di sumber, melainkan sering muncul di titik penggunaan seperti saat air disimpan, didinginkan, atau dipindahkan ke wadah konsumsi.

Beberapa studi bahkan menemukan air yang tampak jernih secara visual tetap mengandung E. coli dalam jumlah signifikan.

Baca Juga: Ini Manfaat Mengonsumsi Air Minum yang Telah Dimasak

Penelitian ini juga mengungkap mekanisme biologis yang dikenal sebagai Environmental Enteric Dysfunction (EED), yakni gangguan usus kronis akibat paparan kuman.

Kondisi tersebut menyebabkan peradangan usus dan menurunkan kemampuan penyerapan nutrisi, sehingga pertumbuhan anak terhambat meskipun asupan gizi tercukupi.

Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, kualitas air juga berkaitan dengan perkembangan kognitif anak, termasuk kemampuan memori dan bahasa.

Baca Juga: Ramadan Hingga Lebaran, 50 Titik Coway Water Station Sediakan Air Minum Bersih

Studi jangka panjang menunjukkan anak usia 9–12 tahun memiliki kemampuan kognitif lebih baik apabila ibu mengonsumsi air yang aman selama masa kehamilan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi terpadu yang mencakup penyediaan air aman, sanitasi, perilaku higienis, serta gizi seimbang, dengan fokus utama pada anak usia 6–24 bulan sebagai periode paling rentan. (jlo/jpnn)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah proses restitusi tersebut telah sesuai prosedur. “Penyidik mendalami bagaimana peran konsultan pajak dalam proses restitusi yang diajukan wajib pajak kepada KPP Madya Banjarmasin. Apakah proses tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak,” ujar Budi di Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

KPK menduga konsultan pajak tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berpotensi menjadi perantara antara kepentingan wajib pajak dan oknum di internal kantor pajak. PT Energi Batubara Lestari ikut terseret setelah karyawan dan konsultan pajaknya diperiksa penyidik.

“Konsultan ini kan sering kali jadi proksi bagaimana menjadi titik temu antara kebutuhan dari dua pihak yaitu kebutuhan swasta atau wajib pajak agar pengajuannya itu disetujui,” kata Budi.

Baca Juga: Ternyata Anggota DPR RI yang Diperas Pegawai KPK Gadungan Adalah Sahroni

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya titik temu kepentingan antara wajib pajak dan oknum fiskus yang difasilitasi konsultan pajak sehingga membuka ruang praktik suap. “Proksi itu yang kemudian didalami penyidik bagaimana peran-peran dari konsultan pajak,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan, saksi Ferry Wahyu Wisuda selaku karyawan PT Energi Batubara Lestari tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB), yakni Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega sebagai anggota tim pemeriksa, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer Keuangan PT BKB.

Kasus ini bermula pada 2024 saat PT BKB mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan status lebih bayar. Hasil pemeriksaan menemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi yang direkomendasikan menjadi Rp48,3 miliar.

Baca Juga: KPK Bongkar Oknum Gadungan yang Minta Uang ke Anggota DPR

Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan pihak PT BKB dan menyampaikan bahwa permohonan restitusi dapat dikabulkan dengan permintaan “uang apresiasi”. PT BKB melalui Venzo menyetujui permintaan tersebut sebesar Rp1,5 miliar.

Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi Rp48,3 miliar yang kemudian dicairkan pada 22 Januari 2026.

Setelah pencairan, uang “apresiasi” dibagikan, masing-masing Rp800 juta untuk Mulyono, Rp200 juta untuk Dian, dan Rp500 juta untuk Venzo. Sebagian dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembayaran uang muka rumah.

Baca Juga: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai Rp1 miliar dari Mulyono dan Venzo serta sejumlah bukti penggunaan dana, termasuk Rp300 juta untuk uang muka rumah dan Rp180 juta yang telah digunakan. (tan/jpnn)

Baca Juga: KPK Fokus Periksa Biro Haji, Belum Panggil Nusron Wahid

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Setelah mendapat informasi, personel Polres Musi Rawas Utara terdiri dari Satreskrim dan Unit Laka Satlantas segera mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP.

Aparat juga mengevakuasi korban serta mengamankan lokasi guna menjaga situasi tetap kondusif.

Baca Juga: Pelabuhan Palembang Baru di Banyuasin Siap Dibangun untuk Memperkuat Logistik Nasional

Korban yang meninggal dunia diketahui berinisial T.H (40), pengemudi dump truk milik PT DSB, warga Kabupaten Ogan Ilir. Korban ditemukan dalam kondisi terjebak di dalam kabin kendaraan yang terbakar.

Sementara itu, dua korban luka yakni M.R (17 pengemudi dump truk milik PT IPLS dan M. R. S (29) penumpang kendaraan berhasil menyelamatkan diri.

Keduanya telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Rawas Ilir dan selanjutnya dirujuk ke RS Siloam Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula saat dump truk milik PT IPLS yang dikemudikan M. R melaju dari arah Desa Ketapat Bening menuju Desa Macan Sakti.

Baca Juga: Balita Tenggelam di Sungai Komering, Tim SAR Lakukan Pencarian

Dari arah berlawanan, dump truk milik PT DSB yang dikemudikan T.H melakukan manuver menyalip kendaraan di depannya.

Pada saat bersamaan, kendaraan dari arah berlawanan berada pada jalur yang sama sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Akubat dari benturan keras, kedua kendaraan terbakar.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menyampaikan bahwa penanganan kejadian ini dilakukan secara cepat dan profesional.

Baca Juga: Polrestabes Palembang Ringkus Pelaku Pembunuhan di 3-4 Ulu

"Personel telah melakukan olah TKP secara komprehensif, mengevakuasi korban serta memastikan korban luka mendapatkan penanganan medis. Saat ini proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan," ungkap Nandang, Jumat (10/4/2026).

Polda Sumsel mengimbau kepada seluruh pengemudi, khususnya kendaraan angkutan berat di jalur hauling batu bara agar selalu mengutamakan keselamatan dan menghindari manuver berisiko tinggi.

"Untuk perkembangan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," tutup Nandang. (mcr35/jpnn) 

Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengaku diancam oleh pihak yang mengaku sebagai penyidik KPK pada Kamis (9/4).

“Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga sebagai orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait tentang pengurusan perkara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (10/4).

Dalam laporan yang diterima, Kombes Budi menyebut Sahroni telah menyerahkan uang Rp300 juta kepada para pelaku.

Baca Juga: KPK Bongkar Oknum Gadungan yang Minta Uang ke Anggota DPR

“Penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp300 juta. Sudah (diserahkan) Rp300 juta, makanya ada (Pasal) pemerasan dan pengancaman itu," kata Budi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto  mengatakan laporan tersebut telah diterima dan tengah ditindaklanjuti.

“Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait pengurusan perkara,” kata Budi, Jumat (10/4).

Perwira menengah Polri itu menjelaskan Sahroni selaku korban mengaku telah menyerahkan uang kepada komplotan pemeras.

Baca Juga: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya

“Penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak Rp300 juta. Sudah diserahkan Rp300 juta, makanya ada pasal pemerasan dan pengancaman itu,” ujarnya.

Polda Metro Jaya bersama KPK telah menangkap empat orang terduga pelaku pemerasan itu. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengaku memiliki akses langsung terhadap proses hukum di KPK dan menyebut diri sebagai utusan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaku menggunakan modus tersebut untuk meyakinkan korban.

Baca Juga: KPK Fokus Periksa Biro Haji, Belum Panggil Nusron Wahid

“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR,” kata Budi.

Sahroni mengaku sengaja memenuhi permintaan pelaku dengan menyerahkan uang Rp300 juta sebagai bagian dari upaya pembuktian tindak pemerasan. Ia tetap memberikan uang tersebut meski telah memastikan para pelaku bukan berasal dari KPK.

“Jadi, memang saya mendukung agar orang-orang seperti ini diberantas,” kata Sahroni. (tan/jpnn)

Baca Juga: Polisi Ciduk 4 Penipu yang Mengaku Pegawai KPK & Bisa Urus Perkara Korupsi

Langkah ini dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan.

FUII juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang memilih untuk tidak mencampuri urusan peradilan dalam kasus

"Kami mendukung langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan penegak hukum bekerja cepat dan profesional," ujar Ketua FUII M. Risdiansyah saat menggelar aksi di depan kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (10/4).

Baca Juga: Pakar Hukum Pidana Minta Penegak Hukum Tunduk pada Putusan MK terkait Kewenangan BPK

Menurut Risdiansyah, sikap diam atau tidak mengintervensi adalah langkah yang benar. Ia justru memperingatkan pihak-pihak tertentu agar tidak mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Risdiansyah menegaskan dorongan agar pemerintah melakukan intervensi hukum atau "cawe-cawe" justru berpotensi menjerumuskan negara ke dalam praktik kesewenang-wenangan.

"Jangan ada lagi yang mengarahkan pemerintah untuk ikut campur. Itu sama saja mendorong pemerintah agar abuse of power, bertindak sewenang-wenang. Ini harus dihentikan," tegasnya dengan nada tinggi.

Ia menambahkan, intervensi pemerintah dalam ranah hukum akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di masa depan. Jika hal ini terjadi, dampaknya bisa sangat fatal bagi stabilitas hukum nasional.

Baca Juga: Istigasah Ciamis, Ulama Dorong Penegak Hukum Lebih Berani soal KM 50

Selain soal intervensi kekuasaan, FUII juga menyoroti fenomena penghakiman sepihak oleh massa maupun media (trial by the mob dan trial by the press). 

Menurutnya, opini yang digiring secara tidak berimbang bisa merusak objektivitas penegak hukum.

"Hukum tidak boleh bertujuan hanya untuk menyenangkan orang atau kelompok tertentu melalui pengadilan opini. FUII menolak keras praktik semacam ini," lanjut Risdiansyah.

Di sisi lain, dalam aksi tersebut, FUII juga menyampaikan aspirasi terkait penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu yang dianggap masih menggantung. Salah satu yang ditekan adalah pengungkapan kembali tragedi KM 50.

Risdiansyah berpendapat masih banyak kejanggalan dalam kasus KM 50 yang hingga kini belum terjawab secara tuntas. Hal ini membuat rasa keadilan di tengah masyarakat belum terpenuhi.

"Negara harus segera bersikap terkait KM 50. Masyarakat menunggu keadilan yang nyata," pungkasnya.(mcr8/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Mengingat status Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus adik kandung Prabowo, pernyataan ini dinilai memiliki bobot politik yang sangat besar.

Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebutkan bahwa pernyataan tersebut tidak bisa dianggap angin lalu. Karena, bersumber dari lingkaran terdalam kekuasaan, publik menangkapnya sebagai informasi yang sangat serius.

"Secara hukum, setiap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah itu tindak pidana terhadap keamanan negara. Jika benar ada rencana kudeta, aparat penegak hukum harus segera bertindak melakukan penyelidikan," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Baca Juga: Prabowo Terlalu Kuat, Kecil Kemungkinan Dikudeta

Namun, Efriza memberikan catatan tebal. Ia menegaskan bahwa klaim sensitif seperti kudeta wajib dibarengi dengan bukti yang kuat. Tanpa bukti, narasi tersebut hanya akan menjadi kegaduhan politik yang tidak perlu.

Efriza menduga, isu kudeta ini sebenarnya hanyalah cerminan dari dinamika internal yang belum stabil. Ia mencium adanya persaingan pengaruh di dalam lingkaran kekuasaan.

"Ada kemungkinan ini persaingan politik antara kekuatan 'Hambalang' dan 'Geng Solo'. Tidak bisa dimungkiri, internal pemerintah saat ini mungkin belum sepenuhnya solid," ungkapnya.

Selain persaingan internal, Efriza juga melihat adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan tegas Presiden Prabowo. Terutama kebijakan yang sangat pro-rakyat namun memangkas "sumber pendapatan" kelompok tertentu.

Baca Juga: Hashim Ungkap Ada Upaya Kudeta Prabowo, Pengamat Ingatkan Presiden Mewaspadai Wapres

"Ada yang merasa tidak nyaman dengan ketegasan Prabowo. Jadi, ini bisa dianggap sebagai gangguan-gangguan kecil dari pihak yang kepentingannya terganggu oleh kebijakan Presiden," lanjutnya.

Meski isu ini berembus kencang, Efriza menilai kondisi pemerintahan sebenarnya masih sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang masih bertengger di angka 80 hingga 82 persen.

"Sejauh ini belum ada indikasi nyata ke arah kudeta. Jangankan kudeta, krisis legitimasi saja tidak terjadi. Jadi, pernyataan Hashim ini lebih tepat disebut sebagai alarm politik," tegas pengamat politik ini.

Baca Juga: Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi dan Anggota Ombudsman RI

Ia menyimpulkan, tanpa adanya bukti konkret dari lembaga intelijen atau penegak hukum, wacana kudeta ini hanyalah sebatas retorika politik. Tujuannya adalah untuk memengaruhi persepsi publik dan mengonsolidasi kekuatan pendukung Prabowo.

"Hanya gangguan kecil saja, dukungan terhadap pemerintah saat ini masih sangat solid. Publik tidak perlu panik, namun tetap harus kritis menyikapi narasi ini," pungkas Efriza.(mcr8/jpnn)

Baca Juga: Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini

Begitu digdaya pada putaran pertama, Laskar Mataram menelan pil pahit pada empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Kali ini, PSIM Yogyakarta secara mengejutkan dibungkam tim tamu PSM Makassar pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore.

PSIM Yogyakarta tumbang dari PSM Makassar dengan skor tipis 1 – 2.

Baca Juga: Milomir Seslija Puas Persis Tahan Imbang PSM, Klaim Cuaca Jadi Kendala

Tuan rumah PSIM mencetak gol terlebih dahulu melalui Deri Corfe menit ke-51.

Namun, PSM Makassar berhasil comeback dengan mencetak dua gol melalui Luka Cumic menit ke-79 dan Dusan Lagator menit ke-90 + 9.

Kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Kontak fisik terjadi hampir sepanjang laga.

Baca Juga: PSM Gagal Menang di BJ Habibie, Persis Menjauh dari Zona Degradasi

Bahkan kapten PSM Makassar Yuran Fernandes harus menerima kartu kuning saat laga baru berjalan tiga menit.

Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0 – 0 untuk kedua kesebelasan.

Pada babak kedua, tuan rumah PSM Makassar mencetak gol terlebih dahulu melalui Deri Corfe menit ke-54.

Baca Juga: Persis Menelan Pil Pahit Menjelang Kontra PSM, Banding Sanksi Komdis PSSI Ditolak

Namun, keunggulan itu sirna saat PSM mulai meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya, Luka Cumic yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil menyamakan skor pada menit ke-79.

Drama sesungguhnya meledak di masa injury time.

Saat laga seolah akan berakhir imbang, Dusan Lagator muncul sebagai pahlawan Pasukan Ramang.

Memanfaatkan umpan manja Victor Luiz, Lagator mencetak gol krusial pada menit ke 90+9 sekaligus mengunci kemenangan 1-2 untuk PSM.

Kerasnya pertandingan memaksa wasit laga mengeluarkan 10 kartu kuning untuk pemain kedua tim, enam untuk pemain PSIM Yogyakarta dan empat bagi pemain PSM Makassar. (lia/JPNN)

Pria bernama Mohamad Zukri (56) diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo usai diduga melanggar aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widy Utomo mengatakan kasus ini terungkap dari laporan Kantor Urusan Agama (KUA) Donorojo yang mencurigai dokumen pernikahan.

"Awalnya dari laporan KUA Pacitan pada 9 Januari, kemudian kami lakukan penelusuran hingga ditemukan pelanggaran izin tinggal," kata Anggoro, Kamis (9/4).

Baca Juga: Tinggal Tanpa Izin Sejak 2010, WN Malaysia Dideportasi dari Ponorogo

Dari hasil pemeriksaan, Zukri terakhir masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 11 Agustus 2018 menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

Izin tinggalnya hanya berlaku hingga 9 September 2018. Namun setelah itu, yang bersangkutan tidak pernah memperpanjang izin maupun melengkapi dokumen perjalanan yang sah.

"Yang bersangkutan mencantumkan status duda, padahal masih terikat pernikahan dengan perempuan di Salatiga," ujarnya.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan dugaan pemalsuan dokumen terkait status perkawinan.

Baca Juga: Tak Punya Modal Balik ke Negaranya, WN Turki Curi Perhiasan & Uang Kekasihnya

Zukri diketahui mencantumkan status duda untuk keperluan menikah dengan perempuan asal Pacitan, padahal dia masih terikat pernikahan dengan perempuan lain di Salatiga.

Dia menambahkan dokumen yang diduga dipalsukan berupa surat izin menikah di luar wilayah Malaysia yang disebut diterbitkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

Penyidik Imigrasi Ponorogo menetapkan Zukri sebagai tersangka sejak 13 Februari 2026. Dia dijerat Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta.

Baca Juga: Kecantol Calon Istri di Jember, WN Malaysia Melebihi Izin Tinggal Dideportasi

Saat ini, berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan untuk proses hukum lebih lanjut. (antara/mcr12/jpnn)

Hal demikian dikatakan dia menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo. 

"Melihat kondisi politik dan ekonomi saat ini kiranya kecil kemungkinan akan ada kudeta terhadap Prabowo," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan saat ini tak terjadi krisis di bidang politik dan ekonomi yang membuka peluang terjadinya kudeta.

Baca Juga: Hashim Ungkap Ada Upaya Kudeta Prabowo, Pengamat Ingatkan Presiden Mewaspadai Wapres

Toh, kata dia, TNI saat ini solid di bawah kepemimpinan Prabowo, sehingga tak mungkin mengudeta Kepala Negara.

"Petinggi TNI umumnya sangat loyal terhadap Prabowo," lanjut Jamiluddin. 

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menuturkan partai di parlemen juga masih setia terhadap Prabowo. 

Menurut Jamiluddin, PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintah, mengambil langkah akomodatif terhadap Prabowo.

Baca Juga: Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik

Dia juga mengatakan dukungan rakyat terhadap Prabowo masih kuat seperti hasil berbagai lembaga survei kredibel. 

"Kalau pun ada yang berseberangan dengan Prabowo, tentu tak cukup mampu melakukan kudeta kalau tidak mendapat lampu hijau dari TNI," ujarnya.

Jamiluddin menilai kokohnya dukungan politik dan soliditas TNI membuat Prabowo sulit dikudeta selama menjabat Presiden RI. 

Baca Juga: Hashim Curhat soal Kudeta, PDIP Pertanyakan Wibawa Prabowo di Mata TNI

"Oleh karena itu, tak cukup dasar untuk menyatakan ada pihak yang akan melakukan kudeta. Momentum dan kekuatan yang ada saat ini tidak cukup untuk melakukan kudeta terhadap Prabowo," ungkap dia.

Sebelumnya, Hashim menyatakan di tengah program-program yang dijalankan pemerintah ternyata ada upaya tokoh tertentu mengguncang, menggoyang, dan mengganggu stabilitas nasional.

Menurut Hasim, ada pihak mau menggoyang Presiden Prabowo Subianto yang jabatannya belum sampai satu setengah tahun.

"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional," ujarnya saat membawakan sambutan pada Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4). (ast/jpnn)

Menariknya, pemborosan ini sering kali bukan disebabkan oleh aktivitas besar, melainkan kebiasaan kecil yang dianggap sepele, tetapi berlangsung terus-menerus.

Memahami pola penggunaan data menjadi kunci utama agar pengeluaran bulanan tetap terkendali. Berikut adalah enam kebiasaan yang tanpa disadari sering menguras kuota internet Anda.

1. Streaming Video Kualitas Tinggi
Menonton video dengan resolusi HD atau 4K memang memanjakan mata, tetapi konsekuensinya adalah konsumsi data yang masif. Tanpa pengaturan yang tepat, satu jam streaming dapat menghabiskan hingga bergiga-giga kuota. Hal ini sering terjadi pada platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram Reels.

Baca Juga: Kejati DIY Didesak Ungkap Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Pengadaan Internet

2. Fitur Auto Update Aplikasi
Banyak ponsel pintar secara otomatis memperbarui aplikasi di latar belakang. Jika Anda memiliki puluhan aplikasi yang melakukan pembaruan secara bersamaan tanpa kontrol, jangan kaget saat kuota Anda mendadak kritis.

3. Auto Play di Media Sosial
Fitur yang memutar video secara otomatis saat Anda melakukan scrolling di media sosial memang praktis, tetapi fitur ini memaksa perangkat mengunduh data video yang mungkin tidak benar-benar ingin Anda tonton.

4. Penggunaan Hotspot Tanpa Batasan
Berbagi internet dengan perangkat lain melalui hotspot sering kali menjadi bumerang. Tanpa pengawasan, perangkat yang terhubung bisa melakukan aktivitas berat seperti mengunduh file besar atau streaming yang secara otomatis menyedot kuota utama Anda.

5. Mengabaikan Jaringan WiFi
Faktor kenyamanan terkadang membuat orang lupa menyambungkan perangkat ke WiFi saat tersedia. Padahal, memanfaatkan WiFi untuk aktivitas berat seperti memperbarui sistem operasi atau mencadangkan data ke cloud adalah cara paling ampuh menghemat kuota seluler.

Baca Juga: Mantan Kepala Diskominfo Sleman Jadi Tersangka Proyek Pengadaan Internet

6. Membuka Aplikasi Berat Berulang Kali
Aplikasi media sosial dan cloud storage terus memuat konten baru setiap kali dibuka. Kebiasaan membuka tutup aplikasi ini secara berulang dalam sehari tanpa disadari akan menumpuk penggunaan data yang signifikan.

GoPay: Solusi Cepat Saat Kuota Kritis
Meski kita sudah berusaha bijak, ada kalanya kebutuhan digital melampaui rencana. Jika kuota internet Anda habis di saat mendesak, aplikasi GoPay hadir sebagai solusi praktis dan aman.

Melalui aplikasi GoPay, pengguna dapat melakukan pengisian pulsa dan paket data dari berbagai operator tanpa harus berpindah layanan atau keluar rumah. Proses yang instan memastikan aktivitas digital Anda, baik untuk bekerja maupun belajar, tidak terganggu.

Baca Juga: Update Kasus Korupsi Pengadaan Bandwidth Internet: Kejati Geledah Kantor Diskominfo Sleman

Selain kuota internet, GoPay juga memudahkan pengelolaan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah satunya adalah pembelian token PLN murah di GoPay, yang memungkinkan Anda merencanakan penggunaan listrik di rumah dengan lebih ekonomis dan terukur.

Dengan memadukan kebiasaan internet yang bijak, seperti membatasi data latar belakang dan mengatur kualitas streaming, serta memanfaatkan kemudahan transaksi di aplikasi GoPay, kebutuhan digital Anda kini bisa terpenuhi dengan lebih efisien dan terkendali. (adv/jpnn)

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan bahwa fasilitas tersebut terbuka bagi perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan.

“Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan, termasuk ruangan untuk proses wawancara. Hal ini juga memudahkan peserta karena lokasinya strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Baca Juga: Disdik Depok Matangkan Mekanisme Program Sekolah Swasta Gratis 2026/2027, Pendaftaran Dibuka Juni

Ke depan, Disnaker Depok berupaya agar seluruh perusahaan di wilayahnya mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk menggunakan layanan tersebut.

Selain menyediakan sarana rekrutmen, Disnaker juga mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan kerja secara terbuka kepada masyarakat.

Informasi tersebut dapat diakses melalui platform resmi milik Disnaker, yaitu Ayo Gawe.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses informasi lowongan kerja sekaligus meningkatkan peluang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.

Baca Juga: Pemkot Depok Matangkan Persiapan Haji 2026, Keberangkatan Perdana Dijadwalkan 22 April

“Perusahaan diharapkan dapat menyampaikan informasi lowongan pekerjaan melalui website kami atau memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan,” kata Nessi.

Pemerintah Kota Depok berharap inisiatif ini dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. (mcr19/jpnn)

Baca Juga: Operasi Bebersih di Jalan Margonda Raya Jadi Pembuka Rangkaian HUT ke-27 Kota Depok

Polres Siak melalui jajaran Polisi Wanita (Polwan) menggelar kegiatan trauma healing bagi seluruh siswa di sekolah tersebut Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional siswa agar dapat kembali beraktivitas secara normal.

Trauma healing dilakukan dengan pendekatan humanis, interaktif, dan edukatif.

Baca Juga: Siswa SMP di Siak Tewas saat Praktik Sains, Peretasinya Gemilang di Bidang Robotik

Para siswa diajak berkomunikasi, bermain, serta diberikan motivasi untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan pascakejadian.

Kapolres, hingga Bupati Siak, juga ikut memberikan treatment trauma healing kepada siswa.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan secara profesional dan transparan.

Namun, di sisi lain, perhatian terhadap kondisi psikologis siswa juga menjadi prioritas.

Baca Juga: Detik-detik Alat Peraga Ujian Praktik Sains Meledak, Siswa SMP di Siak Tewas

“Polres Siak berkomitmen tidak hanya mengungkap fakta hukum dari kejadian ini, tetapi juga hadir memberikan dukungan moral dan psikologis kepada para siswa. Kami ingin memastikan anak-anak tetap merasa aman dan terlindungi,” katanya.

Dengan adanya kegiatan trauma healing ini, diharapkan para siswa dapat kembali menjalani proses belajar dengan tenang.

“Kami mau ini menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan standar keselamatan dalam setiap kegiatan pendidikan,” tutur Sepuh.

Baca Juga: Siap-siap! Pemko Pekanbaru Akan Bongkar Bangunan Liar di Bawah Jembatan Siak I

Peristiwa tragis tersebut terjadi saat kegiatan ujian praktik mata pelajaran IPA.

Saat itu, Aqil bersama kelompoknya tengah memperagakan hasil proyek sains yang telah mereka kerjakan.

Menurut Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais, sebelum melakukan demonstrasi, korban sempat meminta rekan-rekannya untuk menjauh dari lokasi.

Ia kemudian mengambil posisi sebagai peraga dan mencoba menembakkan senapan rakitan 3D tersebut.

“Namun saat ditembakkan, terjadi ledakan dari senapan rakitan itu. Ledakan disertai kepulan asap dan pecahan material yang berhamburan,” jelas Kosmos.

Pecahan alat tersebut mengenai sejumlah bagian ruangan, termasuk dinding aula dan kepala korban.

Aqil mengalami luka serius di bagian wajah akibat terkena serpihan.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti.(mcr36/jpnn)

Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 itu menilai kemenangan atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Jakarta Pertamina Enduro menutup putaran pertama final four Proliga 2026 dengan kemenangan 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23) di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026).

Hasil tersebut sekaligus menjadi ajang revans setelah sebelumnya Jakarta Pertamania kalah 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) pada pertemuan terakhir melawan Gresik Phonska di seri Sentul.

Baca Juga: Final Four Proliga 2026: Irina Voronkova Gemilang, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama

Tisya sendiri sempat melalui periode yang tidak mudah sepanjang babak reguler musim ini.

"Pertandingan melawan Gresik Phonska sangat menuntut secara mental dan taktikal."

"Kami tahu rekor match sebelumnya bagaimana, jadi kami lebih banyak belajar dari evaluasi," ujar Tisya.

Performa Tisya dalam laga tersebut cukup menonjol. Bersama Irina Voronkova, wanita yang berkarier di TNI AL itu tampil tajam dengan menyumbang total 34 poin.

Baca Juga: Jakarta Pertamina Belum Stabil, Mampukah Megawati Hangestri Cs Taklukkan Gresik Phonska?

Sementara itu, duet Wilma Salas bersama Tisya juga tak kalah penting dengan tambahan 22 angka.

Tisya Amallya Putri diharapkan terus menunjukkan performa positif mengingat pelatih Bulent Karslioglu membutuhkan performa terbaiknya untuk menjaga peluang mempertahankan gelar Proliga.

Musim lalu, pelatih asal Turki itu sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar juara ketiga setelah sebelumnya juara pada 2014 dan 2018.

Baca Juga: Final Four Proliga 2026: 2 Permintaan Pelatih Jakarta Pertamina Menjelang Lawan Gresik Phonska

Menarik ditunggu kiprah Tisya Amallya Putri bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026.

Selanjutnya, Jakarta Pertamina akan memulai putaran kedua dengan menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile, Minggu (12/4) di Sritex Arena, Solo.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(jpe/mcr16/jpnn)

Diproduksi di Korea Selatan dengan dukungan penuh dari TikTok LIVE dan platform promosi dan distribusi musik milik TikTok, SoundOn, album ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Cece menandai transformasinya dari kreator menjadi musisi profesional.

Peluncuran Caramelting juga mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan konsistensi Cece dalam berkarya melalui TikTok LIVE.

“Musik merupakan bagian penting dari ekosistem TikTok LIVE yang terus berkembang berkat kontribusi kreator seperti Cece. Kami mengapresiasi kerja keras Cece dalam menghadirkan konten musik berkualitas melalui sesi LIVE yang autentik dan bangga dapat terus mendukung perjalanannya melangkah ke industri musik profesional melalui mini album perdananya, Caramelting. Kami berharap pencapaian ini juga dapat menginspirasi talenta musik lokal lainnya untuk ikut mempromosikan karya, membangun komunitas, serta menjangkau audiens global secara real-time bersama TikTok LIVE,” kata Livestream Operations Manager TikTok LIVE Indonesia Michael Tan.

Baca Juga: Konser Digital Suara Hati Titi Siap Tayang di TikTok LIVE, Catat Tanggalnya!

Menanggapi peluncuran Caramelting, Cece Caramel mengatakan percaya setiap kreator membutuhkan ruang yang tepat untuk berkembang, dan TikTok LIVE telah menjadi 'rumah' baginya untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan penggemar selama empat tahun terakhir.

"Selain menghadirkan berbagai dukungan bagi kreator musik sepertiku, TikTok LIVE juga membuka peluang nyata yang membawaku melangkah ke industri musik profesional. Karenanya, aku berharap album ini tidak hanya bisa dinikmati oleh para pencinta musik, tetapi juga mendorong kreator lainnya untuk berani memulai, konsisten berkarya, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan mimpi mereka,” tutur dia.

Mengusung nama Caramelting, album perdana dari Cece Caramel memiliki dua makna, yaitu “Caramel” dari nama Cece Caramel, dan “melting,” yang melambangkan sensasi hangat, lembut, dan manis seperti karamel yang meleleh—sebuah gambaran perasaan yang ingin dia hadirkan melalui musiknya kepada para pendengar.

Dalam album ini, Cece akan menghadirkan tiga lagu dengan karakter yang berbeda yang kian menunjukkan musikalitasnya, yaitu Fling Thing, Say Less, dan Buzzin.

Baca Juga: Lewat Promosi di TikTok, UMKM Raih Berkah Berkali Lipat di Bulan Suci

Dalam perjalanan bermusiknya bersama TikTok LIVE, Cece juga mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan sejumlah produser dan musisi kelas dunia, salah satunya samUIL—produser musik ternama yang pernah berkolaborasi dengan sejumlah artis K-Pop kelas dunia seperti SEVENTEEN dan NCT DREAM.

Berbekal pengalaman industri, samUIL membantu Cece untuk menggarap Caramelting di Seoul, Korea Selatan, melalui sesi workshop, pelatihan vokal, hingga rekaman di studio musik profesional.

“Perjalanan Cece di TikTok LIVE sangat menginspirasi. Semoga peluncuran Caramelting dapat menginspirasi kreator musik lainnya untuk berbagi bakat mereka," kata samUIL menanggapi perilisan Caramelting.

Baca Juga: TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Buat Ramadan Ekstra Seru, Aktivitas Ekonomi Melaju

Selain membuka kesempatan bagi Cece untuk menggarap mini albumnya bersama produser ternama, TikTok LIVE juga mendukung kegiatan promosi Caramelting melalui berbagai momen penting, baik di panggung lokal maupun global.

Single pertamanya, “Fling Thing” yang dirilis pada awal tahun pertama kali diperkenalkan di ajang selebrasi kreator TikTok LIVE Fest di Las Vegas, Amerika Serikat. Sementara itu, single kedua “Say Less” ditampilkan dalam konser musik TikTok LIVE: Sparkle on Sound di Jakarta pada awal Maret lalu.

Caramelting, yang didistribusikan melalui SoundOn, kini sudah tersedia melalui Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan platform streaming musik digital lainnya.

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

Kreator musik yang ingin berbagi talenta atau memulai langkah mereka menjadi penyanyi profesional seperti Cece dapat bergabung dengan TikTok LIVE. (rhs/jpnn)

Hal tersebut disampaikan Liliek seusai pengucapan sumpahnya sebagai Hakim Konstitusi yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4).

“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.

Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman.

Baca Juga: Anwar Usman Dapat Surat Peringatan, Legislator: Hakim Konstitusi Seharusnya Negarawan

Liliek menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan.

Menurut dia, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” jelasnya.

Baca Juga: TASPEN Serahkan Hak Purnatugas Mantan Hakim MK, Tegaskan Komitmen Transparan & Akuntabel

Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” tutur Liliek. (mcr4/jpnn)

Baca Juga: Prof. Andi Asrun: MKMK Tidak Memiliki Legal Standing Periksa Calon Hakim MK Pilihan DPR RI

Baca Juga: Ditanya Soal Isu Pemakzulan Gibran, Anwar Usman: Nanti Deh, Saya Cooling Down Dahulu

Bojan Hodak menyoroti mentalitas pemain Bali United saat menggilas tim juru kunci PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta pekan lalu dengan skor telak 6 – 1.

Menurut Bojan Hodak, hasil fantastis yang diraih Bali United menjadi alarm bahaya bagi lini belakang skuad Pangeran Biru, julukan Persib.

"Mereka punya skuad bagus dan pasti datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Baca Juga: Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan

Melawan mereka (Bali United) selalu menjadi tantangan sulit bagi kami," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.

Mantan pelatih PSM Makassar ini mengatakan Bali United musim ini memiliki kedalaman skuad yang baik.

Bali United bersama Persib, Persija dan Dewa United menjadi empat tim yang memiliki market value di atas Rp 100 miliar.

Angka tersebut menunjukkan seberapa berkualitas para pemain yang direkrut empat tim tersebut.

Baca Juga: Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara

Sayangnya performa di lapangan hasilnya berbeda.

Hal ini bisa dilihat posisi kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United saat ini menempati peringkat ke-10 dengan 36 poin, hasil dari meraih sembilan kali menang, sembilan kali seri dan delapan kali kalah.

Baca Juga: Persib Menjauh dari Persija, Bojan Hodak Waspadai Teror Borneo FC, Panas

Persib Bandung memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 61 poin, hasil dari 19 kali menang, empat kali seri dan tiga kali kalah.

Namun, Bojan Hodak punya pandangan lain terkait performa Bali United.

Menurut Bojan Hodak, dengan materi pemain yang dimilikinya, Bali United bisa membalikkan keadaan dan mencetak banyak gol melalui berbagai skema, termasuk bola mati.

Oleh karena itu, untuk mengalahkan Bali United, Bojan Hodak meminta pasukannya bermain maksimal dan berharap dukungan besar Bobotoh.

"Kami bermain di kandang. Kami selalu memiliki keuntungan dari para Bobotoh.

Jadi, saya berharap kami akan mendapatkan hasil positif," tutur Bojan Hodak. (lia/JPNN)

Sidang yang dihadiri oleh keluarga terdakwa dipimpin oleh majelis hakim I Made Yuliada. Surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Greafik Loserte, Martopo Budi Santoso, dan Arjuna.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut ketiga terdakwa diduga terlibat dalam dua rangkaian tindak pidana suap utama, yakni suap mempertahankan jabatan Direktur RSUD serta suap proyek pembangunan paviliun RSUD Ponorogo.

"Secara umum kami dakwa terlibat tindak pidana korupsi suap menyuap terhadap dua peristiwa pidana yaitu suap menyuap jabatan Yunus agar dipertahankan dan diperpanjang serta suap menyuap untuk pengerjaan paviliun di RSUD,” ujar JPU dari KPK Greafik Loserte usai persidangan.

Baca Juga: Berkas Korupsi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko P21, KPK Limpahkan ke Jaksa

Tak hanya itu, Sugiri juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,5 miliar yang tidak dilaporkan kepada KPK.

"Pak Sugiri dijerat dengan tiga peristiwa, pertama suap karena mempertahankan jabatan Direktur RSUD, kedua suap penerimaan pekerjaan fisik di RSUD, dan yang ketiga penerimaan gratifikasi sekitar Rp5,5 miliar yang tidak dilaporkan ke KPK,” kata Greafik.

Sementara itu, terdakwa Yunus Mahatma didakwa menerima suap dari pihak swasta Sucipto untuk kepentingan proyek RSUD sekaligus memberikan sejumlah uang kepada Sugiri guna mempertahankan jabatannya sebagai Direktur RSUD.

Agus Pramono diduga menerima bagian dana suap dari Yunus dan Sucipto untuk kepentingan Sugiri sebagai kepala daerah saat itu.

Baca Juga: Kasus Sugiri Sancoko, KPK Panggil Sejumlah Kepala Dinas dan Anggota DPRD

“Peristiwa Pak Yunus adalah menerima suap untuk kepentingan Sucipto dan dia memberikan suap ke Pak Sugiri untuk mempertahankan jabatan. Sementara Agus Pramono menerima suap dari Yunus dan Sucipto untuk kepentingan Sugiri,” lanjut Greafik.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 12A dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan juga terungkap sebagian dana suap yang diterima Sugiri digunakan untuk membayar utang pribadi.

Baca Juga: KPK Periksa Adik Sugiri Sancoko hingga Plh Sekda dalam Kasus Korupsi Ponorogo

Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung Jumat (17/4)) dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Sugiri Sancoko.

Sementara dua terdakwa lainnya, Yunus Mahatma dan Agus Pramono, menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap menghadapi pemeriksaan saksi.

“Tim kuasa hukum Sugiri Sancoko mengajukan eksepsi, sedangkan terdakwa Yunus Mahatma dan Agus Pramono tidak mengajukan eksepsi dan menerima dakwaan JPU,” ujar Greafik.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025 yang menyeret empat tersangka, yakni Sugiri Sancoko, Agus Pramono, Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.

Dalam konstruksi perkara, Yunus diduga berupaya mempertahankan posisinya sebagai Direktur RSUD dr Harjono setelah mendapat informasi akan dilakukan pergantian jabatan oleh Bupati Ponorogo saat itu.

Untuk mengamankan posisi tersebut, Yunus berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono menyiapkan dana setoran sebesar Rp1,25 miliar yang diberikan secara bertahap sepanjang tahun 2025.

Rinciannya, sebesar Rp900 juta diduga mengalir kepada Sugiri melalui perantara ajudan dan kerabat, sedangkan Rp325 juta diterima Agus Pramono.

Aksi tersebut terungkap setelah KPK melakukan OTT saat penyerahan uang tahap ketiga sebesar Rp500 juta yang baru dicairkan dari Bank Jatim.

Selain perkara jual beli jabatan, kasus ini juga mencakup dugaan suap proyek pembangunan fasilitas RSUD dr. Harjono Ponorogo tahun anggaran 2024 senilai Rp14 miliar.

Dalam proyek tersebut, Sucipto diduga memberikan fee sebesar 10 persen atau sekitar Rp1,4 miliar kepada Yunus Mahatma. Uang tersebut selanjutnya diduga diteruskan kepada Sugiri melalui perantara ajudan dan adik kandungnya.

Dalam perkara terpisah, Sucipto telah lebih dahulu divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Sudah diputus melakukan tindakan suap kepada bupati dengan nilai suap kurang lebih Rp1,1 miliar dengan pidana dua tahun penjara dan sampai saat ini JPU masih melakukan pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan,” ujar jaksa.

Vonis terhadap Sucipto dibacakan pada Selasa (7/4/2026), dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan karena terbukti menyuap Sugiri untuk mendapatkan paket pekerjaan di RSUD Kabupaten Ponorogo.

Persidangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyeret kepala daerah aktif beserta pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta membuka praktik dugaan korupsi berlapis yang melibatkan jual beli jabatan hingga pengaturan proyek di sektor layanan kesehatan daerah. (mcr23/jpnn)

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan perangkat elektronik yang tidak hanya mengutamakan performa, tetapi juga menyatu dengan desain interior hunian modern.

Sebagai bagian dari Kawan Lama Group, INFORMA Electronics memperkuat posisinya sebagai mitra distribusi teknologi global sekaligus memperluas akses konsumen terhadap produk elektronik premium.

TCL A400 Pro NXT VISION TV hadir dengan mengusung teknologi QD-Mini LED yang menawarkan tingkat kecerahan tinggi, kontras tajam, dan akurasi warna yang presisi untuk mendukung pengalaman visual yang optimal.

Baca Juga: Gandeng Informa, TCL Hadirkan AC Premium untuk Ruang Keluarga

Teknologi tersebut juga memungkinkan tampilan gambar yang lebih hidup dengan pergerakan halus, sehingga sesuai untuk berbagai kebutuhan hiburan seperti menonton film, olahraga, hingga bermain gim.

Dari sisi desain, televisi ini mengedepankan konsep artistik melalui bodi ultra-tipis dan layar matte anti-pantulan yang membuatnya tampak seperti karya seni saat dipasang di dinding.

Saat tidak digunakan, layar dapat difungsikan sebagai galeri seni digital yang menampilkan berbagai karya visual, sehingga memperkuat nilai estetika dalam ruangan.

Fenomena ini sejalan dengan tren “TV estetik” yang semakin diminati, terutama di kalangan konsumen urban yang mengutamakan keselarasan antara teknologi dan gaya hidup.

Baca Juga: TCL Pamerkan Teknologi Visual dan AI Terbaru di CES 2026

INFORMA Electronics juga menghadirkan varian eksklusif ukuran 75 inci yang hanya tersedia di seluruh jaringan ritelnya di Indonesia.

Selain itu, produk ini tersedia dalam beberapa pilihan ukuran lain, yakni 32 inci, 43 inci, 55 inci, dan 65 inci untuk menyesuaikan kebutuhan ruang konsumen.

Vice President of Marketing Communication INFORMA Electronics, Bertha Hapsari, menyatakan bahwa konsumen kini tidak hanya mencari teknologi canggih, tetapi juga produk yang mampu mencerminkan karakter hunian.

Baca Juga: TCL T61C, QLED TV Entry-Level dengan Teknologi Premium dan Harga Terjangkau

CEO TCL Indonesia Evan Tang, menegaskan kolaborasi ini bertujuan menghadirkan keseimbangan antara kualitas visual dan desain melalui konsep “Fit Everywhere”, dengan produk yang tersedia secara eksklusif di jaringan INFORMA Electronics serta platform digitalnya. (jlo/jpnn)

Hal tersebut dinilai krusial guna menjaga daya saing kelapa sawit di pasar global.

Gulat menyatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Institusi ini dianggap konsisten dalam menjalankan mandatnya sebagai penyokong utama bagi para pelaku usaha dan petani.

Baca Juga: Hadir di Trade Expo Indonesia 2025, BPDP Ungkap Komoditas Unggulan

Menurutnya, berbagai program BPDP, baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP terkhusus di sektor SDM," ujar Gulat, dikutip dari keterangan pers Jumat (10/4).

Gulat menjelaskan program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM saat ini sudah semakin terarah dan tepat sasaran.

Implementasi program tersebut diwujudkan melalui berbagai jalur, mulai dari pelatihan teknis, pendidikan formal, hingga dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa.

Baca Juga: Rembuk Petani Karet, APKARINDO Dukung Peremajaan Pohon lewat BPDP

Pihaknya juga mendorong BPDP agar terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan program guna meningkatkan efektivitas serta dampak nyata bagi kemajuan industri.

Langkah perbaikan yang dilakukan secara konsisten selama ini telah memperkuat posisi BPDP sebagai lokomotif utama pengembangan SDM nasional.

Terkait program pelatihan untuk petani sawit, Gulat berharap pelaksanaannya dapat menjangkau sasaran yang lebih tajam.

Baca Juga: BPDP Edukasi Generasi Muda Mengenal Komoditas Perkebunan

Penguatan keterampilan dan pengetahuan teknis bagi petani dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme demi mewujudkan industri yang produktif dan berkelanjutan.

"Saya melihat evaluasi dan perbaikan yang cukup signifikan telah membuat BPDP sebagai lokomotif SDM sawit Indonesia. SDM sawit harus di depan, paling tidak setara dengan perkembangan dinamika teknologi perkebunan kelapa sawit. Makanya kampus-kampus yang menjadi mitra SDM sawit harus berkualitas" tuturnya.

Berdasarkan data resmi BPDP hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 29.263 peserta telah mengikuti pelatihan dan 13.265 peserta mengikuti program beasiswa pendidikan.

Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah dinyatakan lulus dari berbagai perguruan tinggi mitra.

Program pengembangan SDM sawit ini melibatkan kolaborasi dengan 42 perguruan tinggi dengan total 900 kelas pelatihan yang tersebar di berbagai daerah.

Jangkauan program tersebut kini telah mencakup 21 provinsi di Indonesia yang merupakan wilayah sentra utama perkebunan kelapa sawit.

"Ini sangat luar biasa. Saya pikir ini cara kita juga untuk menyesuaikan kebutuhan stakeholder sawit berkaitan dengan SDM. Jadi, dengan 13.265 orang, ini saya pikir sudah menuju kepada tepat sasaran dana sawit tersebut," imbuhnya. (mcr31/jpnn)

Dody membenarkan informasi bahwa ruang kerjanya bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti turut diperiksa oleh petugas pada Kamis (9/4).

Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4), Dody menyatakan bahwa dirinya sendiri yang memberikan izin akses penuh kepada penyidik untuk memeriksa seluruh area di lingkungan kementerian.

"Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," ungkap Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Menteri PU Buktikan Bersih, Persilakan Kejati DKI Cek ke Ruangannya

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan agar tidak muncul kesan tebang pilih, sekaligus menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.

"Karena saya juga haqul yakin seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

Ia menyebut penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri karena posisinya sebagai pembantu Presiden, sehingga ia merasa perlu meminta izin secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

"Tapi kan mungkin karena mau masuk ke ranahnya menteri, menteri itu kan salah satu pembantunya Presiden, mungkin penyidiknya agak khawatir, makanya kemudian saya mohon izin khusus kepada Bapak Presiden," tuturnya.

Baca Juga: Menteri PU Nyetir Sendiri di Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang

Ia kemudian melaporkan langsung kepada Prabowo Subianto terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik untuk memasuki seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri.

"Saya mengatakan ke Bapak Presiden, 'Pak, saya izin kasih keleluasaan kepada seluruh penyidik untuk masuk ruangan siapa pun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilihlah. Nantinya memang saya salah, ya saya salah.' Gitu saja," bebernya.

Dalam komunikasinya, ia menuturkan Presiden memberikan respons positif dan langsung menyetujui permintaan tersebut, meskipun saat itu tidak berada di Jakarta, serta mendukung penuh upaya keterbukaan dalam proses penyidikan.

Baca Juga: Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Tol Periode Arus Balik Idulfitri

"(Kata Presiden) iya, boleh kasih izin. Kan saya cuma mohon izin ke beliau. Pak, saya izin mau ngasih, mau ngasih akses kepada seluruh penyidik untuk masuk ke semua ruangan di gedung kementerian ini, termasuk ruangannya menteri PU. (kata Presiden) boleh, gitu," tutur Dody.

Meski begitu, Dody menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berjalan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui jenis perkara tindak pidana terkait penggeledahan di kementeriannya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui secara rinci barang-barang yang disita dalam penggeledahan tersebut, termasuk dokumen maupun perangkat lain yang diambil dari sejumlah ruangan di kementerian itu.

"Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail, karena saya menganggap sudahlah jalannya aparat penegak hukum, jadi saya enggak mau tahu lebih jauh," katanya.

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah dokumen yang diambil penyidik, terutama yang berkaitan dengan hasil audit dan catatan yang berada di beberapa unit kerja kementerian. Termasuk satu unit PC lantai tiga gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Cuman detailnya saya lupa karena kebanyakan dokumen, apa-apa yang ada di meja saya. Tapi kalau komputer enggak diambil sih (di ruangan ruangan saya). Jadi saya berharap komputer saya diambil biar saya punya baru gitu, tapi ternyata enggak diambil," beber Dody.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ia menegaskan pula pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan dokumen maupun data tambahan yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

Dody menambahkan, langkah membuka akses luas kepada penyidik merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara.(antara/jpnn)

Lansia asal Bangunjiwo itu kini sudah memperoleh kembali sertifikat tanah miliknya yang sempat beralih nama.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Bantul dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Mbah Tupon dengan terharu memeluk Abdul Halim seraya mengucapkan terima kasih.

Baca Juga: Sertifikat Tanah Itu Akhirnya Kembali Kepada Mbah Tupon

Kuasa hukum Mbah Tupon Suki Ratnasari berharap kasus Mbah Tupon menjadi preseden baik dalam penegakan hukum.

"Semoga Bantul ini menjadi contoh penegakan hukum yang baik, semoga tidak perlu viral agar orang-orang yang bernasib seperti Mbah Tupon dapat memperoleh keadilan," ucapnya, Kamis (9/4).

Menurutnya, penyelesaian kasus mafia tanah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak untuk Mbah Tupon.

"Tanpa bantuan yang luar biasa dari berbagai pihak, rasanya mustahil sertifikat ini kembali kepada Mbah Tupon," kata Suki Ratnasari.

Baca Juga: 6 Tersangka Mafia Tanah Mbah Tupon Diserahkan ke Kejati DIY

Abdul Halim sendiri mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan kasus yang menimpa Mbah Tupon sebagai pelajaran.

"Kasus ini tergolong rumit dan berlapis. Pelakunya banyak, tetapi Alhamdulillah semuanya sudah diproses dan divonis bersalah," katanya.

Dia menegaskan kejahatan apa pun, termasuk pertanahan, akan diproses dengan adil.

Baca Juga: Begini Peran Para Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

"Kami tandai momentun ini untuk mencegah terjadinya kembali kasus Mbah Tupon sehingga masyarakat Bantul bisa terlepas dari kejahatan mafia tanah," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika Mbah Tupon hendak memecah bidang tanah miliknya seluas sekitar 1.655 meter persegi dan menjadikan sebagian tanah tersebut sebagai agunan kredit senilai Rp 1,5 miliar di sebuah bank.

Namun, sertifikat tanahnya tiba-tiba berganti nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon dan keluarganya. Tanah tersebut digunakan sebagai agunan oleh pihak lain yang bukan pemilik sebenarnya.

Kasus ini menimbulkan kerugian finansial bagi Mbah Tupon sebesar sekitar Rp 3,5 miliar dan juga berimbas pada gugatan perdata yang melibatkan sejumlah tersangka yang menuntut ganti rugi. (mcr25/jpnn)

Kali ini menimpa Kadek Sandi Wijaya, pemilik mobil Wuling Binguo yang mengaku unitnya ditarik secara paksa oleh oknum debt collector yang mengaku utusan salah satu perusahaan finance di Pulau Dewata.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, melalui kuasa hukumnya dari SYRA Lawfirm, Sabam Antonius Nainggolan dan Putu Yasa, korban resmi mempolisikan kejadian ini ke Polda Bali dengan nomor laporan LP/B/289/IV/2026/SPKT/POLDA BALI.

Peristiwa bermula pada Rabu (1/4/2026) di Jalan Kebon Nomor 23, Buduk, Mengwi, Badung.

Baca Juga: 3 Debt Collector Ditangkap Polisi, Picu Keributan di Gerai Cepat Saji Jimbaran

Saat itu, unit Wuling Binguo bernomor polisi DK 1138 ADP sedang disewa oleh seorang konsumen, Safira Yusuf.

Tiba-tiba, seorang pria berinisial LKS bersama beberapa rekannya melakukan penarikan paksa. Dalihnya adalah keterlambatan cicilan selama tiga bulan terakhir.

"Penarikan dilakukan dengan cara yang tidak patut dan tidak sah menurut hukum.

Pihak penarik mengklaim sudah mengantongi izin dari Kadek Sandi Wijaya.

Baca Juga: OJK Bali Sentil Etika Debt Collector saat Menagih, Masuk 152 Pengaduan

Padahal, faktanya tidak pernah ada izin tersebut," ujar Sabam Antonius Nainggolan di Denpasar, Jumat (10/4).

Menurut Sabam Nainggolan, tindakan penarikan di jalanan tersebut jelas menabrak aturan hukum.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, penyerahan objek fidusia (kendaraan) harus dilakukan secara sukarela atau melalui eksekusi pengadilan jika tidak ada kesepakatan.

Baca Juga: Debt Collector Beraksi, Korban Ketakutan, Polsek Kuta Selatan Turun Tangan

"Ada koridor hukumnya. Jika ada keterlambatan, pihak finance seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan, bukan melakukan tindakan sewenang-wenang di jalan," kata Sabam Antonius Nainggolan.

Padahal, debitur sebelumnya sudah menunjukkan iktikad baik dengan mencoba berkomunikasi melalui tim lapangan perusahaan finance tersebut untuk memohon keringanan, tetapi tidak ditanggapi.

Saat ini, mobil mewah listrik tersebut diketahui berada di sebuah gudang lelang di Kota Denpasar.

Sabam Nainggolan pun pun memberikan peringatan keras kepada pihak penyelenggara lelang.

"Kami mengingatkan pihak lelang untuk tidak sembarangan menjual objek yang saat ini sedang dalam proses hukum pidana.

Apalagi, belum ada kesepakatan harga jual secara profesional," kata Putu Yasa menambahkan.

Pihak korban berharap Polda Bali segera memberikan atensi dan menindaklanjuti laporan ini agar ada efek jera terhadap praktik premanisme berkedok penagihan utang di Bali. (lia/JPNN)

Laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4).

Luna kembali setelah menuntaskan hukuman akumulasi kartu kuning.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, menyambut positif kembalinya sang pemain. Ia menyebut kondisi tim kini semakin membaik.

Baca Juga: Drama VAR dan Penalti Gagal Warnai Laga Persik vs Persijap

"Sejumlah pemain sudah pulih dari cedera dan Luna juga kembali setelah absen karena akumulasi kartu kuning. Setidaknya kami akan memiliki sejumlah pemain tambahan untuk pertandingan ini," ujar Marcos, Kamis (9/4).

Menurut dia, waktu persiapan tim memang cukup terbatas. Namun, latihan tetap difokuskan untuk mematangkan strategi jelang laga tandang.

Marcos juga mewaspadai kekuatan Madura United yang dinilai tampil solid, terutama saat menghadapi Borneo FC.

"Madura United bermain bagus saat melawan Borneo. Mereka tim yang kuat dan sedang berjuang untuk posisi mereka, jadi ini akan jadi pertandingan yang sulit," ujar dia.

Baca Juga: Persik Tak Mau Remehkan Persijap, Laga Diprediksi Sengit

Meski begitu, dia optimistis tim berjuluk Macan Putih mampu mencuri poin penuh.

"Kami harus datang ke sana dan berjuang bersama untuk mendapatkan tiga poin," kata dia.

Saat ini, Persik masih berupaya memperbaiki performa. Dalam lima laga terakhir, Persik hanya meraih satu kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan. Terakhir, Persik bermain imbang 0-0 saat menjamu Persijap Jepara.

Baca Juga: Jelang Lawan Persijap, Persik Full Team, Marcos: Pilihan Pemain Lebih Banyak

Di klasemen sementara, Persik berada di posisi ke-12 dengan 30 poin. Sementara Madura United berada di peringkat ke-16 dengan 20 poin. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. (antara/mcr12/jpnn)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam modusnya, oknum tersebut mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. “Mereka mengaku diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4).

Para pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan masyarakat untuk waspada terhadap modus serupa. “Kami tegaskan bahwa dalam menjalankan setiap penugasan, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK,” tegas Budi.

Budi juga menambahkan bahwa pegawai KPK dilarang menjanjikan, menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. “Sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang penanganannya dilakukan oleh KPK,” katanya.

Baca Juga: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya

KPK memastikan tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan KPK. Selain itu, KPK juga tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus di daerah. “Situs resmi yang dikelola oleh KPK adalah dapat diakses di www.kpk.go.id,” ujar Budi.

Seluruh layanan KPK untuk masyarakat, termasuk perangkat sosialisasi antikorupsi seperti buku, poster, dan brosur, diberikan secara cuma-cuma. “Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh KPK untuk masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis,” pungkas Budi.

KPK mengajak masyarakat yang mengetahui modus serupa untuk segera melapor ke aparat penegak hukum setempat atau ke KPK melalui call center 198 agar bisa segera ditindaklanjuti. (tan/jpnn)

Baca Juga: KPK Fokus Periksa Biro Haji, Belum Panggil Nusron Wahid

Baca Juga: Polisi Ciduk 4 Penipu yang Mengaku Pegawai KPK & Bisa Urus Perkara Korupsi

Baca Juga: Peran Fuad Hasan Disorot KPK, Kunci Ungkap Skandal Kuota Haji 2023-2024

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari Work from Office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari Work From Home (WFH) pada hari Jumat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan kebijakan menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Menurut dia, sistem kerja fleksibel tetap menuntut disiplin dan akuntabilitas tinggi dari setiap ASN.

Baca Juga: WFH Sarengat

“Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini dalam keterangan resminya, pada Jumat (10/4).

Dalam skema tersebut, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.

Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Baca Juga: WFH ASN Kurangi Kepadatan Lalu Lintas di Ibu Kota

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Kebijakan itu juga menjadi akselerator percepatan penerapan pemerintahan digital.

Baca Juga: Bea Cukai Terapkan WFH Tiap Jumat, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Optimalisasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan setiap aktivitas kerja ASN terdokumentasi secara sistematis, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus menutup ruang bagi praktik kerja formalitas.

“Sementara itu, secara sistem dan infrastruktur digitalnya ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” jelasnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa skema WFH tidak mengganggu pelayanan publik.

Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Instansi diwajibkan mengatur proporsi pegawai sesuai karakteristik layanan, sehingga layanan esensial tetap berjalan optimal.

Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan bersifat kedaruratan tetap tersedia, termasuk bagi kelompok rentan. Skema kerja fleksibel justru diharapkan meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai,” tutur Rini. (mcr4/jpnn)

Dia menyampaikan tekanan biaya haji 1447H/2026M terutama berasal dari sektor penerbangan seiring kenaikan harga avtur akibat perang berkepanjangan antara AS-Israel vs Iran, juga karenanya premi risiko, serta dinamika geopolitik yang berdampak pada bisa terjadinya perubahan rute penerbangan.

“Alhamdulillah Presiden di Rapat Kerja Pemerintah (8/4) menegaskan komitmen kenaikan biaya haji akibat meroketnya biaya avtur tidak dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia," kata HNW dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Menurut HNW, keputusan Presiden Prabowo tersebut merupakan hal penting untuk menjaga keberpihakan negara sekaligus menghadirkan ketenangan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan mulai berangkat pada 22 April nanti.

Baca Juga: Imbas Avtur Naik, Garuda dan Saudia Airlines Minta Tambahan Ongkos Biaya Haji Rp 1,77 Triliun

Dia menjelaskan berdasarkan data Kemenhaj yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR pada Rabu (8/4), rata-rata biaya penerbangan haji yang sebelumnya sekitar Rp 33,5 juta per jemaah berpotensi meningkat signifikan.

Tanpa perubahan rute, biaya bisa mencapai sekitar Rp 46,9 juta, dan dengan penyesuaian rute dapat meningkat hingga sekitar Rp 50,8 juta per jemaah.

Namun demikian, dalam rapat kerja itu Komisi VIII sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo, dan sesuai aspirasi para calon jemaah haji, secara tegas menolak jika tambahan biaya tersebut dibebankan kepada calon tamu Allah tersebut.

“Komisi VIII menegaskan kenaikan biaya akibat avtur tidak boleh dibebankan kepada calon jemaah haji. Apalagi dalam kontrak penerbangan terdapat klausul force majeure yang seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi bersama tanpa membebani jemaah,” tegas HNW.

Baca Juga: Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp 2 Juta Meski Harga Avtur Naik

Dia menambahkan rapat kerja akhirnya ditunda tanpa mengambil kesimpulan dan akan dilanjutkan kembali dengan skema solusi yang lebih berpihak kepada jemaah haji.

HNW menyebut di antara solusi yang perlu dibahas dan diputuskan di Forum Rapat Komisi VIII berikutnya adalah pernyataan Wamenhaj Danil A Simanjuntak bahwa selisih harga biaya haji akibat kenaikan harga avtur tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji sesuai keputusan Presiden Prabowo dan sikap Komisi VIII, dan akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui efisiensi APBN sebesar Rp 1,77 triliun.

HNW juga mengingatkan banyaknya calon jemaah haji yang berdomisili jauh dari embarkasi dan pasti terdampak dengan kenaikan harga tiket pesawat domestik.

Baca Juga: Harga Avtur Naik, Bagaimana Biaya Haji?

Dirinya berharap komitmen presiden untuk tidak membebankan kenaikan biaya kepada calon jemaah juga mencakup perjalanan domestik calon jemaah haji dari daerah menuju embarkasi, seperti calon jamaah haji dari Indonesia Timur seperti Papua, Maluku yang embarkasinya di Makassar (Sulawesi Selatan), Bali dan NTT yang embarkasinya di Surabaya.

“Calon jemaah haji itu sudah menunggu puluhan tahun untuk berangkat, dan menabung dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pelunasan," ujar HNW mengingatkan.

Jangan sampai di waktu yang sudah mepet dengan keberangkatan, lanjut HNW, timbul pembengkakan biaya terhadap calon jemaah haji akibat terjadinya perang yang tidak pernah mereka inginkan, baik dalam konteks penerbangan internasional menuju lokasi haji di Saudi Arabia, maupun penerbangan dari provinsi mereka menuju embarkasi yang berada di provinsi lain sesuai keputusan pemerintah.

Baca Juga: Ini Komitmen Prabowo soal Biaya Haji

Menurut HNW, jika itu terjadi, tentu akan sangat memberatkan dan meresahkan mereka, dan berpotensi bisa menggagalkan rencana keberangkatan mereka.

"Dan karena jumlahnya yang tidak sedikit dikhawatirkan akan menghadirkan gejolak sosial yang mestinya bisa dihindari dengan memberlakukan keputusan Presiden itu juga berlaku untuk biaya transportasi udara lokal para calon haji yang terdampak,” pungkasnya. (mrk/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Keterbatasan kewenangan dan cakupan tiap instansi membuat sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak agar penindakan lebih efektif dan perlindungan masyarakat semakin optimal.

Upaya memperkuat kolaborasi tersebut dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) melalui courtesy call ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan pada Rabu (1/4).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Martha Octavia menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin.

Baca Juga: Perkuat Asistensi UMKM, Bea Cukai Dorong Pelaku Usaha Siap Tembus Pasar Ekspor

Dia mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNNP Sulsel Kombes Agung Prabowo atas sinergi dan koordinasi yang telah berjalan, khususnya dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kedua pihak juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan kolaborasi untuk menghadapi ancaman narkotika yang terus berkembang.

Di Banda Aceh, langkah penguatan sinergi juga dilakukan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Rizki Baidillah melalui rangkaian kunjungan koordinasi perdana pada Kamis (2/4).

Kunjungan ini menyasar sejumlah pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Kodam Iskandar Muda, hingga Pemerintah Aceh.

Baca Juga: Bea Cukai Terapkan WFH Tiap Jumat, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Dalam pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nursyam dibahas pentingnya koordinasi dalam mendukung kelancaran proses peradilan di bidang kepabeanan dan cukai agar berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan.

Sementara itu, kunjungan ke Kodam Iskandar Muda bersama Panglima Joko Hadi Susilo menjadi langkah awal membangun kolaborasi dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk peredaran barang ilegal.

Tak hanya itu, sinergi juga diperkuat dengan Pemerintah Aceh melalui pertemuan dengan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Baca Juga: Bea Cukai Merauke & Satgas Pamtas Statis RI–PNG Gagalkan Peredaran Ganja, Tuh Pelakunya

Pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi dalam pengelolaan fiskal daerah serta optimalisasi penerimaan negara.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Rizki Baidillah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi sejak awal masa tugasnya.

Menurut Rizki, koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antarinstansi, baik dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, maupun pengelolaan keuangan negara di daerah.

Baca Juga: Bea Cukai Langsa Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp1,29 Miliar 

"Dengan komunikasi yang baik, diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Rizki.

Melalui penguatan sinergi ini, pengawasan terhadap narkotika dan barang ilegal diharapkan semakin efektif, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kolaborasi lintas instansi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, kepastian hukum, serta melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan lintas negara. (mrk/jpnn)

Sebanyak 116 kelompok terbang (kloter) akan diberangkatkan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

Berdasarkan surat keputusan dengan nomor S-341/KW.16/PL/2026, CJH asal Kabupaten Probolinggo berjumlah 374 orang masuk dalam kloter 1.

Mereka dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April pukul 09.30 WIB untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes kesehatan.

Baca Juga: BSI Edukasi Perencanaan Haji dan Umrah di ITS, Salurkan Beasiswa Rp75 Juta

Pada keesokan harinya 22 April mereka direncanakan berangkat menggunakan pesawat maskapi Saudi Airlines dengan nomor penerbangan (SV 5347) pukul 09.30 WIB.

Rombongan tiba Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah pulul 18.30 WIB.

Sementara untuk jadwal pemulangan. Kloter 1 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAAIA) Jeddah pada tanggal 1 Juni 2026 pukul 03.05 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia pukul 20.25 WIB. (mcr23/jpnn)

Baca Juga: Minat Haji Meningkat Saat Ramadan, BSI Fest Gencarkan Literasi Keuangan di Surabaya

Baca Juga: Petugas Haji 2026 Diperkuat TNI-Polri untuk Tingkatkan Disiplin dan Layanan

Hal demikian dikatakan dia menyikapi ucapan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut ada upaya kudeta terhadap Prabowo. 

"Tidak ada yang akan bisa mengkudeta sekali pun militer," kata Pangi melalui layanan pesan, Jumat (10/4).

Namun, kata dia, Prabowo perlu mewaspadai pihak yang diuntungan langsung jika kudeta terhadap Kepala Negara terlaksana, yakni Wapres RI. 

Baca Juga: Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik

"Ya, yang lain saya pikir enggak ada manfaat dan enggak akan merasakan langsung keuntungan dari kudeta, kecuali wakilnya sendiri," katanya.

Toh, kata Pangi, sejarah mencatat dua Presiden RI pernah dilengserkan dan Wapres yang menjabat naik tahta jadi pemimpin pemerintah.

"Oleh karena itu, Presiden harus waspada terhadap Wakilnya, karena kita enggak tahu ujungnya," ungkapnya.

Dia menuturkan kewaspadaan itu perlu dituangkan Prabowo dengan membuat program yang berpihak ke rakyat.

Baca Juga: Hashim Curhat soal Kudeta, PDIP Pertanyakan Wibawa Prabowo di Mata TNI

Semisal, kata Pangi, Prabowo tidak menaikkan iuran BPJS, tarif listik, dan tak memangkas subsidi bahan bakar minyak.

"Pilihan cara satu satunya harus mendapatkan dukungan rakyat. Buat program yang membahagiakan hati rakyat," ungkap dia.

Pangi menuturkan menaikkan harga BBM membuat daya beli rakyat hancur dan kelas menengah makin banyak jatuh miskin.

Baca Juga: Hashim: Ada yang Mau Kudeta Prabowo

"Ya, yang terjadi instabilitas politik, pemicu kaos dan ketidakteraturan politik di lapangan, dimanfaatkan lawan politik," katanya.

Selain itu, kata dia, Prabowo wajib memecat menteri yang berbisnis, membangun atau memperbaiki sekolah, hingga mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mendapat dukungan rakyat.

"Evaluasi total MBG, karena pelaksanaannya banyak masalah. Program ini bagus, harus didukung," ungkapnya. (ast/jpnn)

Uang senilai Rp 11.420.104.815.858,00 itu diserahkan secara simbolis dari Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Kejagung sudah bekerja spektakuler, tetapi tetap perlu bekerja keras, bahkan lebih keras lagi, agar tidak disalip KPK," kata Abdul Rachman.

Namun, persoalannya, kata pria yang beken disapa dengan akronim ART, pemberantasan korupsi adalah kerja sistemik. Sebagai sistem, pemberantasan korupsi tidak berakhir di Kejagung.

Baca Juga: Pernyataan Kejagung Setelah Riza Chalid Jadi Tersangka Korupsi Lagi

"Ramifikasinya mengharuskan kehadiran lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa pertanyaan "setelah Rp 11 T diselamatkan, so what?" bisa terjawab meyakinkan. Pada sisi itulah saya agak khawatir kerja Kejagung tidak bisa diimbangi oleh lembaga-lembaga lain," tuturnya.

Semisal, Mahkamah Agung. Dalam catatan ICW, kata ART, rerata vonis hakim bagi terdakwa tipikor adalah 3-4 tahun. Nah, pasca penyelamatan Rp 11,4 T, apakah hukuman badan bagi pelaku koruptor akan lebih berat? "Semestinya demikian," lanjutnya.

Selanjutnya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Setelah Kejagung--bagian Satgas PKH--berhasil menyelamatkan kawasan hutan, apa yang akan negara lakukan terhadap kawasan tersebut?

"Kalau dibiarkan menjadi lahan yang tidak produktif, sangat disayangkan. Apalagi jika diam-diam dimanfaatkan secara ilegal oleh penjahat seperti Samin Tan, alamat kiamat semakin dekat," ujarnya.

Baca Juga: Sahroni Mengaku Sempat Diperas Rp 300 Juta oleh Utusan KPK Gadungan, Begini Ceritanya

Menurut ART, Samin Tan bisa beroperasi sekian lama, pasti sesungguhnya diketahui aparat setempat. Berarti, bukan hanya kawasan tambangnya yang dibangun tanpa manfaat bagi masyarakat, tetapi aparat pun mengalami pembusukan kronis.

"Jelas, itu antiklimaks bagi penyelamatan lahan seluas 5.888.260,07 hektare plus 10.257,22 hektare oleh Kejagung," ujarnya.

ART menekankan bahwa tindak pidana korupsi atau Tipikor adalah kejahatan sistemik. Keterlibatan aparat-aparat penegak hukum masih sulit dinihilkan. Belum lagi gangguan dari pejabat-pejabat dari luar sistem penegakan hukum.

Baca Juga: Malam Pertama Mbak Intan Buyar saat Tahu Suaminya Juga Wanita, Alamak!

"Intervensi politik, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan dengan menegosiasikan hukum, itu semua sudah 'biasa'. Yang amat-sangat mengundang rasa waswas adalah kehadiran personel-personel penegakan hukum di BUMN serta kementerian dan lembaga negara non hukum," tuturnya.

Walau sudah dibatasi oleh UU, kata ART, tetapi tetap saja ada lembaga penegakan hukum yang mbalelo dengan menempatkan sekian banyak petingginya di pos-pos strategis di luar kantor mereka sendiri.

Pada saat yang sama, katanya, Presiden cenderung melakukan pembiaran. Mereka inilah yang rentan mengalami konflik kepentingan, sehingga bisa saja menjadi penghalang saat Kejagung berupaya menegakkan hukum di BUMN, kementerian, dan lembaga negara dimaksud.

"Itu akan menjadikan pemberantasan korupsi semakin rumit. Tapi justru di situ tantangan bagi Kejagung. Seberapa jauh Kejagung sanggup menepis 'solidaritas sesama lembaga penegakan hukum', akan menjadi kunci bagi sikap tidak pandang bulu Kejagung," ujarnya.

Dia mengatakan, di samping jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan, perlu juga ditetapkan key performance indicator (KPI) tambahan. Yaitu, berapa helai kumis Jaksa Agung harus sebanding dengan berapa banyak personel lembaga penegakan hukum yang bisa Kejagung ringkus pada setiap operasi pemberantasan korupsi yang dia lakukan.

"Tentu, semakin tebal kumis Jaksa Agung, semakin intimidatif jadinya. Semakin banyak oknum penegak hukum yang diciduk, rapor Kejagung akan semakin positif pula," kata ART.(fat/jpnn)

Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong UMKM naik kelas dan mampu bersaing di pasar internasional.

Salah satu bentuk dukungan tersebut ditunjukkan Bea Cukai Parepare melalui kegiatan monitoring dan asistensi lanjutan kepada UMKM berpotensi ekspor.

Pada Selasa (1/4), Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Parepare yang dipimpin Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai Firman mengunjungi CV Semarang di Kota Parepare.

Baca Juga: Bea Cukai Terapkan WFH Tiap Jumat, Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Kunjungan tersebut bertujuan memantau perkembangan kegiatan usaha sekaligus memberikan pendampingan kepada perusahaan yang bergerak di bidang ekspor produk shell blanks dan yelly grass dengan tujuan ekspor antara lain Hong Kong dan Tiongkok.

Melalui kegiatan monitoring ini, tim Klinik Ekspor juga membuka ruang diskusi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor.

Monitoring lanjutan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memastikan keberlangsungan UMKM yang memiliki potensi ekspor, sekaligus membantu pelaku usaha memahami prosedur serta ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Dukungan terhadap UMKM juga dilakukan Bea Cukai Banten melalui kegiatan edukasi dan peningkatan literasi ekspor.

Baca Juga: Bea Cukai Langsa Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp1,29 Miliar 

Pada Rabu (9/4), Bea Cukai Banten turut berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Kick Off Program Sekolah Jawara Ekspor 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Indo Eximpro bekerja sama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten di Atria Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Penerimaan dan Pengolahan Data Bea Cukai Banten Mohammad Lutfi menyampaikan materi mengenai ketentuan kepabeanan, termasuk aspek perpajakan dalam kegiatan ekspor dan impor serta berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

“Bea Cukai terus mendorong UMKM untuk naik kelas hingga siap ekspor melalui edukasi, literasi, dan asistensi terkait ketentuan kepabeanan,” ujar Lutfi.

Baca Juga: Bea Cukai Merauke & Satgas Pamtas Statis RI–PNG Gagalkan Peredaran Ganja, Tuh Pelakunya

Program Sekolah Jawara Ekspor sendiri merupakan program pendampingan intensif selama enam bulan bagi 30 hingga 40 UMKM terpilih di wilayah Banten.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait mekanisme ekspor sekaligus mempersiapkan mereka agar mampu menembus pasar internasional.

Dalam pemaparannya, Lutfi juga menyampaikan Kantor Wilayah Bea Cukai Banten saat ini memiliki sejumlah UMKM binaan yang telah berhasil melakukan ekspor.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui program Klinik Ekspor yang secara rutin memberikan asistensi dan bimbingan kepada UMKM yang akan maupun telah melakukan kegiatan ekspor.

Melalui berbagai program asistensi, monitoring, dan edukasi tersebut, Bea Cukai berharap semakin banyak UMKM yang mampu mengembangkan usahanya hingga menembus pasar global, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (mrk/jpnn)

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni menyatakan petugas pada perkara ini telah mengamankan sejumlah barang dari dalam rumah sebagai barang bukti.

"Penyelidikan sedang berlangsung, termasuk melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku," katanya, Jumat.

Dia mengungkapkan korban pertama kali ditemukan oleh karyawan dan warga setelah merasa curiga karena tidak merespons panggilan dari luar rumah.

Baca Juga: Tiga Pelaku Penyiraman Air Keras Ditangkap di Jatiasih Bekasi

Saat itu, pintu dalam kondisi terkunci dari dalam hingga akhirnya didobrak.

Korban ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan.

Sejumlah luka terlihat pada bagian tubuh, termasuk di kepala, bahkan terdapat indikasi luka di leher atau tergorok.

Menurut keterangan saksi Aming, tidak ada tanda-tanda aktivitas pekerjaan di tempat kejadian perkara saat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Baca Juga: Kurir Perempuan Dibegal-Diperkosa, Polisi Tangkap Pelaku

"Pas dibuka, korban sudah terkapar di ruang tengah dengan kondisi bersimbah darah," kata Ketua RT setempat itu kepada petugas.

Polisi menduga peristiwa tersebut terjadi pada malam hingga dini hari.

Sehari sebelumnya, korban disebut masih beraktivitas seperti biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan.

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

Korban diketahui tinggal seorang diri, sementara anak-anaknya tinggal tidak jauh dari lokasi.

Dugaan perampokan diselidiki di tengah penyelidikan seusai mengetahui sejumlah barang milik korban raib, termasuk perhiasan. (antara/jpnn)

Baca Juga: Israel Itu Penjahat, Kutukan bagi Kemanusiaan, Mereka Akan Terbakar di Neraka

Serangan ini sudah menjadi risiko nyata bagi bisnis yang sudah menggunakan infrastruktur IT. 

Sayangnya, banyak perusahaan baru menyadari pentingnya keamanan siber setelah terjadi kebocoran data.

Padahal kerusakan akibat serangan sering kali tidak bisa dipulihkan sepenuhnya.

Baca Juga: Fortinet dan Telkom Bersinergi Memperkuat Keamanan Siber & Infrastruktur Digital

Di sinilah peran penetration testing (pentest) sebagai strategi pencegahan yang aktif sebelum benar-benar datangnya serangan siber yang merugikan.

Dengan melakukan pengujian pentest secara rutin, perusahaan dapat mencegah serangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Apa Itu Pentest dan Vulnerability Assessment?

Sebelum masuk lebih jauh, sebaiknya Anda memahami dua konsep dalam pengujian keamanan.

1. Vulnerability Assessment (VA)

Baca Juga: Diskominfos Bali Antisipasi Serangan Siber, Data Cadangan Sementara Aman

Vulnerability Assessment adalah proses untuk mencari tahu apakah ada celah keamanan dalam sistem, aplikasi, maupun jaringan.

Pengujian akan dilakukan menggunakan tools otomatis untuk menemukan potensi risiko.

2. Penetration Testing (Pentest) 

Baca Juga: Jaringan 5G Tersebar di Venue KTT WWF ke-10, Antisipasi Ancaman Siber Sejak Dini

Pentest adalah tahap lanjutan dari VA.

Di sini, tim keamanan akan mensimulasikan serangan seperti serangan asli untuk melihat apakah celah yang sudah ditemukan dari VA benar-benar bisa dimanfaatkan, sekaligus mengukur dampaknya.

Kedua pengujian ini bukan untuk dipilih salah satu. Justru kedua keduanya harus dilakukan akan memberikan gambaran yang jauh lebih akurat terhadap kondisi keamanan sistem perusahaan.

Mengapa Pentest Harus Dilakukan Secara Rutin?

Banyak perusahaan masih menganggap pentest cukup dilakukan sekali.

Padahal, sistem IT terus diupdate, dan setiap perubahan pasti akan membuka peluang munculnya celah baru.

Berikut alasan mengapa pentest rutin menjadi kebutuhan:

1. Ancaman Selalu Berubah

Para hacker semakin canggih dalam melakukan serangan bisa jadi sistem yang aman saat ini bisa menjadi lemah di masa depan.

2. Menguji Sistem Keamanan

Jika sistem Anda sudah memiliki sistem firewall, enkripsi, hingga sistem monitoring, maka harus diuji secara berkala untuk mengetahui apakah berjalan normal atau tidak.

3. Untuk Kepatuhan Regulasi

Aturan sertifikasi ISO 27001 dan regulasi perlindungan data harus memiliki sertifikasi lolos uji coba pentest secara berkala.

4. Menghindari Kerugian Bisnis

Serangan siber bisa menyebabkan downtime paling parahnya kehilangan data sehingga mendapatkan respons negatif dari pelanggan.

Kapan Waktu Terbaik Melakukan Pentest?

Melakukan, Pentest tidak harus menunggu masalah muncul. Sebaiknya Anda melakukan pentest ketika:

Ø  Minimal 1 hingga 2 kali dalam setahun

Ø  Setelah meluncurkan produk baru

Ø  Sesudah migrasi ke cloud

Ø  Setelah integrasi sistem dengan pihak ketiga

Ø  Ketika terjadi aktivitas mencurigakan di sistem bisnis

Tahap-Tahapan Pentest

Layanan pentest harus dilakukan secara terstruktur agar hasilnya dapat langsung digunakan untuk perbaikan

Ø  Planning & Scoping

Menentukan ruang lingkup pengujian

Ø  Reconnaissance

Mengumpulkan informasi pada sistem yang akan dilakukan test

Ø  Scanning 

Mengidentifikasi potensi celah keamanan pada sistem target

Ø  Exploitation Simulation

Melakukan pengujian apakah celah bisa dimanfaatkan penyerang

Ø  Reporting & Recommendation

Menyusun laporan lengkap beserta langkah-langkah mitigasi pada klien.

Pentest vs Vulnerability Assessment

Perbedaan dari VA dan pentest adalah dari pendekatan dan hasil tesnya.

Vulnerability Assessment fokus pada mengidentifikasi risiko sedangkan pentest fokus pada aksi simulasi serangan. 

Assessment bersifat luas dan dilakukan dengan cepat sedangkan pentest lebih dalam dan detail.

Layanan Pentest Profesional dari Wowrack

Wowrack adalah penyedia layanan cyber security yang menyediakan jasa penetration testing untuk keperluan perusahaan dalam menjaga keamanan sistem bisnisnya dari serangan siber.

Jasa pantesnya mencakup:

Ø  Pengujian aplikasi web, mobile, API, dan jaringan

Ø  Simulasi serangan berbasis skenario nyata

Ø  Laporan lengkap dengan analisis Risiko

Ø  Rekomendasi teknis yang bisa langsung diterapkan

Ø  Pengaplikasian berdasarkan standar internasional

Dengan penguji pentest dari tim yang bersertifikasi, perusahaan dapat mempercayakan uji coba pentest Anda kepada Wowrack.

Kesimpulan

Setiap perusahaan harus melakukan pentest, minimal satu kali karena saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan.

Dengan banyak sekali isu perusahaan yang terkena serangan siber, satu-satunya cara untuk menjaga keamanan bisnis adalah dengan bersikap proaktif.

Jika keamanan siber sudah jadi prioritas, maka melakukan pentest secara rutin adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. (jpnn)

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026, yang menjadi pijakan transformasi budaya kerja fleksibel di lingkungan pemerintahan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Eddy Christijanto menegaskan bahwa skema kerja baru tidak menghapus komitmen kerja bakti.

"Untuk Indonesia ASRI, kami wajib melaksanakan kerja bakti dua kali dalam seminggu. Hari Selasa di area perkantoran, sedangkan Jumat di fasilitas umum. Jadi sebelum WFH, pagi hari ASN tetap turun kerja bakti,” ujar Eddy.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Awasi Ketat WFH ASN, Laporan Kinerja Wajib Rutin

Salah lokasi kerja bakti dilakukan di sepanjang Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di kawasan Tanah Kali Kedinding.

Kerja bakti dilakukan secara masif dengan pembagian sekitar 70 zona yang melibatkan seluruh PD, kecamatan, hingga kelurahan. 

“Panjang area kerja bakti ini hampir lima kilometer sehingga semua kami kerahkan. Sejak pukul 06.00 WIB sudah mulai kerja bakti membersihkan bantaran dari sampah dan barang yang mengganggu keamanan serta kebersihan,” katanya.

Setelah tuntas melaksanakam kerja bakti, ASN bekerja dari rumah. Pengawasan dilakukan ketat melalui sistem digital, termasuk absensi tiga kali sehari dan pemantauan capaian kinerja oleh atasan langsung.

Baca Juga: Harapan Jadi ASN Pupus, Warga Gresik Diduga Tertipu SK Palsu

“Ini bukan libur. ASN tetap bekerja penuh. Sistem akan memantau apakah pegawai benar-benar bekerja dari rumah atau tidak, termasuk jika berada di luar kota,” tuturnya.

Pemkot Surabaya juga menyiapkan sanksi berjenjang bagi pelanggaran disiplin.

Mulai dari teguran lisan hingga tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat jika kinerja tidak tercapai atau ditemukan pelanggaran serius.

Baca Juga: ASN di Surabaya Wajib Gunakan Transum & Kendaraan Listrik Setiap Selasa

Walakin, Eddy memastikan layanan publik tetap berjalan normal. PD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, pemadam kebakaran, Dinas Sosial.

Puskesmas, rumah sakit, hingga sektor pendidikan, tetap beroperasi dari kantor sehingga layanan utama, mencakup kesehatan, pendidikan, evakuasi, penyelamatan, serta administrasi publik tidak terdampak skema WFH.

“Kami pastikan pelayanan publik tidak terganggu. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Taman rekreasi yang mengusung konsep outdoor dan edukasi ini menawarkan berbagai paket hemat, baik untuk kunjungan rombongan maupun individu.

Senior Operation Manager Rivera, Aditya Prasetyo, mengatakan bahwa promo tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat, khususnya keluarga dan kelompok.

“Bagi pengunjung yang datang secara rombongan, kami menyediakan paket Promo Rivera Ber-4 dan Ber-6 dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Aditya dalam keterangannya.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tinjau WFH di Pemkot Bogor, Klaim Efisiensi Capai Rp900 Juta per Bulan

Untuk paket Rivera Ber-4, pengunjung cukup membayar Rp175.000 untuk empat orang pada hari Senin–Jumat, dan Rp200.000 pada akhir pekan serta hari libur nasional.

Paket ini mencakup dua tiket terusan dan dua tiket masuk.

Sementara itu, paket Rivera Ber-6 ditawarkan dengan harga Rp265.000 untuk enam orang pada hari kerja, dan Rp300.000 pada akhir pekan.

Paket ini sudah termasuk empat tiket terusan dan dua tiket masuk.

Baca Juga: 5 Ruang Kelas SDN Ciangsana 03 Bogor Rusak Akibat Ledakan Gas dari Kantin Lapangan Padel

Seluruh paket tersebut juga mencakup akses gratis ke Taman Burung Rivera.

Bagi pengunjung individu, Rivera menyediakan tiket terusan seharga Rp65.000 per orang pada hari kerja dan Rp75.000 saat akhir pekan.

Tiket ini sudah termasuk kunjungan ke Taman Burung.

Baca Juga: Musrenbang RKPD Kota Bogor 2027 Tampung 1.066 Usulan Warga

Selain itu, tersedia pula tiket masuk reguler seharga Rp30.000 (hari kerja) dan Rp35.000 (akhir pekan), yang juga mencakup akses ke area taman burung.

Khusus warga dengan KTP Bogor, Rivera memberikan potongan harga tiket terusan menjadi Rp58.500 pada hari kerja dan Rp67.500 pada akhir pekan.

“Cukup menunjukkan KTP saat pembelian di loket, satu KTP berlaku untuk maksimal empat orang,” jelas Aditya.

Selain promo tiket, pengunjung juga mendapatkan diskon 50 persen untuk penyewaan kostum Jepang dan Belanda.

Pembelian tiket dapat dilakukan langsung di loket maupun secara daring melalui situs resmi Rivera.

Rivera saat ini memiliki lebih dari 15 wahana yang dapat dinikmati semua usia, di antaranya flying fox, wall climbing, trampolin, panahan, hingga perahu air.

Pengunjung juga dapat menikmati area tematik seperti Taman Jepang dan Taman Belanda, serta berbagai spot foto yang menarik.

Tidak hanya wahana permainan, Rivera juga menghadirkan fasilitas edukasi seperti taman burung dengan area yang diperluas, taman rusa, serta kegiatan agri-agro dan fun farming.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung dapat belajar menanam, membajak sawah, hingga berinteraksi langsung dengan hewan.

Selain itu, tersedia pula area perkemahan dengan harga mulai dari Rp75.000 per orang. Paket Urban Camp memberikan pengalaman tambahan seperti memancing di danau serta menikmati api unggun.

Rivera juga dilengkapi dengan Graha Rivera, gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai acara, mulai dari pernikahan hingga pameran.

Dengan beragam fasilitas dan promo yang ditawarkan, Rivera menjadi salah satu alternatif destinasi wisata keluarga di Bogor yang menggabungkan rekreasi, edukasi, dan pengalaman alam terbuka.

Rivera beroperasi setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. (mar7/jpnn) 

Namun, pelaku industri dan regulator sepakat, keduanya tak seharusnya saling mengorbankan.

Dalam diskusi “Logistik Makin Efisien: Strategi Mengelola Armada di Tengah Tekanan Biaya” di GIICOMVEC 2026, JIExpo, Jakarta, Jumat (10/4), pemerintah menegaskan bahwa keselamatan justru menjadi fondasi utama untuk menciptakan efisiensi jangka panjang.

Ketua Tim Substansi Angkutan Barang Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Adrian Tri Laksana, menyebut keselamatan sebagai investasi yang kerap dipandang mahal di awal, tetapi mampu menekan potensi kerugian lebih besar di kemudian hari.

Baca Juga: Debut di GIICOMVEC 2026, JAC Memperkenalkan 3 Kendaraan Niaga Listrik

“Regulator fokus pada keselamatan. Efisiensi itu efek ikutannya,” ujarnya.

Menurut Adrian, kecelakaan atau kerusakan armada justru bisa memicu pembengkakan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan.

Sejumlah kebijakan pun telah digulirkan pemerintah, mulai dari penggratisan uji KIR untuk angkutan barang, pembatasan usia kendaraan maksimal 20 tahun, hingga dorongan penggunaan GPS dan pelarangan truk over dimension over load (ODOL).

Langkah tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjaga kondisi armada tetap prima.

Baca Juga: Wuling Formo Max dan Mitra EV Mejeng di GIICOMVEC 2026, Banyak Promo Menarik

Dari sisi operator, pendekatan serupa juga mulai diterapkan. General Manager Sales PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (Batavia Rent), Butar Tio, menegaskan bahwa efisiensi tidak bisa dicapai dengan memangkas biaya perawatan.

Menurutnya, perawatan rutin, penggunaan suku cadang asli, serta pemantauan kendaraan secara berkala justru membantu menekan biaya secara tidak langsung.

“Kendaraan yang terawat akan lebih jarang bermasalah, sehingga operasional tetap lancar,” kata Butar Tio, dalam kesempatan sama.

Baca Juga: Industri Cold Chain Kian Berkembang, Mitsubishi Fuso Siap Topang Logistik Modern

Dia juga menyoroti perubahan pola bisnis dari kepemilikan armada menjadi skema sewa (B2B) sebagai salah satu strategi efisiensi.

Dengan skala armada besar, perusahaan rental memiliki daya tawar lebih tinggi untuk layanan purnajual dan suku cadang.

Sementara itu, produsen kendaraan turut berperan melalui penguatan layanan after-sales dan teknologi.

Baca Juga: Dukung Logistik RI, Mitsubishi Fuso Hadirkan Ekosistem Zero Down Time di GIICOMVEC 2026

Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya, menyebut sistem telematik pada truk dapat membantu perusahaan memantau performa kendaraan hingga perilaku pengemudi secara real time.

Pada akhirnya, efisiensi logistik tidak berdiri sendiri. Kolaborasi antara regulator, operator, dan produsen menjadi kunci untuk memastikan biaya tetap terkendali tanpa mengorbankan keselamatan di jalan. (rdo/jpnn)

Video tersebut dinilai mengandung narasi yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut tidak lagi sebatas kritik, melainkan telah mengarah pada dugaan ajakan makar terhadap pemerintahan yang sah.

“Ini bukan sekadar perbedaan pendapat atau kritik biasa. Jika sudah mengarah pada upaya menggulingkan kekuasaan yang sah, maka ini harus ditindak secara hukum,” tegas Anshar Ilo dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Baca Juga: Industri Cold Chain Kian Berkembang, Mitsubishi Fuso Siap Topang Logistik Modern

Anshar juga menyebut bahwa selain Saiful Mujani, nama Islah Bahrawi turut menjadi pihak yang paling vokal dalam menyuarakan narasi serupa di ruang publik.

Menurutnya, narasi yang berkembang berpotensi memecah belah masyarakat serta mengganggu stabilitas nasional di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program strategis.

Lebih lanjut, Anshar Ilo mengungkapkan Saiful Mujani sudah bisa di panggil untuk diperiksa pihak kepolisian atas dugaan menyebarkan konten yang mengarah pada tindakan makar. Ia pun meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional.

“Kami meminta Kabareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, secara serius dan transparan. Jangan sampai ada pembiaran terhadap narasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujarnya.

Baca Juga: Jamin Keamanan Produk, KAI Logistik Kantongi Sertifikasi Halal di 3 Titik Distribusi Utama Retail

menegaskan, kebebasan berpendapat harus tetap dijaga, namun tidak boleh melampaui batas hingga mengarah pada tindakan yang melanggar hukum dan merusak tatanan demokrasi.

“Demokrasi memberikan ruang kritik, tetapi bukan untuk menghasut atau mendorong tindakan inkonstitusional,” tambahnya.(fri/jpnn)

Kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem distribusi royalti yang akurat bagi para kreator.

“Tingginya volume konsumsi ini tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi royalti yang akurat,” ujar Menkum Supratman pada pertemuan ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty di Kuta, Badung, Bali, Jumat (10/4).

Forum ini merupakan kegiatan pertama yang mengumpulkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organization (CMO) se-ASEAN.

Baca Juga: Indonesia Dorong Aturan Royalti Musik Digital yang Adil di AWGIPC Ke-78 Bali

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola royalti musik dan lagu digital menjadi lebih transparan dan adil.

Menurut Menkum Supratman, tantangan tata kelola royalti digital bersifat lintas batas dan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja.

Oleh karena itu, diperlukan langkah kolektif di tingkat kawasan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Karena tantangan ini bersifat lintas batas, hal ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu yurisdiksi saja. Harus bergerak sebagai satu kawasan,” kata Menkum Supratman.

Baca Juga: Cegah Pelanggaran KI, Pengusaha di NTB Diingatkan Soal Royalti Musik

Merespons dinamika tersebut, Indonesia berinisiatif untuk mendorong penyusunan dokumen strategis Elements for a Possible International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment.

Dokumen ini akan diusulkan sebagai agenda utama pada Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48 di World Intellectual Property Organization (WIPO).

Menteri Hukum menjelaskan bahwa inisiatif tersebut bertujuan membangun sistem royalti global yang lebih transparan dan berkeadilan.

Baca Juga: Kemenkum Bali Gelar Diseminasi KI, Dorong Kepatuhan Royalti & Standar Layanan Prima

Upaya ini juga diarahkan untuk melindungi para kreator dari praktik black box royalty.

“Tujuannya adalah untuk memastikan sistem global ini menjadi lebih adil, untuk melindungi para kreator kita dari royalty black box, serta memastikan setiap pemegang hak menerima remunerasi yang berkeadilan,” tutur Menkum Supratman.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa eksploitasi karya musik kini berlangsung secara real-time lintas yurisdiksi.

Namun demikian, kondisi tersebut belum diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang akurat.

“Eksploitasi karya musik terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi dalam waktu nyata,

tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan distribusi royalti yang akurat,” ucap Hermansyah Siregar.

Hermansyah menambahkan bahwa ketimpangan infrastruktur teknologi dan fragmentasi

metadata hak cipta menjadi tantangan utama dalam tata kelola royalti digital.

Kondisi ini juga memicu kebocoran pendapatan yang berdampak pada hak ekonomi para kreator di kawasan.

Melalui forum ini, Indonesia mendorong harmonisasi standar metadata karya cipta serta penguatan posisi tawar CMO dalam negosiasi dengan platform digital global.

Selain itu, integrasi sistem royalti digital di kawasan ASEAN juga menjadi fokus utama. (lia/JPNN)

Dalam trailer berdurasi kurang dari dua menit itu, penonton diajak memasuki atmosfer mencekam di Tomohon, Sulawesi Utara, tempat sebuah legenda lama kembali hidup dan membawa teror yang tidak terbayangkan.

Trailer film horor Songko dibuka dengan suasana desa yang perlahan berubah menjadi penuh ketakutan.

Warga mulai menemukan perempuan-perempuan muda tewas secara mengenaskan, sementara bisikan tentang makhluk bernama Songko mulai menyebar dari mulut ke mulut.

Baca Juga: Demi Film Ain, Fergie Brittany Rela Lakukan Ini Saat Syuting

Sosok yang diyakini mengincar darah suci perempuan muda demi kekekalan itu perlahan mengubah desa yang tenang menjadi tempat yang dipenuhi kecurigaan, tuduhan, dan teror.

Ketegangan demi ketegangan diperlihatkan dalam potongan-potongan adegan yang semakin intens. Mulai dari wajah-wajah warga yang dipenuhi rasa takut, konflik antar keluarga yang mulai pecah, hingga kemunculan sosok misterius yang diyakini sebagai Songko.

Salah satu pemain, Imelda Therinne mengungkapkan, kekuatan cerita Songko yang tak hanya terletak pada unsur ketakutan.

"Yang membuat cerita ini menarik adalah bukan hanya soal makhluk yang menakutkan, tetapi juga bagaimana rasa takut bisa membuat orang saling mencurigai dan saling menyalahkan. Itu membuat ceritanya terasa sangat manusiawi sekaligus menegangkan," ungkap Imelda Therinne.

Baca Juga: Keluarga Suami Adalah Hama, Raihaanun Ungkap Sebuah Tantangan

Film Songko terinspirasi dari legenda yang berkembang di masyarakat Minahasa.

Berlatar 1986, kisahnya mengikuti sebuah desa di Tomohon yang tiba-tiba dilanda teror setelah perempuan-perempuan muda ditemukan tewas secara misterius.

Warga mulai percaya bahwa desa mereka didatangi oleh makhluk bernama Songko, sosok yang dipercaya mengincar darah perempuan muda demi memperoleh kekekalan.

Baca Juga: Shaloom Razade Ungkap Tantangannya Bermain di Film The Bell: Panggilan Untuk Mati

Ketakutan perlahan berubah menjadi kepanikan. Tuduhan demi tuduhan bermunculan, hingga konflik antarwarga tak lagi bisa dihindari.

Namun ketika mereka mulai menyadari bahaya yang sebenarnya, teror itu sudah terlanjur menyebar.

Adapun film Songko disutradarai oleh Gerald Mamahit, yang sebelumnya dikenal sebagai penulis skenario film-film populer seperti KKN di Desa Penari hingga Sosok Ketiga.

Songko menjadi debut Gerald Mamahit sebagai sutradara layar lebar.

Dibintangi oleh Annette Edoarda, Imelda Therinne, Fergie Brittany, Tegar Satria, dan Khiva Iskak, film Songko dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 23 April 2026. (mcr7/jpnn)

Dia mengatakan bahwa dirinya sangat terbuka dan memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk bekerja.

“Saya tidak nanya, mereka datang membawa surat tugas, ya sudah saya percaya, sesama abdi negara saya percaya,” ujar dia kepada wartawan di Jakarta.

Dody mengatakan sikapnya itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung upaya pembersihan dari tindakan korupsi.

Baca Juga: Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Tol Periode Arus Balik Idulfitri

Bahkan, apabila penyidik Kejati DKI merasa perlu memeriksa ruangannya, Dody mengaku sangat terbuka.

“Saya memang tidak mau nanya terlalu detail. Saya bahkan sampaikan kalau memang dirasa perlu ruangan saya didatangin ya monggo, saya enggak ada yang saya tutupi kok, monggo,” sambung dia.

Dody juga sudah memerintahkan kepada kepala sekuriti di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum agar bisa mengawal apabila Kejati DKI hendak memeriksa ruangannya.

“Even ruangan saya, monggo, saya sudah sampaikan kepada kepala sekuriti saya kalau mau ke ruangan saya monggo. Kalau memang mau mengambil barang di ruangan saya monggo, cuma dicatat. Jadi saya kasih keleluasaan,” ujar dia.

Baca Juga: Dua Anggota Pelanggar Kode Etik di Singkawang Dipecat Kapolres AKBP Dody Yudianto

Diketahui tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan. Sejumlah dokumen dan barang elektronik disita dalam penggeledahan tersebut.

Penggeledahan oleh tim penyidik dilakukan selama kurang lebih enam jam di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Patimura, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Cipta Karya, termasuk ruang kerja dirjen pada dua direktorat tersebut. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024. (cuy/jpnn)

Baca Juga: Kejati Sumsel Tahan 5 Mantan Pejabat Bank Terkait Korupsi Kredit

Baca Juga: Kasus Korupsi Pelayaran Sungai Lalan: Kejati Sumsel Sita Harley Davidson Hingga Emas Ratusan Gram